KIB Siap Tampung 27 Perusahaan AS

JAKARTA—Kawasan Industri Brebes (KIB) siap menerima relokasi 27 pabrik Amerika Serikat dari Tiongkok ke Indonesia.
Hal ini diungkapkan Direktur Utama PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) Rahmadi Nugroho merespons keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang memutuskan untuk merelokasi sekitar 27 pabrik AS yang ada di Tiongkok ke Indonesia.
Rahmadi mengatakan rencana ini peluang sekaligus tantangan. Sebagai sebuah peluang harus dimanfaatkan, ditangkap, sedangkan tantangan harus dihadapi dan diselesaikan.
“Sulit memang, tetapi bukan berarti tidak bisa” kata pria yang jabatan sebelumnya menjabat Direktur Utama PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP), Rabu (20/5).
Rahmadi menuturkan saingan terberat Indonesia adalah Vietnam. Negara Paman Ho itu memang menggiurkan dan menarik para investor asing karena kawasan industri menyatu dengan pelabuhan dan berjejer dari utara ke selatan.
Dengan demikian, investor tinggal masuk sebulan sudah bisa operasi. Makanya tidak heran investor Korea, Jepang, Singapura, Malaysia, Jerman dan Inggris berjubel di sana. Bahkan investasi terbesar Korea ada di Vietnam.
Namun demikian, Rahmadi optimistis bahwa kawasan industri baru di Brebes mampu bersaing dengan Vietnam. Kawasan Industri Brebes, kata dia, sedang berproses dan progres berlangsung dengan cepat serta didukung oleh banyak stakeholder mulai dari Kemenko Maritim dan Investasi, Kementerian hingga Pemkab Brebes.
Apalagi, konsep Kawasan Industri Brebes didesain sebagai Kawasan Industri modern, Eco-friendly, dan memiliki daya saing yang unggul dibidang kawasan industri.
Selain itu, saat ini banyak persyaratan yang harus dan akan disiapkan menuju ke sana dengan catatan pekerjaan besar ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh KIW.
Apalagi ini penugasan sesuai Perpres 79/2019 dalam rangka percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang. Jadi seemua stakeholders harus terlibat.
Syarat yang dimaksud meliputi penyediaan lahan industri yang siap pakai lengkap dengan infrastruktur yang dibutuhkan; harga lahan industri yang kompetitif.
Investor di KIB nantinya berhak atas Hak Guna Bangunan di atas hak pengelolaan atau HPL dengan konsep sertikat lahan yang disebut Land Use Rights Certificate (LURC).
Dengan sertifikat tersebut ada beberapa keuntungan bagi para investor di antaranya perusahaan bisa menggunakan lahan dengan tenor mencapai 50 tahun; status tanah yang jelas dan bisa langsung digunakan untuk berinvestasi; dan aman untuk berinvestasi.
KIB saat ini sedang finalisasi masterplan, penyusunan feasible study (FS); dan penyiapan dokumen pengadaan tanah untuk pengajuan penlok tahap awal ke Gubernur Jawa Tengah.
Karena lahan yang dibutuhkan cukup luas hampir 4.000 hektare, pembebasan lahan akan dilakukan secara bertahap. Skema pembiayaannya sesuai Pepres 79/2019 bisa dimungkinkan melalui APBN, APBD, BUMN/BUMD, dan sumber-sumber lain yang sesuai dengan ketentuan,.
Pengembangan KIB tetap berdasarkan kebutuhan investor global dan lokal dengan tetap berdasar pada resources lokal dan kearifan lokal. Namun demikian KIB memang disiapkan untuk mampu bersaing dengan kawasan industri dari negara negara Asia khususnya Asia Tenggara.
Pengelola berupaya menciptakan kawasan industri dengan harga yang murah dan kompetitif serta menjadi pilot model baru bisnis kawasan industri. Terkait dengan pembiayaannya, KIW sudah mengajukan tambahan dana ke pemerintah pusat. (Bisnis.com)