Pengelola Hotel Mengeluhkan Kesan Jogja Tak Aman

JOGJA—Perpanjangan masa tanggap darurat dikeluhkan sejumlah pihak, salah satunya pelaku usaha pariwisata seperti hotel dan restoran.

Lugas Subarkah
redaksi@koransolo.co
Perpanjangan ini dinilai membuat Jogja terkesan belum aman untuk dikunjungi. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Deddy Pranowo Eryono, menuturkan sebenarnya sudah ada sekitar 40 hotel yang berniat beroperasi kembali pada Juli. ”Namun dengan perpanjangan ini hotel yang mau buka jadi menunda,” ujarnya, Jumat (26/6).
Berbeda dengan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), tanggap darurat kata dia sebatas politik anggaran sehingga hotel dan restoran masih bisa buka. Namun, bukan soal buka atau tutupnya hotel yang ia persoalkan, tapi citra yang terbentuk pada orang luar Jogja, yang dengan perpanjangan ini menganggap Jogja belum aman. Citra ini secara tidak langsung memengaruhi jumlah kunjungan masyarakat ke Jogja. Ia menceritakan okupansi saat ini masih rendah. Saat akhir pekan saja, okupansi hotel berbintang sekitar 10%, sementara hotel nonbintang hanya di kisaran 5%.
Seperti halnya pemerintah yang memerlukan fleksibilitas pengelolaan anggaran, pada masa tanggap darurat hotel dan restoran juga membutuhkan hal serupa. Sejauh ini, stimulus yang diberikan Pemda sebatas peniadaan pajak. ”Kalau tidak ada tamu ya tidak ada pajak, sama saja,” keluhnya.
Sementara PLN pun tidak memberi keringanan, pengelola hotel dan karyawan harus tetap memperhatikan nasib karyawan, sebisa mungkin jangan sampai PHK. Untuk itu, menurutnya intervensi pemerintah sangat diperlukan. Di samping itu, upaya promosi juga diperlukan. Belum sampai mengajak berkunjung ke Jogja, tapi sebatas mengkampanyekan bahwa destinasi wisata sudah siap dengan protokol kesehatan. Dengan kampanye ini, masyarakat luar perlahan akan tertarik mencoba berwisata.
Sebagai uoaya dalam kampanye ini, PHRI DIY akan menggelar kegiatan Jalan Sore pada Selasa (30/6) mendatang, dengan rute dari Tugu Jogja hingga Titik Nol. ”Kami akan edukasi masyarakat di sana. Membangun image masyarakat siap Wajar Anyar,” katanya.
Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata DIY Singgah Raharjo mengatakan jika okupansi hotel di wilayah DIY masih berada di kisaran angka 5 sampai dengan 10 persen. Dispar tidak henti-hentinya mendorong agar pelaku bisnis hotel mampu menerapkan protokol pencegahan penularan Covid-19. ”Dispar juga terus melakukan pemantauan agar hotel mampu mengaplikasikan protokol pencegahan penularan Covid-19. Misalnya, kami juga sudah melakukan simulasi di Hotel Sahid Raya untuk memastikan agar semuanya sudah siap,” ujar Singgih, Jumat.
Singgih juga mengakui pelancong masih ragu-ragu untuk pergi keluar kota di tengah pandemi Covid-19 ini. ”Akhirnya yang berwisata adalah wonge dhewe [warga DIY sendiri]. Seperti warga Gunungkidul ke Sleman, dan warga Sleman ke Gunungkidul. Animo masyarakat luar DIY belum terlalu tinggi untuk pergi mengunjungi objek wisata di DIY karena adanya pandemi Covid-19,” ungkap Singgih.
Dikonfirmasi secara terpisah, Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan sejauh ini, tingkat kunjungan wisata seperti di kawasan Malioboro juga masih minim. Rata-rata pengunjung di ikon wisata Jogja tersebut berkisar 500 sampai 600 orang per hari. Padahal, di hari normal kunjungan ke Malioboro bisa mencapai ribuan orang per hari. (Hafit Yudi Suprobo/Harian Jogja/JIBI)