Rencana Penempatan Uang Negara di 4 BPD

JAKARTA—Kementerian Keuangan tengah mengkaji penempatan uang Negara pada bank-bank daerah.

Ni Putu Eka Wiratmini
redaksi@koransolo.co

Sedangkan saat ini pemerintah baru melakukan penempatan uang negara senilai Rp30 triliun di himpunan bank milik negara yakni BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BTN. Penempatan uang negara tersebut digunakan untuk menyalurkan kredit ke sejumlah sektor yang menjadi target masing-masing bank di tengah pemulihan ekonomi.
Berdasarkan kabar yang beredar, ada empat bank pembangunan daerah (BPD) yang akan mendapatkan penempatan uang negara tersebut yakni BPD Jabar (Bank BJB), BPD DKI (Bank DKI), BPD Jateng (Bank Jateng), dan BPD Jatim (Bank Jatim).
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto mengatakan penempatan dana ke BPD lewat skema PMK 70/2020 kepada BPD masih dalam kajian kebijakan. ”Saat ini pemerintah berkosentrasi untuk melakukan evaluasi terhadap penempatan dana ke Bank Himbara, terutama dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional,” kata Andin, Senin (6/7).
Sayangnya, Andin masih enggan menyebut nilai penempatan dana dan jumlah kas pemerintah yang saat ini masih ditempatkan di Bank Indonesia.
Sebelumnya, isu penempatan dana pemerintah pada BPD ditaksir akan mencapai Rp10 triliun.
Ketua Umum Asosiasi BPD (Asbanda) Supriyatno mengatakan rencana tersebut akan mampu meningkatkan likuiditas BPD. Supriyatno yang juga sebagai Direktur Utama Bank Jateng mengatakan semakin besar nilai penempatan uang negara yang dilakukan akan semakin baik untuk likuiditas BPD. ”Prinsipnya, lebih besar semakin baik,” kata Supriyatno.
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) mengaku sudah melakukan komunikasi dengan pemerintah terkait rencana penempatan uang negara di bank daerah tersebut.
Risiko
Head of Corporate Secretary Division Bank BJB Widi Hartoto mengatakan meskipun sudah ada komunikasi dengan pemerintah terkait rencana tersebut, saat ini kajian masih sedang dilakukan.
Namun, pengamat menilai penempatan uang negara di BPD justru akan meningkatkan risiko bagi bank.
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan peningkatan risiko tersebut berkaitan dengan kondisi likuiditas BPD. Likuiditas BPD saat ini masih tergolong besar.
Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia (SPI), loan to deposit ratio (LDR) BPD konvensional per April 2020 adalah sebesar 82,72%. Perinciannya, total kredit yang disalurkan kepada pihak ketiga bukan bank adalah senilai Rp442,877 triliun dan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) senilai Rp535,414 triliun.
Menurutnya, penempatan uang negara bisa saja menguntungkan jika BPD bersangkutan memang sedang membutuhkan likuiditas. ”Bisa menguntungkan kalau bank sedang membutuhkan likuiditas. Artinya ada setoran dana segar. Kalau bank sudah punya banyak likuiditas, kebijakan ini hanya menambah beban dan risiko,” kata Piter.
Berdasarkan laporan kuartal BJBR, LDR pada kuartal I/2020 adalah sebesar 93,58%. Rasio ini meningkat dibandingkan posisi kuartal I/2019 yang sebesar 88,93%.
Laporan keuangan Bank DKI menunjukan besaran financing to deposit ratio (FDR) per kuartal I/2020 adalah sebesar 326,06% atau semakin mengetat dari posisi kuartal I/2019 yang sebesar 146,96%.
Laporan Keuangan Bank Jatim pada kuartal I/2020 menunjukkan angka FDR sebesar 89,41% atau semakin mengetat dari posisi kuartal I/2019 yang sebesar 66,89%.
Bank Jawa Tengah dalam laporan keuangan kuartal I/2020 membukukan LDR sebesar 82,90% atau mengetat dari posisi 78,03% dibandingkan kuartal I/2019.
Menurutnya, sebagai lembaga intermediasi, bank tidak harus dipaksa untuk membiayai dunia usaha apabila risikonya masih tinggi. Di tengah pandemi Covid-19, risiko tidak bisa dibe­bankan kepada perbankan yang mengelola dana publik.
Piter menilai, daripada melalui bank, seharusnya pemerintah dan bank sentral yang membantu dunia usaha terlebih dahulu. Seperti misalnya di Amerika Serikat, The Fed yang memberikan stimulus fiskal, selain itu juga membantu pemerintah daerah, membiayai UMKM, dan membeli surat utang korporasi. (JIBI/Bisnis Indonesia)