SOPIR & pengurus JENAZAH TAK DAPAT INSENTIF Ironi di Tengah Pandemi

WONOGIRI—Menteri Kesehatan mengucurkan dana insentif untuk tenaga kesehatan yang menangani Covid-19. Sayangnya, dana bantuan tersebut tidak terkucur untuk sopir ambulans dan petugas pemulasaraan jenazah.

Rudi Hartono
redaksi@koransolo.co
Padahal, dua pekerjaan tersebut bersentuhan langsung dengan jenazah dan berisiko tinggi tertular virus corona.
Dalam Keputusan Menteri Kesehatan No HK.01/07/Menkes/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19, sopir dan petugas penyuci jenazah tidak masuk kategori nakes.
Bersambung ke Hal. 2 Kol. 1
Menurut Keputusan Menkes, nakes terdiri atas dokter spesialis, dokter, dokter gigi, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya yang terlibat langsung dalam menangani pasien Covid-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) atau institusi kesehatan.
Terkait dengan fenomena menyedihkan ini, beberapa pemerintah daerah memiliki kebijakan berbeda. Wacana yang muncul adalah membagi secara proporsional dana insentif yang diterima nakes di wilayah itu.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Wonogiri, Adhi Dharma, mempersilakan nakes yang akan menerima insentif membaginya dengan nakes atau petugas pendukung lain yang tak menerima insentif, selama sesuai ketentuan dan atas kesepakatan bersama.
Menurut Adhi lebih baik nakes yang mendapat insentif dan petugas lain yang tak mendapat insentif bermusyawarah terlebih dahulu agar semua pihak bisa memahami regulasi. “Masalah seperti ini yang bisa menimbulkan kecemburuan. Makanya perlu dibicarakan baik-baik,” kata Adhi saat ditemui di kantornya, Sabtu (28/6).
Dia menginformasikan insentif Maret yang diusulkan pihaknya senilai Rp715 juta sedangkan April Rp1,6 miliar. Usulan insentif Mei masih dalam proses pendataan. Besaran insentif terbagi menjadi empat, yakni dokter spesialis maksimal Rp15 juta/orang, dokter umum dan gigi maksimal Rp10 juta/orang. bidan dan perawat maksimal Rp7,5 juta, dan nakes lainnya maksimal Rp5 juta.
Hanya, Adhi tak memerinci jumlah nakes yang diusulkan mendapat insentif. Ia mengatakan insentif yang diusulkan kepada pemerintah pusat sesuai kriteria yang ditetapkan dalam petunjuk teknis (juknis).
Dalam konteks Wonogiri, nakes yang berhak diusulkan mendapatkan insentif yakni nakes yang bertugas di rumah sakit (RS) rujukan tingkat II (RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso, RS rujukan tingkat III (tiga RS swasta di Selogiri, Slogohimo, dan Pracimantoro), Dinkes, dan puskesmas.
Adhi mencontohkan, jika dalam sebulan ada satu pasien Covid-19, nakes di RS yang bisa diusulkan mendapatkan insentif yakni satu hingga lima dokter spesialis, satu hingga lima dokter umum, 30-40 perawat/bidan, dan nakes lainnya, seperti analis laboratorium, radiografer, farmasi, dan elektromedi sesuai kebutuhan.
Nakes di Dinkes yang bisa diusulkan empat hingga enam orang tenaga surveilans dan nakes lainnya jika di daerah terdapat pasien dalam pengawasan (PDP) dan orang dalam pemantauan (ODP) sebanyak kurang dari 500 jiwa.
Sejatinya, kata dia, nakes yang terlibat langsung dalam penanganan Covid-19 banyak. Misalnya, di suatu kecamatan terdapat warga yang diduga terpapar Covid-19. Ada sejumlah nakes yang terlibat menanganinya, seperti dokter umum, dokter spesialis yang mengambil spesimen untuk keperluan tes swab, dan bidan desa bertugas memantau. Selain nakes tersebut ada petugas yang memiliki peran penting, yakni sopir ambulans yang membawa pasien ke RS. Di lingkup RS ada petugas pemulasaraan jenazah yang siap bertugas jika dibutuhkan. Mereka juga berisiko tinggi tertular Covid-19.
“Tapi dalam ketentuan, selain nakes tidak masuk kriteria yang bisa diusulkan untuk mendapat insentif,” kata Adhi.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Sragen, Hargiyanto, belum bisa memastikan berapa orang yang bakal menerima insentif dari pemerintah pusat.
“Saya tidak bisa menjelaskan saat ditanya berapa, soalnya itu tergantung verifikasi di Kemenkes. Kalau semua disetujui ya alhamdulillah. Kalau ada yang tidak disetujui, nanti saya yang repot [bila sudah mengatakan jumlahnya],” ujar Hargiyanto saat ditemui wartawan di kompleks Gedung Technopark Ganesha Sukowati Sragen, Minggu.
Sejumlah pihak yang diusulkan menerima insentif itu, kata Hargiyanto, antara lain perawat, tenaga medis seperti dokter spesialis, dan lain-lain. Sementara petugas pemulasaraan jenazah dan sopir ambulans tidak masuk kriteria pihak yang diusulkan menerima insentif. Terkait hal itu, puskesmas maupun rumah sakit memiliki kebijakan sendiri.
Kepala Bagian (Kabag) Tata Usaha RSD Bagas Waras Klaten, Y. Herry Martanto, pihaknya mengusulkan sopir ambulans dan petugas pemulasaraan jenazah mendapat insentif meski tidak sesuai petunjuk teknis dari Kemenkes. Ada empat sopir ambulans dan dua petugas pemulasaraan jenazah RSD Bagas Waras yang diusulkan mendapatkan insentif.
”Kami tetap mengusulkan insentif ke Kemenkes untuk mereka [sopir dan petugas pemulasaraan jenazah]. Nanti biar yang menverifikasi dari Kemenkes. Semoga bisa disetujui. Mereka yang kami usulkan yang terlibat langsung dalam penanganan Covid-19 di RSD Bagas Waras,” kata Herry saat dihubungi, Minggu.
Lamban
Sementara itu, realisasi insentif bagi nakes yang menangani pasein Covid-19 berjalan lamban. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pun mengkritik karena nakes yang menangani pasien Covid-19 bekerja mempertaruhkan nyawa mereka.
”Tenaga kesehatan masyarakat untuk mendapatkan perhatian seperti ini, kami sangat menunggu dan mendukung pemerintah merealisasikan hal ini, bahkan memotong birokrasi seperti itu, tapi kami harap jangan hanya diumumkan di tingkat pusat tapi terealisasi di tingkat lapangan,” kata Ketua IDI Jawa Barat, Eka Mulyana.
Hal itu dikatakan Eka merespons pernyataan Menteri Kesehatan (Menkes), Terawan Agus Putranto, yang berjanji memotong birokrasi untuk mempercepat pemberian insentif bagi nakes.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengungkap alasan rendahnya penyerapan anggaran stimulus fiskal penanganan Covid-19, khususnya untuk sektor kesehatan.  Dia mengatakan nakes banyak yang belum mendapat kompensasi sesuai perencanaan. Posisi pemerintah, lanjutnya, dilematis karena harus mengutamakan ketepatan di satu sisi. Namun di sisi lain, stimulus penanganan Covid-19 harus cepat disalurkan. (Taufiq Sidik Prakoso/Moh. Khodiq Duhri/Haryono Wahyudiyanto/Bisnis/Detik)