LPS Bisa Suntik Dana ke Bank

JAKARTA—Pemerintah memberikan mandat baru kepada Lembaga Penjamin Simpanan antara lain wewenang untuk menempatkan dana di industri perbankan, jika ada bank yang bermasalah karena situasi pandemi Covid-19.

redaksi@koransolo.co

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah mengatakan kewenangan LPS untuk menempatkan dana di perbankan yang berstatus dalam pengawasan, atau untuk mengantisipasi krisis itu termuat dalam Peraturan Pemerintah No.33/2020 yang mengatur mengenai pelaksanaan kewenangan LPS dalam menangani permasalahan stabilitas sistem keuangan.
Presiden Joko Widodo menandatangani PP tersebut pada 7 Juli 2020, kemudian PP tersebut diundangkan pada 8 Juli 2020.
Kewenangan terbaru LPS ini sebelumnya alot dibicarakan dalam rapat antara pemerintah dengan Komisi XI DPR. LPS dinilai perlu diberi kewenangan untuk menangani permasalahan likuiditas perbankan. Hal tersebut untuk mengantisipasi jika tekanan dari pandemi Covid-19 terhadap industri perbankan semakin kencang.
Selain penempatan dana oleh LPS, pemerintah juga sudah menerapkan skema untuk menempatkan dana di industri perbankan melalui dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Berdasarkan salinan PP tersebut, kewenangan LPS yang diatur antara lain dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan akibat pandemi virus corona baru, ancaman krisis ekonomi, dan/atau stabilitas sistem keuangan yang mencakup penanganan permasalahan bank. Selain itu, pelaksanaan fungsi LPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
PP tersebut juga mengatur persiapan penanganan dan peningkatan intensitas persiapan untuk penanganan permasalahan bank sistemik dan bank selain bank sistemik.
”Persiapan penanganan bank dilaksanakan sejak bank ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan intensif oleh OJK,” tulis pasal 3 ayat 1 PP tersebut.
LPS akan berkoordinasi dengan OJK dalam rangka persiapan penanganan bank, yaitu dalam hal pertukaran data dan/atau informasi bank, pemeriksaan bersama terhadap bank, dan/atau kegiatan lainnya dalam rangka persiapan resolusi oleh LPS.
Pada pasal 11 ayat 1 bahwa LPS dapat melakukan penempatan dana selama pemulihan ekonomi sebagai dampak Covid-19.
Penempatan dana oleh LPS tersebut bertujuan mengelola dan/atau meningkatkan likuiditas LPS; dan/atau mengantisipasi dan/atau melakukan penanganan stabilitas permasalahan sistem keuangan yang dapat menyebabkan kegagalan bank.
Penempatan dana oleh LPS pada bank memiliki ketentuan bahwa total penempatan dana pada seluruh bank paling banyak sebesar 30 persen dari jumlah kekayaan LPS, penempatan dana pada satu bank paling banyak sebesar 2,5 persen (dua koma lima persen) dari jumlah kekayaan LPS, dan setiap periode penempatan dana paling lama satu bulan dan dapat diperpanjang paling banyak lima kali.
Kurang Tepat
Untuk pendanaan, beleid ini mengatur LPS dapat memperoleh sumber pendanaan, antara lain repo kepada Bank Indonesia, penjualan SBN yang dimiliki kepada BI, penerbitan surat utang, pinjaman kepada pihak lain, dan/atau pinjaman kepada pemerintah.
Penempatan dana yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menyelamatkan likuiditas perbankan mendapatkan respons beragam.
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan merujuk Perpu 1/2020 yang sudah diundangkan menjadi UU No.2/2020, menyebutkan LPS baru berperan ketika bank mengalami kesulitan solvabilitas. Sementara dalam PP 33/2020, berisi tentang penempatan dana LPS untuk membantu likuiditas bank.
Menurutnya, PP 33/2020 tersebut tidak tepat, karena urusan likuiditas bukan merupakan tugas LPS maupun pemerintah. Beleid ini pun dinilai sama saja dengan penempatan dana pemerintah di perbankan untuk membantu likuiditas yang berujung pada mendorong penyaluran kredit bank.
”Penyelamatan bank tetap ada di OJK, tugas mengatur mengawasi dan menjaga kesehatan bank ada di OJK. Kalau sudah mau likuidasi serahkan ke LPS, tapi urusan likuiditas ada di BI,” kata dia kepada Bisnis, Jumat (10/7).
Menurutnya, merujuk ke negara lain, bantuan kepada dunia usaha tidak dipaksakan melalui perbankan. Bantuan tersebut harus langsung dari pemerintah dan bank sentral sehingga risiko bank minimal.
”Penempatan dana oleh pemerintah dan LPS ya tidak salah, cuma kurang tepat. Kalau tujuannya mendorong penyaluran kredit, lebih tidak tepat lagi karena mendorong bank mengambil risiko di tengah wabah,” katanya.
Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perbanas Aviliani menilai PP 33/2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka melaksanakan langkah-langkah penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan dapat menjadi solusi penyelamatan bank yang mengalami kesulitan likuditas.
Contohnya, PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. yang dapat memanfaatkan dana tersebut untuk menambah likuiditas dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional. Bahkan, merger dengan Bank BJB pun tidak perlu dilakukan jika ada penempatan dana LPS tersebut.
”LPS dengan PP No.33/2020 bisa menempatkan uang sementara sehingga bisa bantu, sementara enggak perlu merger,” kata dia. (JIBI/Bisnis.com/Antara)