Hoaks, Kabar Pemprov Izinkan Salat Id di Lapangan GUBERNUR: IKUTI ARAHAN KEMENAG DAN MUI!

SEMARANG—Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) membantah kabar terkait pemberian izin pelaksanaan Salat Idulfitri di masjid atau lapangan.

Imam Yuda Saputra
redaksi@koransolo.co

Kabar itu pun dinyatakan sebagai kabar bohong atau hoaks. Hoaks itu beredar melalui pesan berantai di media sosial. Dalam berita itu disebutkan Pemprov Jateng memberi izin pelaksanaan salat Id di masjid atau lapangan dengan persyaratan tertentu, seperti mengenakan masker dan pengaturan saf.
Dalam pesan itu juga dicantumkan surat peraturan yang mengizinkan pelaksanaan salat Id di tengah pandemi Covid-19. Surat itu ditandatangani Sekda Jateng, Heru Setiadhie, atas nama Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo.
Menanggapi berita ini, Heru mengaku tidak pernah menandatangani surat yang menyatakan Pemprov Jateng memberikan izin pelaksanaan salat Id di luar rumah. “Terkait berita itu, saya tidak pernah merasa tanda tangan surat itu,” kata Heru, Minggu (17/5).
Senada juga disampaikan Gubernur Ganjar yang mengaku tak pernah mengeluarkan izin pelaksanaan salat Id di masjid atau lapangan. Ganjar menyatakan untuk pelaksanaan salat Id yang jatuh pada Minggu (24/5), masyarakat diminta mematuhi peraturan dari Kementerian Agama agar melaksanakan di rumah.
”Sebaiknya ikuti saja ketentuan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Agama dan Majelis Ulama, dan juga organisasi besar keagamaan,” tutur Gubernur Ganjar.
Selain mengurangi mudarat, Ganjar mengatakan untuk pelaksanaan salat Id di rumah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jateng juga telah mengeluarkan panduan. Panduan dari MUI Jateng itu berisi tata cara salat Id di rumah dan juga teks khotbah yang singkat.
”Kalau kemudian ini bisa dilaksanakan di tempat masing-masing menurut saya akan lebih bagus, maksudnya di rumah. Saya juga salat Idulfitri di rumah,” imbuh Ganjar.
Sementara itu, disinggung tentang keputusan Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal yang mengizinkan salat Id digelar di masjid, Ganjar mengaku mendapat informasi secara resmi.
“Tadi pagi pak Wakil Wali Kota melaporkan penanganan Covid-19 di daerahnya, tapi tidak bertanya soal itu ke saya. Belum ada komunikasi. Sebaiknya ikuti saja ketentuan yang sudah dikeluarkan Kementerian Agama,” ujarnya. (semarangpos.com/JIBI)