PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR Menanti Magis Ibu Kota Negara Baru

redaksi@koransolo.co

Doa penutup dalam Si­dang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 16 Agustus 2019 yang dibacakan oleh senator asal Kalimantan Timur, Muhammad Idris, disambut riuh. Pasalnya, Idris berdoa agar ibu kota negara dipindah ke Benua Etam.
Dalam waktu kurang dari dua pekan sejak doa itu dibacakan, Presiden Joko Widodo mengumum­kan lokasi yang dipilih sebagai ibu kota negara baru, yakni sebagian di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dua kabupaten yang masuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Pengumuman penunjukan loka­si tersebut pun lantas dianggap seba­gai angin surga bagi ekonomi di daerah itu mengingat Kaltim sem­pat mengalami kontraksi ekonomi hingga pertumbuhan ekonomi tercatat minus pada periode 2015—2016.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim Tutuk SH Cahyono mengatakan bahwa perbaikan kinerja ekonomi di Benua Etam positif didorong sektor pertambangan yang membaik.
Selain itu, ada perbaikan kinerja ekspor luar negeri di tengah penurunan harga komoditas global. Dia pun optimistis pemindahan ibu kota negara dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi regional.
“Ke depan, pertumbuhan ekonomi Kaltim diperkirakan tetap baik ditopang prospek-prospek peningkatan ekspor dan konsumsi rumah tangga. Investasi diperkirakan juga meningkat didorong pembangunan infrastruktur dan perpindahan ibu kota negara ke Kaltim,” katanya.
Setali tiga uang, Ketua Umum Aso­siasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kalimantan Timur (Kaltim) Slamet Brotosiswoyo optimistis proses perpindahan ini akan memberi stimulasi ke arah yang sehat.
Setidaknya akan ada ratusan ribu orang yang ke Kaltim baik itu bekerja lalu mencari tempat tinggal hingga agenda yang butuh rehat sejenak. Dengan begitu, terjadi gairah dari sisi keterisian hotel, hunian, juga transportasi.
“Ini pasti akan menumbuhkan ekonomi. Inflasi juga saya yakini turun dengan adanya itu. Paling tidak ini di pertengahan tahun,” jelasnya.
Gubernur Kaltim Isran Noor menuturkan bahwa sejak pengumuman ibu kota negara (IKN), banyak investor asing yang berdatangan. Mereka melirik dan mencari peluang apa yang bisa dikontribusikan untuk perpindahan IKN.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim mencatat rea­lisasi investasi sepanjang 2019 mencapai Rp35,62 triliun. Rinciannya, penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp22,67 triliun dan penanaman modal asing (PMA) Rp12,94 triliun. Capaian ini 97,99% dari target yang dipatok Rp36,35 triliun.
Usaha pertambangan memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 48,41% atau Rp8,71 triliun dengan 289 proyek. Terbanyak kedua adalah tanaman pangan dan perkebunan. Kontribusinya mencapai Rp3,75 triliun atau 14,44% dengan 269 proyek.
Di sisi PMA, pertambangan lagi-lagi menjadi kontribusi terbesar, yaitu US$306,45 juta (Rp4,59 triliun) atau 35,51% dari keseluruhan realisasi dengan 158 proyek.
Sektor lain yang juga memberikan kontribusi cukup besar adalah listrik, gas dan air dengan total kucuran dana US$280,60 juta (Rp4,20 triliun) atau 32,51% sebanyak 33 proyek. Lalu tanaman pangan dan perkebunan US$86,57 juta (Rp2,76 triliun) atau 21,53%.
Realisasi tersebut diyakini Isran akan melonjak tahun ini. Di sisi lain, IKN baru tidak akan bisa berkembang tanpa dukungan kota penyangga.
Oleh sebab itu, sekitaran Penajam dan Kutai harus bersiap. Isran mewanti agar warga Kaltim harus menjadi tuan rumah dan tidak menjadi penonton. Mau tidak mau, kualitas sumber daya manusia harus ditingkatkan.
“Perpindahan ibu kota dengan berbagai pembangunan akan berdampak positif meski juga ada negatifnya. Semoga tidak terlalu besar dan kita bisa mengatasinya,” jelasnya.
Belum Berdampak
Entah berkorelasi langsung atau tidak, pertumbuhan ekonomi di Kaltim sepanjang 2019 memang tercatat naik menjadi 4,77%. Pa­dahal, pertumbuhan ekonomi pada 2018 tercatat hanya sebesar 2,67%.
Apabila dilihat dari data Badan Pusat Statistik, ternyata sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur masih berasal dari sektor pertambangan dan penggalian yang menyumbang 3,24% dari total pertumbuhan sebesar 4,77%. Sektor lainnya, termasuk konstruksi, masih memberikan sumbangan kurang dari 0,5%.
Secara struktur ekonomi, Kalimantan Timur memang masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi hingga 45,49%. Karena itu, ketika lonjakan pertumbuhan terjadi di sektor ini, otomatis pertumbuhan ekonomi pun akan ikut terkerek.
Dengan demikian, akselerasi pertumbuhan ekonomi pada akhir 2019 belum bisa dikatakan terdam­pak langsung dari pengumuman pe­mindahan ibu kota negara.
Wakil Ketua Komisariat Real Estate Indonesia (REI) Balikpapan, Andi Arief Mulya Dwi Hartono mengatakan memang ada peningkatan jumlah pengunjung ke marketing gallery anggotanya. Namun, hal ini belum dibarengi dengan akad penjualan.
“Untuk segmen menengah atas itu bisa menjual satu unit rumah sudah sangat bagus,” katanya.
Adapun, penjualan dari segmen rumah dengan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) permintaannya selalu tinggi baik ada atau tidak ada pindah ibu kota negara. Masih banyak warga Balikpapan yang memburu.
Dia pun membandingkan pe­ngumuman pemindahan ibu kota negara dengan lonjakan harga minyak dan batu bara. Pada periode tersebut, penjualan properti tercatat sangat bagus bahkan banyak muncul pengembang baru.
Andi menduga penyebabnya adalah belum ada regulasi tentang IKN termasuk pekerjaan fisik pe­mindahan ibu kota. Harapannya, setelah regulasi disahkan, gairah mulai terlihat.
“Kita punya asumsi kalau sudah diketok kan sudah legal. Dan pemerintah legal keluarkan uang untuk rencana pembangunan. Otomatis orang-orang baru datang,” jelasnya.
Selain sektor properti, bisnis layanan bandar udara juga masih belum menerima berkah dari pengumuman pemindahan ibu kota negara.
PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan, masih mencatatkan kerugian senilai Rp55 miliar pada 2019.
Beroperasinya Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto yang menyebabkan konsentrasi penumpang terbagi. Wilayah yang meliputi Samarinda, Bontang, hingga Sangatta kini tak lagi menggunakan Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan sebagai tempat mendarat.
General Manager AP I SAMS, Farid Indra Nugraha mengamini bahwa beroperasinya Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto, Samarinda membuat sebaran penumpang terbagi. Sebagian pasar Balikpapan jadi hilang. Sementara itu, adanya tol Balikpapan-Samarinda yang diharapkan dapat menarik penumpang tidak berpengaruh pada pendapatan.
Salah satu opsi yang dipilih adalah menambah rute internasional, seperti melalui penjajakan penerbangan langsung ke Kuala Lumpur, Malaysia dan Bandar Seri Begawan Brunei Darussalam dalam proses. Alternatif selain pada rute internasional adalah pendapatan selain penerbangan. Pihaknya juga mengembangkan bisnis hotel dan penyewaan hanggar.
“Nah kita kolaborasi dengan airline, dinas pariwisata, pemkot [pemerintah kota], pemrov [pe­merintah provinsi]. Harus elaborasi bagaimana penyiapan destinasi wisata demikian rapih sehingga banyak orang yang datang ke sini. Berkah ibu kota negara masih be­lum terasa,” jelasnya.
Sayangnya, bisnis airline juga saat ini sedang berjibaku dengan merebaknya virus corona atau COVID-19. Riset dari McKinsey menyebutkan bahwa bisnis ini menjadi salah satu yang ikut terpengaruh selain pariwisata dan hospitality.
Kalau sudah begini, penantian akan magis pemindahan ibu kota baru memang bisa menjadi obat penawar bagi perekonomian Kaltim. Namun, bagaimana hasilnya? Kita lihat saja bersama. (JIBI/Jaffry Prabu Prakoso)