Anggaran Perjalanan Dinas 3 Bulan untuk Penanggulangan Covid-19

KLATEN—Pergeseran belanja APBD untuk penanganan Covid-19 menjadi salah satu usulan saat digelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Klaten, Selasa (31/3). Sementara, Pemkab Klaten berencana menggeserta anggaran perjalanan dinas selama tiga bulan untuk kegiatan penanganan Covid-19.
Usulan itu seperti disampaikan Ketua Komisi Daerah (Komda) Lanjut Usia (Lansia) Klaten, Bambang Sulistyanto, saat mendapatkan kesempatan menyampaikan usulan dari perwakilan eks Kawedanan Delanggu. “Kami berharap ada konsistensi penanganan Covid-19. Penanganan ini dapat dilakukan dengan bagaimana mengembangkan partisipasi masyarakat. Menurut informasi yang kami terima, di APBD 2020 banyak yang tidak termanfaatkan karena terjadi persebaran Covid-19. Sehingga harapan kami sekiranya anggaran yang tidak termanfaatkan itu bisa digunakan untuk penanganan Covid-19,” kata Bambang melalui video conference dari kantor Kecamatan Delanggu.
Usulan agar ada pergeseran anggaran di APBD juga disampaikan Ketua Paguyuban Kepala Desa se-Kecamatan Prambanan, Hermawan Kristanto. Hermawan berharap pergeseran anggaran bisa untuk penguatan ekonomi masyarakat terdampak.
Bupati Klaten, Sri Mulyani, mengatakan anggaran untuk pencegahan Covid-19 memanfaatkan belanja tak terduga (BTT) APBD senilai Rp10 miliar. Jika anggaran tersebut kurang, Pemkab bakal menggeser sejumlah anggaran seperti anggaran untuk kegiatan selama Ramadan di setiap kecamatan.
“Di setiap kecamatan selama April-Mei atau selama Ramadan itu ada kegiatan tarawih keliling serta buka bersama. Anggaran ini nanti akan dialihkan untuk penanganan Covid-19,” kata dia.
Selain anggaran kegiatan tarawih keliling dan buka bersama, alokasi anggaran untuk perjalanan dinas juga direncanakan dipangkas. Pemangkasan itu terutama untuk kegiatan perjalanan dinas selama tiga bulan. Mulyani berharap pemangkasan perjalanan dinas juga dilakukan untuk kegiatan di DPRD Klaten.
Soal potensi anggaran yang bisa digeser untuk penanganan Covid-19, Mulyani menjelaskan masih dalam pembahasan. Namun, dia memperkirakan pergeseran anggaran dari kegiatan selama Ramadan dan perjalanan dinas selama tiga bulan bisa mencapai lebih dari Rp10 miliar.
Terkait penggunaan dana dari hasil pergeseran tersebut, Mulyani menuturkan salah satunya dimanfaatkan untuk bantuan terutama kepada warga miskin. Prioritas bantuan itu bisa berbentuk penyaluran sembako atau empon-empon. “Kalau memang di pasaran masih banyak, anggaran bisa untuk empon-empon atau makanan yang meningkatkan imunitas tubuh,” jelas dia.
Ketua DPRD Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, sepakat dengan rencana pemkab mengalihkan sebagian anggaran perjalanan dinas untuk penanganan Covid-19. “Pada intinya kami sepakat dan setuju kalau ada pergeseran anggaran baik di eksekutif atau legislatif berkaitan dengan perjalanan dinas. Toh anjuran dari Mendagri atau gubernur kami tidak bisa melakukan perjalanan dinas dan lebih baik digunakan untuk hal yang positif,” kata Hamenang.
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Towangsan, Kecamatan Gantiwarno, Wening Swasono, meminta Pemkab berani mengalihkan sejumlah pos anggaran di APBD untuk kegiatan penanggulangan Covid-19. Dia mengusulkan belanja bantuan keuangan di APBD 2020 bisa dimanfaatkan untuk penanganan Covid-19.
“Bantuan keuangan di APBD saat ini sekitar Rp80 miliar. Misalkan tahun ini DPRD ngalah dan pejabat ngalah, bantuan keuangan untuk masyarakat dan organisasi dialihkan untuk penanganan dampak Covid-19 di 2020. Paling tidak itu untuk memberikan bantuan pangan, karena kita tidak tahu sampai kapan dampak ini akan terjadi,” kata dia saat ditemui Koran Solo di Pendapa Pemkab Klaten. (Taufiq Sidik Prakoso)