PROTOKOL SUKARELAWAN Bergerak Lawan Covid-19 dari Desa

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengeluarkan Surat Edaran (SE) No.8/2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Surat edaran ini bertujuan memberikan petunjuk teknis dan praktis agar pemerintah desa dan perangkat desa mampu membendung penyebaran Covid-19. Berikut laporan wartawan Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI), Salsabila Annisa Azmi, dari berbagai sumber.

Kemendes PDTT meminta kepada seluruh masyarakat desa untuk mengikuti protokol kesehatan yang tertulis di SE Desa Tanggap Covid-19. Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Taufik Madjid, mengatakan seluruh protokol tersebut bersifat persiapan dan antisipasi agar Covid-19 tidak menyebar ke perdesaan.
“Kepala RT, RW, Dusun dan seterusnya juga harus mempedomani apa yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui gugus tugas Covid-19 yang ada di daerah,” kata Taufik, Sabtu (21/3). Seluruh persiapan untuk menjalankan protokol ini, kata Taufik, harus dilakukan mulai saat ini melalui musyawarah desa.
Dilansir dari Liputan6.com, ada dua poin yang menjadi pokok dalam surat edaran tersebut. Pertama, bagaimana masyarakat tetap menjalankan kegiatan padat karya tunai dan kedua adalah mengenai penanganan dan juga pencegahan. Maka berdasar SE tersebut, langkah pertama yang harus dilakukan masyarakat desa adalah membentuk struktur organisasi berisi Relawan Desa Lawan Covid-19.
Kemendes PDTT juga mengeluarkan Protokol Relawan Desa Lawan Covid-19 yang berisi secara detail apa yang harus dilakukan di tingkat desa. Tujuan dibuatnya protokol ini adalah mendorong terciptanya tata kelola desa dalam kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19. Praktik yang harus dilakukan adalah memastikan langkah-langkah pencegahan dan penanganan Covid-19 di desa berjalan efektif (lihat grafis).
Langkah-langkahnya setelah sukarelawan terbentuk di antaranya kewajiban penyemprotan disinfektan dan menyediakan tempat cuci tangan atau cairan (hand sanitizer) di tempat umum. Sukarelawan desa juga harus mendata penduduk rentan sakit. Mereka yang termasuk penduduk rentan sakit adalah penduduk lanjut usia (di atas 60 tahun), anak balita (kurang dari lima tahun), dan orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit bawaan, dan penyakit kronis lainnya seperti diabetes, jantung, liver. Pendataan ini wajib dikoordinasikan dengan Puskesmas setempat yang ada di desa.
Setiap desa wajib mendirikan Pos Jaga Gerbang Desa (beroperasi 24 Jam). Sukarelawan yang bertugas di pos jaga ini mendata dan memeriksa mobilisasi warga dan tamu yang baru datang dari daerah rantau. Disebutkan pula penyediaan ruang isolasi untuk orang dalam pemantauan (ODP). Artinya adalah orang yang masuk atau kembali ke desa dari rantau terutama dari wilayah yang terjangkit Covid-19 (yang diputuskan oleh BNPB/BPBD) dan orang yang memiliki riwayat interaksi dengan Pasien Dalam Pengawasan(PDP) atau yang sudah positif Covid-19. Di ruang isolasi petugas kesehatan wajib melakukan penanganan terhadap ODP sesuai dengan protokol kesehatan.
Menurut SE tersebut, Pemerintah Desa yang wilayahnya masuk dalam Kejadian Luar Biasa (KLB) menurut Peraturan Wali Kota atau Gubernur, wajib mengubah pengalokasian dana APBDes. Tujuannya untuk dasar pengeluaran Dana Desa 2020 Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan Desa Tanggap Covid-19. Dana desa juga nantinya akan digunakan sebagai Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi warga desa kelas bawah agar roda perekonomian desa tetap bisa berputar.
Dana Desa
Kepala Badan Peneliti dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi Kemendes PDTT, Eko Sri Haryanto mengatakan Desa Tanggap Covid-19 dan penegasan padat karya tunai desa akan membutuhkan biaya melalui Dana Desa 2020. Ia menjelaskan bahwa padat karya tunai desa memperkuat daya tahan ekonomi desa. Di mana akan berpengaruh ke pendapatan masyarakat desa dan penguatan kesehatan.
“Pekerja yang dilibatkan berasal dari keluarga rumah tangga miskin, pengangguran, setengah penganggur, kelompok marginal lainnya. Dan pemberian upah yang diberikan secara harian,” ungkap dia seperti dilansir Antara.
Pemerintah segera mencairkan dana desa tahap pertama. Dana desa ini akan didistribusikan ke 74.953 desa yang tersebar di 33 provinsi atau 434 kabupaten/kota. Lantas bagaimana proses penyalurannya?
Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes, Taufik Majid menjelaskan, penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten dan Kota.
Ada tiga syarat yang harus dipenuhi untuk pencairan dana desa. Pertama, mengantongi peraturan gubernur dan peraturan wali kota tentang besaran alokasi dan besaran pembagian dana desa di masing-masing desa di wilayah Kabupaten dan Kota. Kedua, kepala desa wajib menyiapkan Peraturan Desa (Perdes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Ketiga, memegang surat kuasa dari kepala daerah, baik itu bupati atau wali kota untuk menguasakan distribusi penyaluran dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke rekening kas desa.
Oleh karena itu, Taufik menekankan kepada jajaran pemerintah desa supaya mempercepat pemenuhan syarat-syarat pencairan dana desa. Menurut dia, penyaluran dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama besarannya 40%, tahap kedua 40%, dan tahap ketiga 20%.
“Tahap pertama 20 persen kurang lebih Rp 22,8 triliun dana desa. Kalau ini dipercepat maka desa punya dana desa yang digunakan seusai dengan kebutuhan masyarakat di desa. Apalagi bisa dipakai untuk mengantisipasi mencegah sekaligus menangani luasnya dampak virus Corona di daerah,” ujar Taufik. (salsabila@harianjogja.com)

redaksi@koransolo.co