Gratis, Pelatihan di Prakerja Tandingan

JAKARTA—Situs prakerja.go.id besutan pemerintah kini punya tandingan yakni prakerja.org.

redaksi@koransolo.co

Situs alternatif ini dibangun sebagai salah satu bentuk kritik terhadap pemerintah untuk program Pra Kerja.
Inisiator prakerja.org Andri W. Kusuma mengungkapkan situs tandingan tersebut dibuat karena pemerintah dinilai boros dalam menggunakan uang Negara.
Padahal untuk pelatihan yang ada di prakerja.go.id bisa didapatkan secara gratis. ”Jadi ini bentuk nyinyir kami kepada program pemerintah. Sebenarnya bisa gratis,” kata dia, Selasa (19/5).
Dia mengungkapkan saat ini orang-orang yang dirumahkan atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) justru lebih membutuhkan bantuan langsung bukan dalam bentuk pelatihan berbayar.
”Masak orang lagi susah dan butuhnya makan diminta ambil pelatihan. Uangnya dari pemerintah dan ikut pelatihan diambil lagi berarti sama pemerintah. Ini sepertinya kurang manusiawi,” ujarnya.
Menurut dia sebenarnya program yang dibuat pemerintahan Presiden Jokowi ini sangat baik untuk mengatasi isu PHK dan penyerapan tenaga kerja.
Mengutip laman resmi prakerja.org disebutkan pelatihan-pelatihan yang diberikan tanpa biaya alias gratis.
Kemudian kualitas pelatihan bersaing dengan pelatihan berbayar. Selanjutnya prakerja.org membuka semua pihak berkontribusi memberikan pelatihan gratis.
”Prakerja.org adalah bentuk kritik terhadap pemerintah terhadap program Kartu Pra Kerja. Lihat manifesto lengkap kami. Anda bisa bergabung dalam aksi nyata dengan menghubungi kami di admin @prakerja.org,” tulis pengumuman tersebut.
Disebutkan pula seluruh informasi yang ada di prakerja.org bersifat pendidikan dan bukan untuk keperluan komersial.
Dari laman resmi disebutkan pelatihan-pelatihan yang diberikan tanpa biaya alias gratis. Kemudian kualitas pelatihan bersaing dengan pelatihan berbayar.
Menanggapi kemunculan website prakerja.org, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksanaan Program Kartu Pra Kerja Deni Puspa Purbasari mengklaim programnya juga memberikan pelatihan gratis.
”Sekarang pun ada [pelatihan] di digital platform kami yang kasih Rp0,” ujar Deni dalam talkshow bersama Gugus Tugas Covid-19, Selasa.
Deni juga mengatakan program Kartu Pra Kerja terbuka untuk masyarakat bahkan untuk pengembangan modul pelatihannya. Dia mengajak semua pihak untuk ikut andil dalam membuat modul dalam program Kartu Pra Kerja.
Bahkan, menurut Deni kalaupun mau memberikan pelatihan gratis untuk peserta Pra Kerja pun bisa. Pembuat modul tinggal melakukan setting pada harga modul di platform digital menjadi Rp0-1. Malah menurut Deni, hal ini memberikan kesempatan luas untuk peserta bisa mendapatkan pelatihan sebanyak-banyaknya.
”Kalau mau didonasikan, silakan modulnya dibawa ke tempat kami. Taruh saja di platformnya dengan harga Rp1 atau boleh juga Rp0. Jadi kalau peserta yang sudah habis uang pelatihan Rp1 jutanya, bisa ambil pelatihan lebih banyak karena gratis,” jelas Deni.
Deni pun merasa tak perlu bersitegang dengan munculnya Pra Kerja tandingan. “Lebih baik semuanya berkolaborasi, agar kita bisa berikan sesuatu yang bernilai buat saudara kita yang terdampak Covid-19 ini, siapapun bisa belajar,” ujar Deni.
Seperti diketahui, dalam program ini pemerintah memberikan insentif senilai Rp3,5 juta per orang dengan perincina Rp1 juta untuk biaya pelatihan, Rp600.000 diberikan per bulan selama empat bulan dan insentif survei Rp150.000.
Insentif yang diberikan digunakan untuk membayar pelatihan-pelatihan yang ada di dalam platform. Namun kini muncul situs prakerja tandingan bernama prakerja.org. Seluruh pelatihan yang diberikan ini gratis alias tidak berbayar seperti prakerja.go.id.
Penilaian inisiator prakerja.org Andri W. Kusuma yang menyebut pemerintah boros dalam menggunakan uang Negara diamini Peneliti Indef Bhima Yudhistira Adhinegara. Program kartu Pra Kerja yang menelan biaya Rp5,6 triliun disebut pemborosan.
”Jelas pemborosan dan tidak efektif. Di tengah iuran BPJS Kesehatan yang naik kemudian pemerintah mengeluh kekurangan dana untuk stimulus, ternyata ada kartu pra kerja yang justru mensubsidi platform digital,” kata Bhima.
Dia mengungkapkan hal tersebut sangat kontradiktif dengan kondisi saat ini. Pasalnya, menurut Bhima masyarakat yang sudah menjalani serangkaian pelatihan juga belum tentu diterima bekerja pascapandemi karena pengusaha ragu dengan kompetensi pelatihan.
”Saran untuk pemerintah sebaiknya dibatalkan saja gelombang lanjutan Kartu Prakerja. Semua dana digunakan untuk memberi bantuan saja kepada korban PJK lewat BLT misalnya,” imbuh dia.
Pemerintah juga bisa mendukung platform pelatihan yang gratis di tengah pandemi. ”Kan tinggal dipilih mana yang kualitasnya bagus,” jelas dia.
Peneliti Center of Reform Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengungkapkan banyak hal yang harus dievaluasi dari program kartu Prakerja.
Misalnya program pelatihan yang relatif mahal meskipun pelatihan diberikan oleh orang yang terlatih. ”Seharusnya harga pelatihan bisa ditekan,” imbuh dia. (Detik)