Pemulihan Ekonomi Nasional Butuh Rp318 T

JAKARTA—Pemerintah resmi mengeluarkan beleid khusus mengenai pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan dukungan dana Rp318 triliun.

redaksi@koransolo.co

Pelaksanaan Program PEN disahkan lewat Peraturan Pemerintah (PP) No.23/2020 yang baru diundangkan kemarin, Senin (11/5). Dalam Pasal 4, tertulis pemerintah dapat melakukan penyertaan modal negara (PMN), penempatan dana, investasi pemerintah, dan penjaminan untuk program PEN. Selain melalui empat hal tersebut, program PEN juga dapat dilaksanakan melalui belanja negara.
Total dana yang dibutuhkan untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bisa mencapai Rp318,09 triliun.
Dalam pengambilan kebijakan, Menko Perekonomian, Menko Kemaritiman dan Investasi, Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner LPS merumuskan dan menetapkan strategi pelaksanaan PEN, termasuk dalam menetapkan prioritas bidang usaha yang terdampak Covid-19.
Sebelum menetapkan kebijakan, Menteri Keuangan wajib melaporkan kepada Presiden mengenai kebijakan dan strategi PEN dalam rapat kabinet untuk mendapatkan arahan dari presiden.
Investasi pemerintah adalah penempatan sejumlah dana atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi berupa saham, obligasi, dan investasi langsung untuk memperoleh manfaat sosial, ekonomi, dan manfaat lainnya. Investasi pemerintah berbeda dengan penyertaan modal negara (PMN) yang disalurkan kepada BUMN,
Terkait investasi pemerintah ini, PP No. 23/2020 hanya mengatur bahwa investasi pemerintah harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun, dalam bahan paparan rapat Kemenkeu bersama Komisi XI DPR RI yang diperoleh Bisnis.com tertuang bahwa pemerintah berencana untuk mengalokasi investasi pemerintah senilai Rp32,65 triliun.
Investasi dilakukan berupa talangan untuk modal kerja kepada PT Garuda sebesar Rp8,5 triliun, kepada Perumnas sebesar Rp650 miliar, PT KAI sebesar Rp3,5 triliun, PTPN sebesar Rp4 triliun, Bulog sebesar Rp13 triliun, dan Krakatau Steel hingga Rp3,2 triliun.
PT Garuda, PT KAI, dan Perumnas mendapatkan dana talangan melalui penempatan dana pemerintah pada bank peserta, sedangkan Bulog, PTPN, dan Krakatau Steel mendapatkan dana talangan untuk modal kerja lewat investasi non permanen pada special mission vehicle Kemenkeu.
Sementara itu dalam Pasal 8, tertulis PMN dapat diberikan kepada BUMN atau melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah.
PMN diberikan dalam rangka memperbaiki struktur permodalan BUMN hingga anak perusahaan yang terdampak oleh Covid-19. PMN juga dapat diberikan untuk meningkatkan kapasitas usaha BUMN dan anak usaha termasuk untuk melaksanakan penugasan khusus dalam pelaksanaan Program PEN.
Merujuk pada bahan paparan rapat Kemenkeu bersama Komisi XI yang diperoleh Bisnis.com, tertulis bahwa pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp25,27 triliun kepada BUMN terdampak atau BUMN yang mendapat penugasan khusus.
BUMN-BUMN yang dimaksud antara lain PLN dengan nominal PMN Rp5 triliun, Hutama Karya sebesar Rp11 triliun, BPUI sebesar RP6,27 triliun, PNM sebesar Rp2,5 triliun dan ITDC sebesar Rp500 miliar.
Secara total, dana-dana yang mengucur kepada BUMN untuk Program PEN mencapai Rp155,603 triliun yang terdiri dari PMN, percepatan pembayaran kompensasi dan penugasan, serta talangan modal kerja.
Data Kemenkeu yang diperoleh Bisnis.com menunjukkan bahwa dana percepatan pembayaran kompensasi dan penugasan yang dialokasikan mencapai Rp94,23 triliun yang secara lebih rinci dialokasikan kepada Pertamina sebesar Rp48,25 triliun, PLN sebesar Rp45,42 triliun, dan Bulog sebesar Rp560 miliar.
Di satu sisi, Indonesia dinilai bisa cepat keluar dari krisis akibat pandemi karena ketergantungan terhadap ekspor terbilang kecil dibandingkan dengan negara kawasan.
Hal itu terungkap dalam riset Morgan Stanley berjudul Which Economy Emerges First on the Path to Recovery? yang ditulis oleh Deyi Tan, Zac Su, Jin Choi dan Jonathan Cheung. Morgan Stanley menjabarkan negara mana saja yang akan kembali ke tingkat pertumbuhan produk domestic bruto (PDB) lebih cepat setelah setelah wacah corona. Morgan Stanley membaginya ke dalam empat grup dari urutan yang paling cepat hingga lambat.
Grup pertama adalah Tiongkok. Tempat di mana kasus Corona-19 pertama kali ditemukan ini memiliki struktur ekonomi yang berorientasi pada permintaan domestik.
Grup kedua adalah Filipina, Indonesia, dan India. Grup ini diperkirakan akan terkena dampak resesi global yang lebih rendah. Hal ini berkat pertumbuhan struktural yang tinggi karena sektor domestik, negara ini dinilai dapat kembali ke level pra-Covid-19 setelah Tiongkok.
Namun, menurut asumsi Morgan Stanley, masih ada risiko bagi negara-negara ini bahwa Covid-19 tidak memuncak pada kuartal II/2020. “Jika demikian [ada puncak Covid-19 pada kuartal II], grup kedua akan berada di belakang grup ketiga pada waktu pemulihan.” (JIBI/Bisnis.com)