Warga Sragen Kirim Surat ke Bupati

Tri Rahayu

SRAGEN—Seorang warga Ringinanom, Sragen Kulon, Sragen, Surata, yang juga wali murid melayangkan surat kepada Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati pada akhir Juni lalu.
Surat yang disampaikan kepada Bupati itu berisi desakan kepada Bupati supaya mengeluarkan surat edaran (SE) tentang larangan pungutan dan pengadaan seragam sekolah di satuan pendidikan.
Surata menyampaikan sejumlah pertimbangan yang menjadi alasan untuk mendesak Bupati agar mengeluarkan SE tersebut. Ia menyebut adanya Peraturan Pemerintah (PP) No. 17/2010 yang berisi larangan sekolah jual seragam dan pungutan terhadap peserta didik dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 45/2014, Permendikbud No, 75/2016, dan Permendikbud No. 44/2019.
Surata yang juga orang tua siswa di SMPN 5 Sragen mengaku sempat disodori blangko pesanan seragam oleh pihak sekolah saat daftar ulang. Dalam blangko pesanan untuk petugas toko sekolah oti ada delapan item barang yang bisa dipesan, yakni seragam OSIS, seragam pramuka, seragam batik parang prideksa Sukowati, seragam batik identitas SMPN 5 Sragen, seragam sekolah kotak-kotak, jaket almamater, kaus olahraga, dan atribut sekolah. Dari delapan item barang itu, Surata hanya memesan lima barang, yakni batik para pridekso sukowati, batik identitas sekolah, seragam sekolah kotak-kotak, kaus olahraga, dan atribut sekolah.
“Namun dalam pesanan itu belum menyebut harga. Sampai Sabtu ini, saya belum mendapat penjelasan tentang harga barang itu. Saat menyodorkan blangko itu, orang tua boleh beli dan boleh tidak beli. Kalau tidak beli terus anak saya tidak pakai seragam. Saya pesan seragam yang di pasaran tidak ada. Untuk harga kepastiannya Senin (6/7) katanya,” ujar Surata saat ditemui wartawan di Ringinanom, Sragen, Sabtu (4/7) siang.
Dia mendengar di sekolah lain sudah menyebut harga sampai Rp678.000. Dia menduga harga yang diberikan lebih mahal daripada harga di pasaran. Kalau harganya mahal, Surata bertanya-tanya untungnya digunakan untuk apa? Ketika ada larangan sekolah jual seragam, Surata berharap ekonomi pasar bisa menggeliat karena banyak warga berbelanja seragam ke pasar dan harganya relatif kompetitif.
“Saya kirim surat ke Bupati pada 29 Juni lalu dengan tujuan supaya Bupati membuat SE larangan bagi sekolah untuk menjual seragam,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala SMPN 5 Sragen Budi Suyanto saat ditemui wartawan, Sabtu, membenarkan adanya sodoran blangko pesanan seragam ke toko sekolah. Dia mengatakan toko sekolah hanya menjembati orang tua siswa yang membutuhkan seragam bisa pesan ke toko sekolah. Pesanan seragam itu, kata dia, tidak wajib dan tidak mengikat.
“Daripada antre di toko-toko maka bisa difasilitas toko sekolah. Transaksinya pun tidak di sekolah tetapi di luar sekolah. Dalam blangko pesanan itu memang tidak ada harganya karena yang tahu harganya nanti di Gentrad [Sragen Trade and investment] milik Pemkab Sragen. Dengan beli di Gentrad otomatis akan menambah pendapatan asli daerah [PAD],” ujar Budi.
Dia menjelaskan seragam yang bisa dipesan yaitu seragam OSIS, pramuka, dan batik. Khusus untuk kaus olahraga, ujar dia, pengadaannya dilakukan di sekolah supaya bisa seragam. Dia mengatakan pengadaan seragam itu sebenarnya bagian dari pendidikan karakter, yakni kebersamaan.
Sementara itu, warga saat membeli seragam sekolah di Toko Sukowati yang terletak di Jl. Raya Sukowati Sragen Kota, Sragen, Sabtu (4/7), terlihat berdesak-desakan. Toko yang menjadi unit usaha PT Sragen Trading & Investment (Gentrade) tersebut menjual aneka kain dan baju batik produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Sragen.
Para warga yang didominasi kaum Hawa itu masuk dan antre untuk membeli kain batik jenis ceplok pidekso yang digunakan untuk seragam sekolah. Mereka bukan antre rapi tetapi berjubel dan berkerumun. Bahkan penjaga toko tidak terlihat lantaran dikerumuni warga yang membeli seragam. Mereka seolah lupa dengan protokol kesehatan jaga jarak yang selalu diserukan Pemkab Sragen di masa kenormalan baru (new normal).
Beberapa saat kemudian, ada petugas yang berteriak supaya warga jaga jarak. “Kalau tidak jaga jarak jangan dilayani dulu. Yang tidak berkepentingan supaya keluar toko,” ujar petugas keamanan toko, Suwarno, 40, kepada kerumunan warga itu.
Pelayanan pembelian seragam dibuka di Toko Sukowati sejak 1 Juli lalu. Pengelola toko sudah mengarahkan kepada pembeli untuk menaati protokol kesehatan.
“Kami sudah coba pakai kartu antrean tetapi sulit. Mereka ingin segera dapat seragam karena takut kehabisan. Ada lebih dari 10 sekolah yang pembelian seragamnya dilakukan di Toko Sukowati,” kata Suwarno saat ditemui wartawan, Sabtu siang.
Kendati peringatan beberapa kali dilontarkan hanya sejumlah warga yang keluar toko. Beberapa warga lainnya memilih membuat antrean memanjang di depan meja pelayanan. Plt Direktur PT Gentrade, Haryanti, sudah menyiapkan protokol kesehatan, seperti penyediakan tempat cuci tangan lengkap dengan sabunnya. Hariyanti pun sudah mengarahkan petugas supaya ketat dalam pengaturan jaga jarak.
“Namun kembali lagi ke warga juga. Memang ada sejumlah sekolah yang pembelian seragamnya di serahkan ke Toko Sukowati karena sebelumnya kami sudah berkirim surat ke sekolah-sekolah. Kami menyediakan seragam batik, OSIS, dan pramuka. Namun, tidak semua sekolah bekerja sama dengan kami,” katanya.