Protokol Kesehatan di Objek Wisata Dicek

Sri Sumi Handayani

KARANGANYAR—Tim monitoring Perum Perhutani KPH Surakarta pastikan objek wisata yang dikelola Perhutani bersama stakeholer melaksanakan protokol kesehatan Covid-19.
Tim monitoring Perum Perhutani KPH Surakarta memantau dan mengevaluasi di sejumlah objek wisata yang dikelola Perhutani bekerja sama dengan stakeholder pada Rabu (1/7). Beberapa lokasi yang dicek adalah jalur pendakian Candi Ceto, The Lawu Park, Sakura Hills, dan lain-lain.
Administratur Perum Perhutani KPH Surakarta, Sugi Purwanta, menuturkan tim monitoring melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) setelah usaha pariwisata buka selama satu pekan.
Bersambung ke Hal. 2 Kol. 1
Hal itu menjadi salah satu standar pembukaan kembali wisata di masa pandemi Covid-19. Sugi menyebut sejumlah tahap harus dilewati pelaku usaha yang menginginkan membuka kembali usaha wisata.
Dimulai dari persiapan pengelola memastikan protokol kesehatan Covid-19, berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Disparpora Karanganyar, Disparpora menindaklanjuti dengan menerjunkan tim untuk mengecek kesiapan. Hasil pengecekan adalah pengelola dinyatakan siap atau tidak siap. Tetapi sembari menunggu keputusan itu, pengelola melakukan simulasi pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19.
Pengelola juga mengajukan izin kepada Perum Perhutani KPH Surakarta untuk membuka kembali usaha. Perum Perhutani KPH Surakarta meneruskan permohonan izin itu kepada Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah. Perum Perhutani KPH Surakarta menambah syarat untuk pelaku usaha, yakni surat pernyataan kesanggupan melaksanakan protokol kesehatan Covid-19.
”Kami lakukan monev gabungan sebagai bentuk evaluasi. Tim monitoring memastikan bahwa protokol Covid-19 telah ditaati sesuai surat kesanggupan yang dibuat. Monev akan dilakukan berkala, terutama saat peak season, Sabtu, Minggu. Ada petugas standby. Tetapi sesekali sidak untuk memastikan,” ujar Sugi saat berbincang dengan Koran Solo, Kamis (2/7).
Mereka mengecek sarana prasarana cuci tangan, penyediaan masker, imbauan tertulis di lokasi objek wisata, dan lain-lain. Sugi mengklaim belum ada catatan khusus bagi pengelola wisata setelah monev tersebut. Perum Perhutani KPH Surakarta juga menyerahkan bantuan masker kain kepada sejumlah pengelola wisata.
Selain memastikan stakeholder dan pengunjung menerapkan protokol kesehatan Covid-19, Perum Perhutani KPH Surakarta juga mengecek kondisi karyawan dan keluarga. ”Sampai sekarang ada daily monitoring Covid-19. Monitoring keluarga dan lingkungan. Apabila penyokong bisnis itu aman maka proses bisnis aman. Petugas lapangan memahami protokol kesehatan,” ungkapnya.
Selama Pandemi Covid-19, Perum Perhutani KPH Surakarta mengimbau pengelola usaha mengurangi jam operasional. Pengelola juga disarankan menempatkan sejumlah petugas di beberapa lokasi objek wisata. Tetapi, saat ditanya pembatasan pengunjung, Sugi tidak memberikan jawaban pasti.
Disparpora Kabupaten Karanganyar memperketat aturan pengunjung TWA Grojogan Sewu dari wilayah zona merah Covid-19.
Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Karanganyar, Titis Sri Jawoto, menuturkan hasil koordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Tengah (Jateng) beberapa waktu lalu, pengunjung dari wilayah zona merah Covid-19 dibatasi.
”[Pengunjung] dari zona merah memang disarankan, seyogyanya, diharapkan tidak masuk dulu [ke Grojogan Sewu]. Itu kalau dari zona merah tidak membawa hasil tes [surat keterangan sehat]. Paling tidak untuk edukasi saja. Sebaiknya kalau zona masih merah itu aja dolan-dolan sik ta. Edukasinya itu,” tutur Titis saat dihubungi Koran Solo, Sabtu (4/7).
Saat ditanya zona merah yang dimaksud itu mana saja, Titis tidak menyebut secara spesifik. Salah satu pertimbangannya adalah zona merah Covid-19 dinamis. Tetapi saat disebut Provinsi Jawa Timur, Titis mengiyakan. ”Zona merah itu kan dinamis. Toh kalau ke sana [Grojogan Sewu] paling ya ora oleh merga seka zona merah. Itu warning dan edukasi kami. Karena memang sebaiknya imbauan kami zona merah pakai tes. Semua kembali pada kesepakatan dengan pemilik aset [BKSDA Jateng]. [BKSDA Jateng] tidak secara spesifik menyebut provinsi hanya dibatasi dari zona merah ya sebaiknya bawa surat keterangan sehat. Edukasilah. Itu hasil koordinasi dengan BKSDA,” ujarnya.