Berperang dalam Damai

Selama memimpin Amerika Serikat (2017—2020), entah sudah berapa kali kata ‘perang’ terlontar dari Presiden Donald Trump. Perang melawan ISIS, perang terhadap teroris, perang dagang dengan China menjadi istilah populer pada periode pertama Trump berkuasa.

Tatkala virus Corona atau Covid-19 menjangkiti negeri adidaya itu, kembali terminologi perang dipakai. Seperti dikutip situs Bloomberg, Kamis (19/3), Trump mendaulat diri sebagai ‘presiden masa perang’.
“Kita akan mengalahkan musuh tak terlihat ini [virus Corona],” kata taipan properti itu.
Seakan menambah drama, Trump pun menghidupkan kembali UU Produksi Pertahanan (Defence Production Act). Lewat beleid itu, presiden AS melalui Kementerian Pertahanan bisa memaksa swasta untuk memproduksi perangkat-perangkat kebutuhan perang melawan Covid-19.
Tak aneh nantinya bila produsen otomotif malah memproduksi ventilator, pabrikan tekstil mengeluarkan masker, dan perusahaan parfum memfabrikasi cairan pembersih tangan.
UU Produksi Pertahanan dirilis pada masa Perang Korea 1950 dan berkali-kali dihidupkan presiden AS baik dalam perang sungguhan maupun tidak.
Kendati sering menggunakan retorika perang, Trump sesungguhnya tidak memiliki pengalaman tempur. Sebagai anak Amerika kelahiran 1946, pria asal New York tersebut lolos dari wajib militer Perang Vietnam dekade 1960-an.
Trump juga belum seperti para pendahulunya yang pernah mendeklarasikan perang resmi terhadap negara lain.
Tampaknya politisi Partai Republik itu menyadari bahwa penggunaan diksi ‘perang’ mampu membangkitkan alam bawah sadar rakyat AS untuk bangkit melawan Covid-19. Awalnya dipandang remeh, tetapi virus Corona telah menelan 2.489 nyawa warga AS dari 142.735 orang terjangkit hingga Senin (30/3) menurut situs Worldometers.
Di seberang Atlantik, strategi serupa dipakai oleh ‘Trump-nya Inggris’ alias Boris Johnson. Sang Perdana Menteri juga mengeluarkan seruan ala mobilisasi Perang Dunia II kepada pelaku usaha swasta.
Titahnya, siap-siap memproduksi perlengkapan penanganan virus Corona. Objek perintah itu adalah perusahaan-perusahaan besar semacam Ford, Honda, Rolls Royce.
Hingga Senin (30/3), Inggris Raya mencatatkan kasus positif Covid-19 sebanyak 19.552 orang. Dari jumlah infeksi itu sebanyak 1.228 jiwa telah melayang. Boris Johnson saat ini diumumkan bahkan telah positif terjangkit virus Corona.
Trump dan Boris adalah segelintir pemimpin dunia yang lagi pusing dengan invasi baru pengancam nyawa manusia dan ekonomi. Wujudnya bukanlah musuh fisik seperti dalam perang AS atau Inggris tempo dulu, melainkan virus dari kelelawar bernama Corona.
Dari Kota Wuhan, China, Covid-19 telah menulari 340.000 orang di 192 negara dunia dan membunuh 14.700 orang. Sebelum mencapai angka itu, Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan Covid-19 sebagai pandemi per 11 Maret 2020.
Keamanan Kesehatan
Tak hanya level negara, penyakit menular juga telah dianggap sebagai ancaman secara global. WHO menggunakan istilah perang ‘keamanan kesehatan’ atau health security untuk menangkis berbagai virus atau bakteri penyebab penyakit mematikan.
Jangan kaget bila hubungan WHO dengan negara anggota tak seiring-sejalan karena berangkat dari asumsi keamanan. Lazimnya dalam perang, klaim keamanan bagi satu pihak tentu juga ancaman bagi pihak lain atau pun sebaliknya.
Christian Kreuder-Sonnen dalam artikel ‘China versus WHO: A Behavioural Norm Conflic in the SARS Crisis’ di jurnal International Affairs (2019) menangkap ketegangan diam-diam antara China dan WHO ketika menghadapi wabah SARS pada 2003.
Di satu sisi, WHO bertindak atas alasan keamanan kesehatan global perlu meredam penyebaran sindrom pernapasan akut parah itu. WHO sampai mengeluarkan peringatan perjalanan (travel warning) ke kota-kota China.
Di sisi lain, China merasa lembaga PBB tersebut terlalu mengintervensi kedaulatan negaranya. Lagi pula, International Health Regulations (IHR) 1969 membatasi tiga penyakit menular saja—pes, kolera, dan demam kuning—yang wajib diberitahukan anggota kepada WHO.
Pengalaman SARS itu kemudian menggiring perbaikan protokol kerja di WHO. IHR direvisi pada 2005 dengan memperluas penyakit menular yang wajib dilaporkan.
Menurut Christian, IHR 2005 mengukuhkan prinsip keamanan kesehatan global dan sebaliknya menempatkan kedaulatan negara sebagai prioritas sekunder. WHO berhak memberikan rekomendasi sementara berdasarkan ukuran medis sebuah penyakit untuk diterapkan oleh negara anggota.
Setelah SARS, dunia dihantui infeksi menular seperti flu burung, MERS, ebola, dan kini Covid-19. Sama seperti SARS, Covid-19 juga berasal dari China, tetapi terbukti lebih mematikan ketimbang pendahulunya itu.
Kali ini, WHO tampaknya cukup puas dengan reaksi China ketika langsung mengabarkan kasus Covid-19 di Wuhan pada 31 Desember 2019. Begitu pula respons cepat negara-negara lain yang warganya terjangkit dari Wuhan.
“WHO telah melakukan kontak reguler dengan China dan juga otoritas Jepang, Korea Selatan, dan Thailand sejak melaporkan kasus ini,” tulis WHO dalam laporan situasi perdana Covid-19 bertanggal 21 Januari 2020.
Terhadap Indonesia, WHO sempat meminta agar Presiden Joko Widodo memberlakukan kondisi darurat. Sampai saat ini belum ada deklarasi semacam itu, tetapi pemerintah telah melakukan serangkaian tindakan untuk meredam Covid-19.
Satu Komando
Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dinyatakan setelah penetapan pandemi global oleh WHO. Bertindak sebagai Ketua Pelaksana adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo.
Keterlibatan BNPB—lembaga yang selalu dipimpin oleh perwira tinggi TNI pensiunan atau aktif—mengonfirmasi pendekatan militer dalam penanganan Covid-19. Terlebih, Doni adalah perwira berlatar belakang Komando Pasukan Khusus yang memiliki pengalaman tempur dan teritorial.
Sampai saat ini, Indonesia belum mengambil kebijakan karantina wilayah ataupun protokol penguncian (lockdown). Bila langkah itu diambil, tentu pasukan harus dimobilisasi untuk memastikan kepatuhan warga berdiam diri di rumah.
Meski demikian, unsur nontempur TNI telah dikerahkan untuk membantu penanganan virus Corona. Pusat Kesehatan TNI AD memobilisasi dokter dan tenaga medis untuk bertugas di rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran selama 1 bulan.
Kendati demikian, Peneliti Center for Information and Development Economics Studies (CIDES) Achmad Nur Hidayat mendorong agar penanganan pandemi Covid-19 perlu lebih efektif lagi. Terus jatuhnya korban dan memburuknya indikator ekonomi menjadi kelemahan strategi saat ini.
“Kalau kita tidak me-manage dengan baik skenario terburuk adalah kita jatuh tumpah darah dan ekonomi,” ujarnya di Jakarta, pekan lalu.
Hidayat mengaku sebagai pihak pro-kebijakan karantina wilayah. Berkaca dari wabah flu spanyol pada 1918, kawasan yang mengunci diri lebih dapat menekan tingkat kematian secara optimal.
Guna efektivitas kerja, Hidayat mendorong terlebih dahulu penguatan peran BNPB dalam gugus tugas melawan Corona, baik dari segi kelembagaan maupun anggaran. Dari satu komando BNPB itulah nanti bisa diputuskan perlu tidaknya kebijakan-kebijakan vital seperti karantina wilayah. “Ini perang! Pemimpinnya harus tegas, harus jelas siapa.” (JIBI/Bisnis Indonesia)

Samdysara Saragih
redaksi@jibinews.co