DPRD Sukoharjo Bagikan 10.000 Paket Sembako

SUKOHARJO—Bantuan ke­bu­tuhan bahan pokok bagi warga kurang mampu terdampak virus corona di Kabupaten Sukoharjo terus mengalir. Kali ini penyaluran bantuan sembako dilakukan oleh DPRD Sukoharjo.
Sebanyak 10.000 paket sembako bantuan para wakil rakyat ini dibagikan ke masyarakat. Isi paket yang diberikan sama dengan paket sembako dalam program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Pemkab. Tiap paket juga senilai Rp200.000.
Ketua DPRD Sukoharjo Wawan Pribadi mengatakan penerima bantuan adalah warga di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi acuan Pemkab. ”Khusus untuk DPRD, data penerima berdasarkan aspirasi yang masuk ke masing-masing anggota,” kata Wawan, Rabu (29/4).
Politikus PDIP ini mengatakan warga yang diberi bantuan sembako diprioritaskan warga kurang mampu diluar data Pemkab. Menurut dia, selama ini masih banyak masukan ke anggota DPRD terkait warga miskin yang belum masuk data Pemkab.
”Karena itu, penyaluran sembako oleh anggota DPRD diberikan pada warga kurang mampu lain yang belum masuk data,” tutur dia.
Daerah Pemilihan
Wawan mengatakan setiap anggota Dewan mendapatkan kuota 200 paket, kecuali pimpinan fraksi dan pimpinan DPRD. Paket sembako oleh anggota DPRD akan disalurkan di masing-masing daerah pemilihan (dapil) atau domisili yang bersangkutan. Yang jelas, Wawan berpesan agar masyarakat yang mendapatkan paket sembako dari DPRD tidak tumpang tindih dengan bantuan yang diberikan oleh Pemkab Sukoharjo.
”Sembako yang disalurkan tersebut merupakan hasil realokasi anggaran dari pos DPRD yang mencapai Rp2,3 miliar,” kata Wawan.
Sebelumnya, kalangan anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo memangkas anggaran perjalanan dinas (perdin) sebagai upaya penanganan pandemi Coronavirus Disease (Covid) 19 hingga Rp2,3 miliar pada tahun ini. Pemangkasan anggaran tidak hanya berada di pos perjalanan dinas, namun juga anggaran reses pertama dan tunjangannya.
”Total anggaran yang berhasil kami kumpulkan ada Rp2,3 miliar dari pemangkasan sebagian perjalanan dinas, reses pertama dan tunjangan,” kata Wawan.
Kebijakan DPRD ini sebagai bentuk empati terkait mewabahnya virus corona yang tengah melanda masyarakat. Pergeseran anggaran dari pos DPRD tersebut bisa digunakan untuk program sosial maupun untuk pengadaan sarana dan prasana penanganan virus corona. Dia mengatakan apa yang dilakukan lembaga wakil rakyat tersebut sebagai bentuk empati dan kepedulian terkait mewabahnya virus corona termasuk dampak yang ditimbulkan pada masyarakat. (Indah Septiyaning W.)