Juni, Mal Boleh Beroperasi

JAKARTA—Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto memastikan operasional mal akan kembali dibuka pada Juni. Kemendag telah menyiapkan standar operasional (SOP) yang harus diterapkan di dalam mal.
”Tetap, Juni ini pasti,” ungkap Agus saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (29/5).
Menurut Agus, pembukaan mal bergantung pada ketentuan masing-masing pemerintah daerah (Pemda). Untuk itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemda yang akan membuka kembali pusat perbelanjaan di wilayah masing-masing. ”Beberapa Pemda ini kita bersinergi. Ini kita komunikasikan terus. Mereka juga minta bagaimana protokol yang tepat, ini dikoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan dan BNPB. Ini sinergi, dan keluarnya nanti satu pintu,” jelas Agus.

Secara keseluruhan, pihaknya telah menyiapkan lima fase pembukaan sektor perdagangan dengan menerapkan skema new normal yang dinamakan exit strategy Covid-19 oleh Kemendag. Tak hanya di mal, tetapi juga toko swalayan, pasar tradisional, toko alat kesehatan (alkes), serta kawasan hiburan dan pariwisata.
”Aktivitas yang akan dibuka dalam new normal meliputi pasar rakyat, toko swalayan, restoran, toko obat, pusat perbelanjaan atau mal, dan restoran di rest area, dan di tempat hiburan serta pariwisata,” terangnya.
Nantinya, untuk pembukaan mal pihaknya akan mengatur ketentuan yang menyesuaikan protokol kesehatan di dalam gedung seperti pembatasan jam operasional, jumlah pengunjung, dan sebagainya.
”Yang kemarin ini kan banyak pusat perbelanjaan yang tutup. Nah ini harus kita buka mulai pekan depan dengan protokol kesehatan,” pungkasnya.
Khusus di DKI Jakarta, pelaksanaan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akan berakhir pada 4 Juni. Pemprov DKI Jakarta belum memutuskan memperpanjang atau melonggarkan kebijakan tersebut dan memberlakukan new normal.
Situasi tersebut dimanfaatkan oleh Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia (APPBI) untuk menyusun rencana pengoperasian mal di wilayahnya seusai pelaksanaan PSBB DKI Jakarta.
Dalam catatan detikcom, pelaksanaan PSBB di DKI yang berakhir pada 4 Juni. Hal itu diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam siaran Facebook Pemprov DKI Jakarta, Selasa (18/5).
Berbekal informasi tersebut, Ketua APPBI Dewan Pengurus Daerah (DPD) DKI Jakarta, Ellen Hidayat mengatakan pengoperasian mal-mal di ibu kota ini mengikuti ketentuan Pemprov DKI. Bahkan pengoprasiannya bisa lebih cepat dari rencana awal pada 8 Juni.
”Kalau pengelola pusat belanja DKI ikut jadwal dari Pemprov. PSBB kan sampai dengan 4 Juni artinya mal sudah boleh buka tanggal 5 Juni,” kara Ellen.
Dalam pengoperasiannya nanti, Ellen memastikan anggota APPBI akan mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah.
Menanggapi hal itu, Anies menegaskan tak ada keputusan soal tanggal beroperasinya kembali pusat perbelanjaan atau mal. Anies mengingatkan belum ada aturan mengenai berakhirnya masa PSBB.
Kemendag menerbitkan ketentuan mengenai standar operasional di sektor perdagangan pada masa kenormalan baru. Hal itu tertuang dalam  Surat Edaran (SE) No.12/2020 tentang Pemulihan Aktivitas Perdagangan Yang Dilakukan Pada Masa Pandemic Corona Virus Disease (Covid-19) dan New Normal.
Dalam SE tersebut dijelaskan ketentuan itu mengacu pada arahan Presiden Republik Indonesia terkait dengan PSBB dalam penanganan Covid-19 serta menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi barang dan jasa kebutuhan masyarakat.
Selain itu, mengutip pada SE No.12 tahun 2020, disebutkan perlu ditetapkan pemulihan aktivitas perdagangan yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19 dan kenormalan baru.
“Surat edaran ini bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan kegiatan perdagangan dalam rangka menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi barang dan jasa kebutuhan masyarakat selama masa darurat bencana nonalam Covid-19,” sesuai dengan isi SE No.12 tahun 2020 yang dikutip Bisnis, Jumat.
Selain itu, SE ini bertujuan untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat bagi penyelenggara kegiatan perdagangan guna memutus mata rantai penularan Covid-19.
Adapun untuk ruang lingkup dari edaran ini mengacu pada tempat-tempat kegiatan perdagangan yang menyelenggarakan transaksi perdagangan untuk bahan pokok dan barang penting, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak, gas, dan energi.
Kemudian, untuk fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan pariwisata. Fasilitas pelayanan pariwisata yang menjadi ruang lingkup edaran adalah pasar rakyat, toko swalayan, restoran, rumah makan, kafe, toko obat dan alat kesehatan, mal atau pusat perbelanjaan, tempat hiburan dan pariwisata. (Detik/Bisnis)