Bergerak Taktis Akhiri Pandemi

Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 merebak di dalam negeri. Ratusan orang terinfeksi dan puluhan orang meninggal. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah taktis untuk menghentikan penyebaran virus dan mengakhiri pandemi skala global ini.

Pembatasan sosial (social distancing) berskala besar dengan cara bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah menjadi kunci memutus mata rantai penyebaran Corona.
Langkah pendeteksian dan penanganan pun digencarkan melalui pengujian cepat (rapid test) secara masif, khususnya terhadap orang-orang yang memiliki risiko terpapar virus.
Namun, pelaksanaan langkah-langkah strategis tersebut dinilai masih perlu pembenahan, mulai dari koordinasi antarlembaga dari pusat hingga ke daerah, keterlambatan penanganan, lemahnya pengawasan social distancing, hingga minimnya fasilitas dan perlengkapan di bidang medis.
Juru Bicara Pemerintah untuk Percepatan Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan, pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan tracing atau pelacakan. Koordinasi yang dimaksud adalah pemberian data pasien positif Covid-19 kepada pemda. “Seluruh data sudah kami berikan ke semua Dinas Kesehatan provinsi, yang diteruskan ke rumah sakit, dan diserahkan ke Dinas Kesehatan kabupaten/kota untuk dilacak kemungkinan penularannya,” katanya.
Pelacakan dimaksudkan untuk mengetahui data orang yang kontak langsung dengan pasien positif Covid-19. Hasilnya ditindaklanjuti dengan tes massal atau rapid test sejak Jumat (20/3) di Jakarta Selatan. “Kita melakukan ini secara luas di seluruh Indonesia pada kelompok yang berisiko.”
Koordinasi pemerintah pusat dan daerah pun terus ditingkatkan untuk memastikan ketersediaan alat pelindung diri (APD), khususnya masker bagi tenaga medis.
Yurianto mengaku Pemerintah telah menyiapkan 12 juta masker bedah dan 81.000 masker N95 yang didistribusikan ke seluruh Tanah Air.
Dia menyebut koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan Covid-19 makin baik dengan adanya desentralisasi pemeriksaan spesimen. Pemda bisa melakukan pemeriksaan tersebut di laboratorium terdekat yang ditunjuk Kementerian Kesehatan.
Sementara terkait opsi lockdown atau karantina wilayah, Yurianto menegaskan, ha itu bukan opsi pemerintah dalam penanganan Covid-19. Pasalnya, berkaca dari pengalaman Korea Selatan, opsi ekstrem itu justru tak membuahkan hasil.
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menegaskan, pemerintah tidak akan menerapkan karantina wilayah kendati jumlah kasus Covid-19 di Indonesia terus bertambah. Pria yang juga menjabat sebagai Kepala BNPB itu menyatakan, kepastian untuk tidak memberlakukan lockdown telah ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo.
Sebelumnya, Presiden menyatakan pemerintah tidak terpikirkan untuk menerapkan karantina wilayah. Langkah tersebut, berlaku di tingkat pusat maupun daerah mengacu pada Undang-undang No. 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pernyataan tersebut sekaligus merespons rencana sejumlah pemda yang sempat akan menerapkan karantina wilayah untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid-19.
Kebijakan penanganan Covid-19 oleh pemda pun harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan, dan harus berpedoman pada protokol yang mencakup empat aspek, yaitu pencegahan, respons, pemulihan, dan tim pakar.
Hingga saat ini, pemerintah meyakini social distancing masih menjadi opsi terbaik untuk mengantisipasi Covid-19, dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, tak terkecuali pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dan sumber daya yang sangat krusial.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, pihaknya terus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19.
Koordinasi itu salah satunya dengan mendukung seruan pemerintah pusat dalam penerapan protokol penanganan Corona, dan menggencarkan pelacakan serta sosialisasi pembatasan sosial.
Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo mengeluarkan imbauan kepada masyarakat untuk melakukan pembatasan kegiatan sosial atau social distancing, seperti mengurangi mobilitas dan berkerumun guna memutus rantai penyebaran virus yang diduga berasal dari China tersebut.
Ganjar memastikan, pihaknya terus mengawal pembatasan kegiatan sosial dengan melibatkan seluruh lapisan administrasi dalam pemerintahan sampai level Rukun Tangga (RT). Tidak hanya itu, dilibatkan juga tokoh agama dan masyarakat, perguruan tinggi, dan para kepala daerah.
“Sosialisasi digencarkan, termasuk membidik warganet yang diharapkan ikut mempublikasikannya. Harapannya ingin mengubah perilaku masyarakat guna mencegah penyebaran Corona.”
Menurutnya, masyarakat membutuhkan informasi yang mudah dipahami, sehingga seruan social distancing diganti dengan kampanye ‘jangan dekat-dekat’ atau ‘jaga jarak’.
Ganjar mengaku, pihaknya meningkatkan pemantauan dengan melibatkan pertahanan sipil atau polisi pamong praja. “Mungkin di perkotaan sudah kita minta agar dipantau. Minimal mengingatkan karena dalam kondisi seperti ini harus hati-hati betul. Kita tidak bisa membubarkan begitu saja, kalau mereka punya kebutuhan, dan itu terkait dengan perut tentu tidak mudah,” katanya.
Tidak Efektif
Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai, langkah pemerintah menerapkan social distancing tidak efektif. Menurutnya, mengimbau kedisiplinan akan sulit diterapkan lantaran orang Indonesia dikenal kurang disiplin.
Tidak hanya itu, sektor informal juga memiliki jumlah yang paling banyak. Dia mengamati banyak pedagang kaki lima memilih tetap berjualan daripada berdiam diri di rumah. Bagi pedagang, mengonsumsi obat-obatan warung, dinilai cukup ketika menderita penyakit seperti flu tersebut. “[Kata pedagang kaki lima] Kalau sampai meninggal memang sudah takdir saya, selesai. Nah, itu bagaimana memberitahu mereka. Ini berbahaya,” ungkapnya.
Keengganan PKL mengikuti imbauan pemerintah lantaran mereka hanya mengandalkan penghasilan harian untuk memenuhi kebutuhannya. Kondisi itu harus direspons cepat agar mereka tetap berada di rumah, tapi kebutuhannya terpenuhi.
Dia menyarankan pemerintah untuk menerapkan karantina guna menekan penyebaran Covid-19 lebih meluas lagi. Indonesia memiliki Undang-Undang No. 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang mengatur berbagai jenis karantina, seperti karantina rumah, rumah sakit, dan wilayah.
Ketika karantina dijalankan, termasuk karantina wilayah, maka kebutuhan masyarakat yang di karantina secara keseluruhan dijamin oleh pemerintah. Sementara pelanggaran dari karantina dapat didenda.
“Pemerintah mungkin ragu soal lockdown atau tidak, karena kasusnya makin membesar. Data yang disampaikan itu kan baru sebagian kecil yang terdeteksi.”
Menurutnya, pemerintah juga perlu menggunakan istilah yang mudah dipahami, seperti karantina bukan lokcdown, atau jaga jarak bukan social distancing.
Dia berharap Presiden Jokowi menjelaskan dengan gamblang strategi negara dalam menangani Covid-19, termasuk strategi pendanaan. Dana-dana proyek monumental, seperti proyek ibu kota, sebaiknya digunakan untuk menangani kasus Corona. (JIBI/Bisnis Indonesia/Gloria F.K. Lawi)
Yudi supriyanto, Rezha Hadyan,
& Dewi Andriani
redaksi@jibinews.co