Masalah Kredit Muncul Awal 2021

JAKARTA—Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri mengingatkan masalah yang sebenarnya dari kebijakan restrukturisasi kredit usaha mikro, kecil, dan menengah justru akan muncul pada awal 2021.

redaksi@koransolo.co

Pernyataan tersebut menanggapi hasil survei terkait kondisi ekonomi di saat pandemi Covid-19 yang digelar Saiful Mujani Research Center (SMRC). Sebanyak 46% warga optimistis kondisi ekonomi rumah tangga akan lebih baik saat pandemi berakhir dan 34% responden yang menilai kondisi ekonomi nasional akan membaik pada tahun depan.
”Sayangnya, real problem baru muncul pada kuartal I/2020. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah [UMKM] sekarang dapat fasilitas untuk restrukturisasi kredit. Nah, enam bulan balik enggak [bisnis]? Jika belum bisa bayar kredit, masalah yang lebih besar akan muncul,” katanya dalam diskusi webinar, Kamis (25/6).
Dia menuturkan fasilitas restrukturisasi kredit UMKM yang diberikan pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanya berlaku selama enam bulan. Padahal, tantangan terbesar seluruh pemangku kepentingan saat ini adalah mendongkrak konsumsi atau daya beli masyarakat.
Jika daya beli tidak juga terkerek, lanjutnya, pelaku usaha akan kesulitan untuk mengajukan atau membayar kredit kepada perbankan. Pendapatan pelaku usaha tidak mengalami kenaikan secara signifikan.
Situasi tersebut tak pelak membuat permintaan kredit perbankan terus mengalami penurunan sejak awal tahun hingga saat ini.
Kredit perbankan per Mei 2020 tumbuh melambat dibandingkan bulan sebelumnya. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Mei 2020, kredit perbankan tumbuh sebesar 3,04% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy).
”Pelaku usaha juga bakal tanya, buat apa saya minta kredit sekarang? Ada enggak yang mau beli barang saya? Makanya harus boost permintaan, dunia usaha enggak bisa ekspansi. Jangan pakai kebijakan moneter, harus fiskal,” tutur ekonom lulusan Universitas Indonesia itu.
Otoritas Jasa Keuangan menilai sektor UMKM masih tahan terhadap goncangan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Sebagai informasi, per Mei 2020, rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) sektor UMKM mencapai 4,14% atau meningkat dari posisi April 2020 yang sebesar 4,03%.
Penyaluran kredit ke UMKM hingga Mei 2020 mencapai Rp1.091,63 miliar. Porsi penyaluran kredit paling besar berasal dari bank umum kegiatan usaha (BUKU) IV yang mencapai Rp745,72 miliar atau 68% dari total penyaluran.
Sementara itu, BUKU III memiliki porsi penyaluran 17% dengan nilai Rp180,68 miliar, BUKU II sebesar 14% atau Rp155,51 miliar, dan BUKU I sebesar 1% dengan nilai Rp9,73 miliar.
Rasio kredit UMKM juga masih terkendali yakni sebesar 20,35% pada Mei 2020 dibandingkan posisi April 20,49%.
Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Teguh Supangkat menilai NPL UMKM per Mei 2020 yang sebesar 4,14% masih terhitung cukup tahan menghadapi Covid-19. Sektor UMKM yang cukup kuat terutama pertanian, perburuan, dan kehutanan karena berhasil menekan NPL dari posisi 2,39% pada April 2020 menjadi 2,31% pada Mei 2020.
Kredit usaha rakyat (KUR) menunjukkan ketahanan yang lebih tinggi daripada penyaluran kredit UMKM lainnya. Rasio NPL KUR per Mei 2020 terjaga 1,17% sampai dengan April 2020.
Total akumulasi penyaluran KUR telah mencapai Rp534 triliun dengan outstanding senilai Rp172,5 triliun. Penyaluran KUR pada April 2020 menunjukkann perlambatan meskipun tetap meningkat Rp9 triliun. “Semakin kecil semakin tahan, dari tahun ke tahun, UMKM adalah suatu industri yang lebih tahan banting dengan kondisi ini,” kata Teguh.
Teguh mengatakan UMKM harus mengantisipasi perubahan pola konsumen. Selama pembatasan sosial, konsumen telah terbiasa dengan pelayanan yang mudah diakses, praktis, tanpa perlu physical presence. (JIBI/Bisnis.com)