Sektor Keuangan Berstatus Waspada

JAKARTA—Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan stabilitas sistem keuangan per Maret 2020 memasuki status waspada.

redaksi@koransolo.co

Kondisi stabilitas sistem keuangan hingga kuartal I/2020 tergolong genting sehingga pemerintah pun didorong untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1/2020. Meski terdapat gejolak yang tinggi pada kuartal I/2020 terutama pada Maret akibat kepanikan kala itu, Sri Mulyani mencatat mulai ada sentimen perbaikan pada kuartal II/2020 ini.
Berhubung situasi pandemi dan transmisi perlemahan sektor riil terhadap sektor keuangan masih dimungkinkan untuk berlanjut, Sri Mulyani mengatakan setiap anggota KSSK masih terus berkoordinasi untuk memitigasi dampak di sektor keuangan.
”Semua anggota KSSK ini ada dalam perahu yang sama, tidak ada yang dalam posisi berbeda karena risiko yang kita hadapi ini unprecedented,” kata Sri Mulyani, Senin (11/5).
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso pun mengatakan hingga April stabilitas sektor jasa keuangan masih terjaga meski memang ada tendensi perlemahan sektor riil yang bertransmisi ke sektor keuangan melalui tunggakan pembayaran pokok dan bunga nasabah.
Oleh karenanya, solusi yang ditawarkan adalah restrukturisasi pokok dan bunga untuk memitigasi tekanan NPL pada perbankan.
Sebagai informasi, pandemi Covid-19 berdampak pada peningkatan rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) perbankan.Wimboh Santoso mengatakan pada kuartal I/2020, rasio NPL perbankan terpantau berada di angka 2,77%. Angka ini sedikit meningkat dibandingkan dengan realisasi akhir 2019 yang sebesar 2,30%.
Walaupun terjadi kenaikan, Wimboh menyatakan level rasio NPL bank pada kuartal I/2020 masih terjaga karena di bawah treshold sebesar 5%. Adapun kenaikan NPL ini didorong oleh beberapa sektor yang terdampak pandemi. ”Pendorong NPL, yaitu sektor transportasi, industri pengolahan, perdagangan, dan rumah tangga,” ujarnya.
Kredit
Di tengah penyebaran virus corona, OJK juga menyebutkan tingkat rasio kecukupan permodalan perbankan (capital adequacy ratio/CAR) masih cukup tinggi, yaitu sebesar 21,77%, walaupun juga menurun dibandingkan dengan Desember 2019 yang sebesar 23,31%.
Penyaluran kredit bank terpantau tumbuh 7,95% secara tahunan pada Maret 2020, meningkat dari Desember 2019 yang sebesar 6,08 persen. Pertumbuhan kredit bank pada kuartal I/2020 didorong oleh permintaan kredit valas.
Kondisi likuiditas juga dinilai masih terjamin meskipun ada kebijakan restrukturisasi. Hal ini disebabkan kebijakan pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) oleh Bank Indonesia (BI).
Di satu sisi, KSSK masih membahas terkait bank yang dapat menjalankan fungsi channeling terkait rencana bantuan likuiditas pemerintah atau menjadi bank jangkar.
Wimboh mengatakan perbankan yang kemungkinan dapat menjadi bank jangkar adalah yang selama ini menjadi supplier pada pasar uang antar bank (PUAB). Namun, pembahasan detil masih akan dilakukan sebelum dituangkan dalam nota kesepahaman.
Menurutnya, banyak bank yang selama ini menjadi supplier dalam PUAB, yakni bank yang tergabung dalam himpunan bank milik negara (Himbara) dan sejumlah bank swasta.
”Di mana bank jangkar sebagai channeling dana yang disiapkan Kementerian Keuangan atas penjualan SBN ke Bank Indonesia, sehingga tanggung jawab tetap ada pada bank yang akan menggadaikan kredit yang direstrukturisasi,” katanya.
Menurutnya, bantuan likuiditas dari pemerintah baru dapat diakses jika SUN dan repo yang terbatas. Bantuan likuiditas dari pemerintah dengan menggunakan skema penyangga ini pun dapat diajukan agar bank tidak mengalami kendala likuiditas.
OJK memperkirakan perbankan perlu pendanaaan likuiditas senilai Rp115,31 triliun atas kebijakan restrukturisasi kredit yang dilakukan selama enam bulan. (JIBI/Bisnis.com)