PEMOTONGAN GAJI PEMAIN Persis Solo Enggan Tanggapi Keberatan APPI

SOLO—Keputusan PSSI soal pemotongan gaji pemain Liga 1 dan Liga 2 pada masa force majeure Maret-Juni mulai menimbulkan polemik.
Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia (APPI) menilai kebijakan pembayaran gaji pemain maksimal 25% selama force majeure tidak fair karena tidak melibatkan pemain dalam pembahasan. Keberatan itu tertuang dalam surat nomor 063/APPI-KP/III/2020 yang dirilis, Minggu (29/3).
APPI menyayangkan PSSI yang menafikan pemain sebagai salah satu stakeholder dalam perumusan nominal gaji. Padahal pemainlah yang dianggap paling terdampak dengan kebijakan pengurangan gaji. Persis Solo berancang-ancang memberikan gaji sekitar 15-20% selama periode Maret sampai Juni.
Manajer Persis, Hari Purnomo, enggan menanggapi sikap APPI yang keberatan dengan nominal pemotongan gaji. Hari menegaskan tugasnya sebatas menjajaki persentase gaji yang mungkin diberikan sesuai kondisi finansial klub saat ini.
Beberapa hari terakhir sang manajer juga telah berkomunikasi dengan klub lain ihwal nominal ideal yang layak diberikan. “[Soal keberatan APPI], langsung ke Bang Mimi saja [CEO Persis, Azmy Al Qamar],” ujar Hari saat dihubungi Espos, Senin (30/3).
Hari mengatakan klub sejauh ini belum dapat memastikan besaran gaji yang bakal diberikan pada Hapidin dkk. Namun, Persis sudah menyosialisasikan kebijakan PSSI soal pemberian gaji maksimal 25% kepada para pemain. “Kepastian besaran gaji masih menunggu CEO,” terang Hari. Sementara itu, CEO Persis, Azmy Al Qamar, belum dapat dikonfirmasi.
Selain APPI, sejumlah agen pemain keberatan dengan keputusan PSSI yang menyamaratakan gaji pemain dari Maret sampai Juni. Para agen menilai pemain layak mendapatkan gaji penuh pada Maret karena masih berkompetisi atau berlatih rutin hingga pertengahan bulan.
Persis baru meliburkan pemain secara penuh sejak 18 Maret. Ketua Pasoepati Korwil Pasar Kliwon, Yudi Winarno, berharap masalah pemotongan gaji tidak menjadi polemik yang berkepanjangan di Laskar Sambernyawa. Dia mendorong manajemen dan pemain duduk bersama agar menghasilkan keputusan yang sama-sama menguntungkan.
“Ini yang sifatnya jangka pendek. Untuk jangka panjang, misal akhirnya kompetisi dibatalkan, PSSI mestinya juga andil dengan memberi bantuan pada klub,” ujarnya. (Chrisna Chanis Cara/JIBI)