Covid-19 Mulai Ganggu Likuiditas Perbankan

JAKARTA—Dampak pandemi virus corona pada sektor jasa keuangan mulai terasa yang tercermin pada likuiditas perbankan.

redaksi@koransolo.co

Mengutip data Otoritas Jasa Keuangan, tren pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) secara mingguan mulai menurun. Pertumbuhan DPK dan kredit menunjukkan tren yang menukik pada 13 April 2020 menjadi masing-masing sebesar 9,53% dan 5,83% dibandingkan dengan pekan sebelumnya.
Begitu juga dengan Rasio Aset Likuid terhadap Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Rasio Aset Likuid terhadap dana pihak ketiga (DPK) yang mulai menunjukkan penurunan secara mingguan menjadi masing-masing sebesar 97,7% dan 20,83%.
Hingga Maret 2020, penurunan pertumbuhan DPK paling terasa dialami bank umum kegiatan usaha (BUKU) 1 yang pertumbuhannya minus 2,94%. Kelompok lainnya masih mengalami pertumbuhan yakni Bank BUKU 2 tumbuh 7,85%, BUKU 3 7,68%, dan Bank BUKU 4 masih bisa tumbuh 11,24%.
Berdasarkan kepemilikan, rasio AL/NCD Bank BUMN pada Maret 2020 dibandingkan bulan sebelumnya malah menurun 146 basis poin. Penurunan juga terjadi pada rasio AL/DPK yang sebesar 26 basis poin.
Penurunan rasio AL/NCD juga dialami Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Non Devisa sebesar 1.974 basis poin pada Maret 2020 dibandingkan bulan sebelumnya, dan Bank Umum Syariah (BUS) sebesar 982 basis poin pada Maret 2020 dibandingkan bulan sebelumnya.
Dalam rapat dengar pendapat bank Himbara bersama Komisi VI, akhir april lalu, ada sejumlah usulan yang dilontarkan Bank BUMN agar likuiditas bisa terjaga.
Ketua Himbara yang juga Dirut BRI Sunarso mengatakan untuk memenuhi likuiditas akibat restrukturisasi kredit, perlu dilakukan pembatasan penarikan dana oleh lembaga pemerintah dan BUMN. Pembatasan penarikan dana hanya digunakan untuk kebutuhan operasional dan tidak pindah antarbank.
Selain itu, penempatan dana baru pemerintah di Bank Himbara dengan suku bunga khusus juga perlu dilakukan untuk mengganti likuiditas akibat penundaan pembayaran angsuran pokok.
”Kami masih butuh dukungan karena penundaan pembayaran pokok akan mengakibatkan tidak diterimanya pembayaran nasabah pada bank artinya likuiditas berkurang,” katanya.
Senada, Wakil Direktur Bank Man­diri Hery Gunardi mengatakan res­trukturisasi kredit berdampak pada likuiditas perbankan. Di tengah kebijakan restrukturisasi kredit, Bank Himbara perlu menjaga ketahanan likuiditas.
Menurutnya, dua opsi yang bisa dilakukan untuk menjaga likuiditas perbankan adalah pembatasan penarikan dan adanya penempatan dana baru.
Dalam rangka melaksanakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah dapat melakukan penempatan dana untuk memberikan likuiditas kepada perbankan.
Hal ini tertuang dalam PP No. 23/2020 tentang pelaksanaan Program PEN yang baru diundangkan kemarin, Senin (11/5), dan telah diwacanakan oleh pemerintah sejak jauh-jauh hari.
Modal Kerja
Penempatan dana dilakukan dengan memberikan likuiditas kepada perbankan yang melakukan restrukturisasi kredit atau memberikan tambahan kredit modal kerja.
Dalam Pasal 10, tertulis penempatan dana dilakukan kepada bank peserta. Bank peserta sendiri adalah bank yang menerima penempatan dana pemerintah dan menyediakan dana penyangga likuiditas bagi bank pelaksana yang membutuhkan likuiditas untuk melakukan restrukturisasi kredit serta memberikan tambahan kredit modal.
Bank peserta memiliki kriteria antara lain merupakan bank umum yanng berbadan hukum Indonesia dengan kepemilikan saham minimal 51% dimiliki oleh WNI, berkategori sehat berdasarkan penilaian OJK, dan termasuk dalam kategori 15 bank beraset besar.
Bank peserta menyediakan dana penyangga likuiditas kepada bank pelaksana setelah melakukan restrukturisasi kredit atau memberikan tambahan kredit modal kerja.
Bank pelaksana memiliki tugas untuk memberikan dukungan restrukturisasi kredit dan tambahan kredit modal kerja kepada UMKM dan Koperasi.
Bank peserta baru dapat memberikan dana penyangga likuiditas kepada bank pelaksana apabila bank pelaksana tersebut merupakan bank yang dikategorikan sehat oleh OJK dan memiliki SBN, Sertifikat Deposito BI, Sertifikat BI, Sukuk BI, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang belum direpokan tidak lebih dari 6 persen dari dana pihak ketiga.
Bila bank peserta mengalami permasalahan dan diserahkan penanganannya kepada LPS, maka LPS mengutamakan pengembalian dana pemerintah. Merujuk pada bahan paparan rapat Kemenkeu bersama dengan Komisi XI DPR RI, penempatan dana pemerintah di perbankan untuk restrukturisasi dialokasikan hanya senilai Rp35 triliun.
Sebelumnya, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) membahas terkait bank yang dapat menjalankan fungsi channeling terkait rencana bantuan likuiditas pemerintah atau menjadi bank jangkar.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan banyak bank yang selama ini menjadi supplier dalam PUAB, yakni bank yang tergabung dalam himpunan bank milik negara (Himbara) dan sejumlah bank swasta. (JIBI/Bisnis.com)