Mulai Beroperasi Juli, BST Koridor 3 & 4 Gratis

Mariyana Ricky P.D.

SOLO—Pemerintah Kota (Pemkot) Solo dan Kementerian Perhubungan mengoperasikan bus Batik Solo Trans (BST) Koridor 3 dan 4 pada Sabtu (4/7) mendatang. Layanan untuk dua koridor tersebut gratis hingga Desember mendatang.
Sementara, BST koridor 1 dan 2 masih berbayar dan baru akan digratiskan paling cepat Agustus mendatang.
Peluncuran ulang terkait dengan penerapan program buy the service atau pembelian layanan transportasi massal perkotaan yang membuat tarifnya gratis hingga Desember nanti. Meski peresmian berlangsung Sabtu, naik BST tanpa biaya bakal berlaku lebih awal, yakni pada Rabu (1/7) besok.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Solo, Hari Prihatno, mengatakan kontrak buy the service antara PT Bengawan Solo Trans (BST) dengan Kemenhub dilakukan Rabu, sehingga pemberlakuan taruf gratis dimulai 1 Juli.
Bersambung ke Hal. 2 Kol. 4
“Ketentuannya memang per awal Juli, tapi dengan beberapa pertimbangan peresmian dilakukan Sabtu. Tapi yang jelas BST Koridor 3 dan 4 bebas biaya sampai Desember. Selama tiga hari uji coba sebelum peluncuran ulang, akan ada evaluasi guna melengkapi sarana dan prasarana pendukung,” kata dia, kepada wartawan, Minggu (28/6).
Kendati BST Koridor 3 dan 4 gratis, namun aturan itu belum berlaku untuk Koridor 1 dan 2. Hal itu dikarenakan, belum siapnya armada yang digunakan. Kemenhub menghendaki bus ukuran medium berkapasitas 40 kursi. Sedangkan pada Koridor 3 dan 4, masih menggunakan armada lama, yakni BST berkapasitas 28 kursi. Penerapan program buy the service di dua koridor itu paling cepat berlaku pada Agustus .
“Keinginan Wali Kota pada 17 Agustus nanti, tapi praktiknya tergantung kesiapan armada yang baru. Kalau tanggal itu belum selesai, ya mundur lagi. Nah, kalau sudah diluncurkan ulang, Koridor 1 dan 2 bisa menyusul gratis,” terangnya.
Saat ini, PT BST tengah menyiapkan sejumlah fasilitas pendukung jelang ujicoba dan peluncuran ulang. Di antaranya pemasangan GPS, kamera closed circuit television (CCTV), dan piranti pelengkap protokol kesehatan.
Direktur PT Bengawan Solo Trans, Sri Sadadmojo, mengatakan salah satu upaya rebranding BST dari segi tampilan setelah penerapan program buy the service adalah memasang stiker tokoh wayang orang di body bus.
“Kami masih terus menyiapkan. Bus Koridor 3 dan 4 yang dioprasikan lebih awal masih pakai armada lama. Nah di Koridor 1-2 karena belum mulai, masih pakai tarif normal,” jelasnya.
Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menilai program buy the service dapat membantu mengurangi beban pengusaha angkutan umum di daerah. Kendati begitu, sejumlah standar minimal wajib ditetapkan agar layanan angkutan memiliki kualitas dan pelayanan yang prima.
Di antaranya, di bidang keamanan, memastikan ketersediaan CCTV, kartu pengenal pengemudi dan tombol hazard. Keselamatan, misalnya ada  SOP Pengoperasian kendaraan, SOP Keadaan Darurat. Kenyamanan, misalnya suhu dalam bus, kebersihan, lampu penerangan.
Keterjangkauan, misal aksesibilitas mudah, tarif yang murah. Kesetaraan, misal ketersediaan kursi prioritas. Keteraturan, misalnya waktu tunggu yang pasti, kecepatan perjalanan dan waktu berhenti di  halte.
Kesehatan, misalnya memasang kamera yang dapat mendeteksi suhu tubuh penumpang masuk ke dalam bus, dan menyemprot armada bus dengan disinfektan sebelum beroperasi. “Jalur akses pelanggan juga harus tersedia, misalnya info rute, halte, juga aplikasi agar pengguna dapat mengetahui informasi real time posisi bus,” kata dia.
Di sisi lain, anggota MTI wilayah Soloraya, Septina Setyaningrum menilai selama masa pandemi Covid-19 belum berlalu, maka efektivitas subsidi rendah karena jumlah penumpang maksimal 10 orang dari kapasitas tempat duduk yang berjumlah 21. Saat ini juga harga tiket belum ditentukan. Oleh karena itu, jika berbicara efektivitas subsidi, maka belum bisa diukur.
Ihwal tarif gratis, menurutnya, bukan satu-satunya strategi untuk menarik masyarakat dalam menggunakan angkutan umum, terutama di masa pandemi. Rute, keselamatan, keamanan, kenyamanan, ketepatan waktu tunggu di halte, kecepatan, dan fasilitas on board yang harus dijaga.
“Kalau berdasar Peraturan Walikota, harga tiket masih Rp4.500 untuk umum dan Rp2.000 untuk pelajar,” ucapnya.