PERTUMBUHAN EKONOMI di masa Pandemi. Waspada Kondisi Terburuk

Feni Freycinetia, M. Wildan & R. Fauzan
redaksi@jibinews.co

Badan Pusat Statistik (BPS) melansir pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I/2020 hanya mencapai 2,97% secara year-on-year (yoy) dan -2,41% jika dibandingkan dengan kuartal IV/2019. Realisasi tersebut sekaligus menjadi yang terendah sejak kuartal IV/2001.
Padahal, sebelumnya, pemerintah memproyeksikan laju ekonomi pada kuartal I/2020 bisa mencapai 4,7% (yoy).
Kontraksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun ini tidak bisa dilepaskan dari dampak negatif pandemi Covid-19 terhadap masyarakat. Hal itu tecermin dari merosotnya konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari separuh produk domestik bruto (PDB).
Pada kuartal I/2020, konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 2,84%, atau melambat dibandingkan dengan kuartal I/2019 sebesar 5,02%. Investasi juga lesu, lantaran melambat dari 5,03% pada kuartal I/2019 menjadi 1,7% pada kuartal I/2020. Komponen lainnya, yakni konsumsi pemerintah pun tak bisa diharapkan banyak dengan perlambatan dari 5,22% menjadi 3,74% pada periode yang sama.
Kendati demikian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai, pertumbuhan ekonomi 2,97% pada kuartal I/2020 tergolong baik. Pasalnya, Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara yang mampu mencatatkan pertumbuhan positif di tengah pandemi.
Pada periode yang sama, sejumlah negara dan kawasan memang mencatatkan pertumbuhan ekonomi negatif secara year-on-year antara lain China -6,8%, Singapura -2,2%, Uni Eropa -2,7%, dan Hong Kong -8,9%.
“Seperti yang diprediksi, memang pertumbuhan turun akibat Covid-19 itu dari segi demand. Apalagi, di kuartal kedua ini pe­merintah menerapkan PSBB [pembatasan sosial berskala besar],” ujarnya, Rabu (5/5).
Dia meramalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini akan sesuai dengan proyeksi pemerintah sebesar 2,3%.
Namun, jika daya beli tidak membaik, proyeksi tersebut rawan meleset. Terlebih lagi kontraksi pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih berlanjut di kuartal II/2020.
Kekhawatiran itu dikemukakan Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad. Dia mengatakan pemerintah harus mewaspadai penurunan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/2020 hingga kuartal IV/2020, menyusul rendahnya realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2020.
“Kuartal II/2020 bahkan kuartal III/2020 bisa lebih buruk dari capaian sekarang. Kita harus mengantisipasi untuk kemungkinan paling buruk,” ujarnya.
Menurutnya, PDB pada kuartal I/2020 seharusnya tidak terlalu buruk. Pasalnya, pada Januari hingga pertengahan Februari perekonomian Indonesia belum tersengat dampak negatif Covid-19.
Justru, dampak Covid-19 telah mencapai puncak pada akhir Maret hingga April. Hal itu terjadi seiring banyaknya modal asing yang keluar dari pasar Indonesia dan penerapan PSBB di beberapa wilayah.
Setali tiga uang, Kepala Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Wisnu Wardhana memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II/2020 akan kembali terkontraksi.
Hal tersebut dapat menjadi alasan bagi Bank Indonesia untuk kembali memangkas suku bunga acuan.
Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede juga memprediksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/2020 akan tersendat. Dia mengatakan jika aktivitas perekonomian di kuartal III/2020 belum pulih, maka pertumbuhan ekonomi 2020 berpotensi lebih rendah dari skenario berat pemerintah, yakni berkisar antara 0%—1%.
Sebagai salah satu solusinya, Josua menyarankan agar pemerintah mempercepat realisasi anggaran belanja, khususnya jaring pengaman sosial. Penghematan belanja pemerintah pusat pun perlu ditingkatkan.
Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal menilai, pemerintah perlu menggelontorkan paling tidak Rp1.000 triliun sebagai bantalan ekonomi dalam masa pandemi. Sejauh ini, pemerintah baru menambah anggaran senilai kurang dari 3% PDB, yakni Rp405,1 triliun.
Jika hal tersebut dilakukan pemerintah, maka anggaran untuk industri dalam skema pemulihan ekonomi bisa ditambah dari yang saat ini baru sekitar Rp150 triliun. Apalagi sebagian besar di antaranya baru diberikan dalam bentuk penyertaan modal negara untuk perusahaan BUMN.
Merespons realisasi PDB terkini, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menuturkan, setiap data baru yang muncul akan dijadikan dasar evaluasi pemerintah atas perekonomian sektor riil dan kondisi sosial masyarakat.
Dia menilai, turunnya konsumsi rumah tangga pada kuartal I/2020 memperkuat urgensi percepatan penyaluran bantuan sosial pada kuartal II/2020, termasuk program pemulihan ekonomi nasional untuk UMKM.
Tingkat Pengangguran
Di sisi lain, pelaku usaha khawatir risiko kenaikan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia akibat pandemi Covid-19 dapat menghambat pertumbuhan ekonomi tahun ini.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani mengatakan, jika TPT tahun ini menembus angka 5% maka pertumbuhan ekonomi akan tertekan karena terjadi penurunan daya beli. Adapun, TPT pada Februari 2020 sebesar 4,99%.
Menurut Hariyadi, selain melakukan perluasan stimulus dan jaring pengaman sosial, pemerintah harus menggerakkan roda perekonomian agar krisis keuangan yang dialami para pekerja formal tak semakin parah.
Wakil Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menambahkan, jika pandemi terus berlanjut melewati kuartal II/2020, sektor riil akan makin sulit bangkit. Pasalnya, paling cepat perlu waktu 1 tahun untuk memulihkan daya beli dan kepercayaan diri masyarakat untuk melakukan konsumsi di level domestik.
Menurutnya, pemerintah masih memiliki ruang fiskal yang cukup guna mengintervensi daya beli masyarakat dan kondisi finansial pelaku usaha sektor riil agar pengangguran bisa ditekan semaksimal mungkin
Intervensi tersebut, bisa dilakukan dengan perluasan subsidi seperti kartu sembako dan Kartu Prakerja. Cara lainnya adalah dengan percepatan dan perluasan stimulus kredit kepada sektor riil dari yang sudah dilakukan saat ini. (JIBI/Bisnis Indonesia/Maria Elena/Wike D. Herlinda/Ipak Ayu H.N./Edi Suwiknyo)