Kemenhub Tak Punya Ide Pajaki Sepeda Onthel

JAKARTA—Kementerian Perhu­bungan tidak pernah memiliki ide atau usulan mengenai pajak sepeda onthel. Yang diusulkan berkaitan aturan perlindungan dan kemudahan para pesepeda dalam gowes.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi menegaskan dirinya tidak berbicara mengenai ide atau usulan pajak sepeda, apalagi terkait pajak ada di luar kewenangan Kemenhub dan menjadi ranah Kementerian Keuangan.
”Tidak berbicara [ide pajak sepeda] dan juga tidak sedang melakukan kajian tentang pajak sepeda, justru kami mendorong pengguna sepeda untuk mendapat perlindungan dan kemudahan dalam aktivitasnya,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (30/6).
Dalam sebuah acara daring beberapa waktu lalu, dia hanya memberikan penilaian penggunaan sepeda perlu diatur mengingat kegiatan bersepeda semakin marak. Di Jakarta saja pertumbuhan pengguna sepeda hingga 1.000 persen.
Pengaturan dimaksud yakni menyangkut aspek keselamatan. Pihaknya akan mendorong aturan ini di daerah, minimal dengan mulai menyiapkan infrastruktur jalan, terutama wilayah yang memang marak pengguna sepeda. Seperti DKI Jakarta, Kota Solo, dan Bandung sudah menyiapkan infrastruktur tinggal regulasinya diperkuat.
Kendati belum memiliki rencana memajaki sepeda, pemerintah sebenarnya bisa melakukan itu. Praktik ini pernah dilakukan sejak zaman Hindia Belanda, bahkan pada era Orde Baru.
Pendiri Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas mengatakan sesuai dengan kewenangannya, pemerintah daerah dapat membuat regulasi yang mengatur mengenai sepeda, termasuk apakah sepeda itu perlu dipajaki atau tidak. (JIBI/Rinaldi Mohammad Azka)