Ekonom: Salah Langkah, Ekonomi Bisa Lebih Buruk

JAKARTA—Pemerintah akan meng­­­­aktif­­kan kembali aktivitas ker­ja masyarakat yang berusia di ba­wah 45 tahun. Menteri BUMN Erick Tho­hir meminta staf BUMN yang berusia muda untuk kembali masuk kantor setelah Lebaran.
Terkait hal ini, sejumlah ekonom mengingatkan pemerintah mengenai bahaya gelombang kedua pandemi  Covid-19. Jika salah penanganan, kondisi ekonomi diprediksi bakal lebih buruk lagi.
Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto, meminta pemerintah memperhitungkan secara matang dalam memutuskan kebijakan, termasuk relaksasi atau pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) demi alasan ekonomi.
”Kalau misalnya mulai dari awal, tiba-tiba misalkan tadi saya baca statement Gubernur DKI Jakarta, situasinya takut dikhawatirkan kembali ke situasi Maret. Kan berarti semua ongkos secara ekonominya, hitung-hitungannya ongkos yang sudah dikeluarkan selama ini untuk membuat PSBB itu menjadi kayak enggak berarti kan,” kata Eko Listiyanto saat dihubungi, Minggu (17/5).
Bersambung ke Hal. 7 Kol. 1
Jika kasus positif Covid-19 bertambah parah, otomatis biaya yang harus dikeluarkan pemerintah pun juga lebih besar dari yang sebelumnya. ”Kalau angkanya gede, probabilitas satu orang yang positif bisa menularkan katakanlah 3-10 orang, itu kan kalau kita kalkulasi secara statistik saja itu berarti kan case-nya malah tambah gede lagi. Itu biayanya nambah lagi. Secara ekonomi itu harus dipertimbangkan banget,” tambahnya.
Belum lagi, kata dia, kondisi tersebut akan meningkatkan ketidakpastian terhadap Indonesia. Itu juga akan berimplikasi negatif terhadap perekonomian.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core), Yusuf Rendy Manilet, juga berpendapat serupa. Menurutnya gelombang kedua virus Covid bisa menyebabkan krisis kesehatan karena ketidaksiapan kapasitas rumah sakit dan dokter, serta kebutuhan obat-obatan untuk menangani pasien yang bertambah signifikan.
”Ketika krisis kesehatan ini lebih buruk, tentunya anggaran yang digunakan pemerintah harus lebih besar lagi. Nah makanya ketika krisis ini terjadi bisa saja anggaran yang diajukan akan lebih besar dibandingkan anggaran yang diajukan pemerintah sebelumnya,” terangnya.
Bahkan banyaknya pasien yang meninggal dalam kasus Covid-19, menurutnya bakal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional yang ditopang oleh pengeluaran masyarakat. ”Kalau seandainya manusianya meninggal, lalu sumber untuk melakukan kegiatan ekonomi dari mana? Inilah kerugian yang bisa terjadi kalau terjadinya gelombang kedua. Jadi anggaran kesehatan bisa lebih besar, kemudian kehilangan manusia yang lebih banyak yang sebenarnya kita tidak harapkan,” tambahnya.
Yusuf memprediksi ekonomi Indonesia tidak akan pulih dalam waktu instan jika daya beli masyarakat tak diperbaiki. Bahkan pelemahan konsumsi masyarakat sudah terlihat sebelum pandemi Covid-19 merebak di Indonesia. ”Nah padahal sebenarnya tren misalnya indikator ekonomi itu mengalami pelemahan seperti misal konsumsi, kemudian penjualan ritel itu kan mengalami pelemahan justru dari bulan Februari,” kata dia.
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka inflasi pada April 2020 sebesar 0,08%. Hal itu menunjukkan dua hal, pertama stabilitas harga terjaga, dan yang kedua dikarenakan daya beli rumah tangga melemah.
Bila berkaca pada data inflasi inti tersebut, Yusuf menilai hal itu menggambarkan permintaan barang dari masyarakat kecende­rungannya rendah. Hal itu itu dipengaruhi pelemahan daya beli masyarakat.
Sementara upaya pemerintah dalam memulihkan daya beli masyarakat melalui bantuan sosial (bansos) dan sebagainya belum terbilang efektif. ”Masih terjadi misalnya penumpukan atau penyaluran yang double. Jadi dari sistem penyalurannya itu belum selesai,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir  mengeluarkan surat edaran terkait Antisipasi Skenario The New Normal BUMN. Surat tertanggal 15 Mei 2020 ditujukan untuk Direktur Utama BUMN.
Erick meminta setiap BUMN menyusun protokol penanganan Covid-19 khususnya namun tidak terbatas pada aspek manusia, cara kerja, serta pelanggan, pemasok, mitra dan stakeholder lainnya.
Dalam lampiran surat ini dijelaskan mengenai tahapan pemulihan. Fase pertama yakni dimulai pada 25 Mei di antaranya rilis protokol perlindungan karya­wan, pelanggan, mitra bisnis dan stakeholder penting lainnya (social distancing, masker, kebersihan). ”Karyawan 45 tahun sesuai batasan operasi,” bunyi keterangan lampiran tersebut.
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, menjelaskan, ketentuan itu disesuaikan dengan kebijakan masing-masing daerah.
”Malah sebenarnya kita lebih ketat, setelah PSBB kita lebih ketat, kenapa? Memang dibatasi usia 45 tahun ke bawah yang bisa bekerja, justru yang dilakukan BUMN ini protokol kesehatan yang lebih ketat daripada aturan main yang ada, karena ini hanya berlaku kalau PSBB-nya tak ada lagi,” sambungnya.
Terkait jadwal bekerja kembali tanggal 25 Mei, akan dilakukan setelah hari raya Idul Fitri. (Bisnis/Detik)