Memupuk Kembali Minat Baca

redaksi@koransolo.co

Pepatah mengatakan Buku adalah Jendela Dunia. Namun apa daya, malas membaca seolah-olah menjadi stigma yang melekat di masyarakat. Pada akhirnya, gerakan literasi dalam upaya mengungkit minat baca terasa masih jauh panggang dari api.
Benarkah stigma tersebut mencerminkan kondisi sebenarnya di masyarakat? J.J. Rizal, Sejarawan dan Pimpinan Penerbit Komunitas Bambu menampik stigma negatif tersebut. Menurutnya, keinginan publik untuk membaca sebenarnya kuat. Hanya saja, fasilitas yang tidak memadai membuat mereka sulit mengakses buku-buku sebagai sumber bacaan utama.
“Ada yang bilang bahwa budaya baca masyarakat kita rendah. Ini bahkan diumumkan oleh sebuah lembaga dunia. Namun, sesungguhnya tidak tepat jika diperbandingkan dengan kenyataan di masyarakat.”
Rizal mengungkapkan, para penggiat literasi mengoreksi bahwa minat baca masyarakat Indonesia justru kuat. Namun, minat yang kuat itu tidak didukung fasilitas. Akses untuk mendapatkan buku juga sulit lantaran mayoritas kota-kota di Indonesia tidak memiliki toko buku, dan perpustakaan daerah (Perpusda) bertumbangan.
“Sebagai respons keadaan itu muncul berbagai gerakan literasi dari perahu pustaka, kuda pustaka, beca pustaka, sampai perpustakaan jalanan,” katanya.
Untuk itu, pemerintah harus mendorong fasilitas gerakan literasi sesuai amanah Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pemerintah juga harus merevitalisasi perpustakaan yang terbengkalai dengan membangun perpustakaan yang bermutu sampai tingkat desa. Hal itu, untuk memupuk kembali kegemaran membaca sebagai budaya. “Soekarno-Hatta membayangkan pada 1950-an perpustakaan tingkat desa atau kelurahan ini diorientasikan menjadi universitas rakyat.”
Langkah tersebut sekaligus menjadi solusi persoalan distribusi buku, dengan cara menyediakan kios buku yang disubsidi pemerintah untuk pengiriman paket dari penerbit sehingga harga buku terjangkau.
Dukungan bagi industri penerbitan buku juga diperlukan terutama terkait bahan baku sampai dan pajak penulis. “Penerbit pun harus bebas dari cekikan potongan harga akibat monopoli toko buku nasional.”
Pengamat Pendidikan dari Tamansiswa Darmaningtyas mengungkapkan, minat baca seseorang ditentukan oleh latar belakang keluarga. Anak-anak dari golongan terdidik memiliki kecenderungan minat baca tinggi karena mereka terbiasa melihat orang tuanya sering memegang buku sejak kecil.
Faktor Penunjang
Menurutnya, ada banyak faktor yang memengaruhi minat baca masyarakat seperti kondisi iklim di suatu daerah atau negara, sejarah peradaban, peran negara, kondisi ekonomi, dan latar belakang pendidikan masyarakat secara menyeluruh.
Selain itu, tersedianya infrastruktur membaca yang menunjang, yakni banyak buku terbit setiap tahun, fasilitas perpustakaan publik yang baik, dan terdapat penghargaan tinggi terhadap para penulis buku.
Selama ini, dukungan infrastruktur itu sangat minim mengingat di setiap daerah belum memiliki fasilitas perpustakaan yang memadai.
Peran negara dalam menumbuhkan minat baca juga rendah, di mana para penerbit buku masih mengeluhkan soal pajak yang membuat harga buku menjadi mahal.
Padahal, negara yang minat bacanya tinggi justru membebaskan pajak-pajak untuk penerbitan buku, seperti India. Harga buku di sana rata-rata masih di bawah Rp20.000.
Sejauh ini, tidak terlihat kebijakan khusus untuk meningkatkan minat baca masyarakat, seperti program pemberantasan buta aksara, tidak ditindaklanjuti dengan penyediaan bahan bacaan yang sesuai dengan tingkatannya. Kondisi ini sangat mungkin membuat orang yang sudah melek huruf dapat kembali buta aksara karena kemampuannya tidak digunakan.
“Sepengetahuan saya, gerakan literasi yang berkembang di masyarakat justru dimulai oleh individu atau kelompok yang peduli terhadap pendidikan warga.”
Pemerintah melalui Kemdikbud hadir belakangan setelah gerakan literasi yang dipelopori oleh individu atau kelompok masyarakat itu sudah bergaung.
Dia menilai upaya pemerintah menumbuhkan minat baca masyarakat hanya melalui jalur formal, di sekolah dan kampus. Langkah itu pun serba minimalis karena setiap pendirian sekolah baru, tidak otomatis dilengkapi dengan perpusatakaan yang baru juga.
Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menilai, bukan salah masyarakat jika budaya baca masih rendah.
Menurutnya, jika jumlah penerbitan buku diasumsikan 2.000 judul yang dicetak 5.000 salinan, maka terdapat 1 juta eksemplar buku terbit dalam setahun.
Jumlah tersebut sangat kecil dibandingkan dengan besarnya populasi yang mencapai 270 juta jiwa. Padahal, Organisasi Pendidikan Keilmuan dan Kebudayaan (UNESCO) memiliki standar setiap orang minimal tiga buku baru setiap tahunnya.
Dia mengungkapkan, di Eropa mencapai 15—20 buku baru dalam setahun untuk setiap orang. Adapun di Amerika Serikat bisa di atas 30 buku baru untuk setiap orang dalam setahun.
“Saya ini kerjanya keliling ke Papua, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, semua pelosok ujung perbatasan, enggak ada buku di sana. Jadi, bagaimana mau menyalahkan orang yang memiliki budaya membaca rendah jika yang dibaca saja tidak ada.” tegasnya.
Menurutnya, perbandingan di Indonesia ini sebaliknya, yakni satu buku ditunggu 5.000 orang. Jadi, butuh waktu 12 tahun antre untuk dapat membaca satu buku secara bergilir.
Selain itu, genre buku turut memicu minat baca masyarakat rendah. Para penulis buku harus menyesuaikan buku yang ditulisnya dengan pasar penggunanya.
Dia mendorong agar para penulis buku juga menulis bacaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti di Ternate, Ambon, Kupang. Saat ini, mayoritas buku bergenre fiksi.
Sementara masyarakat membutuhkan buku-buku ilmu terapan, kemampuan untuk hidup, atau ilmu yang mengubah nasib petani atau pedagang. Meskipun begitu, dia mengapresiasi buku-buku fiksi yang diterbitkan memang bagus.
Saat ini, perpustakaan nasional memiliki program transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagai bagian dari transfer pengetahuan kepada para masyarakat melalui buku-buku ilmu terapan. (JIBI/Bisnis Indonesia)