Kontribusi Pajak Digital Takkan Signifikan

JAKARTA—Kontribusi pemungutan pajak pertambahan nilai barang digital terhadap penerimaan negara diprediksi tak akan signifikan.

redaksi@koransolo.co

Seperti diketahui awal Juli ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sudah menunjuk enam perusahaan digital untuk memungut pajak pertambahan nilai (PPn) yang rencananya mulai berlaku 1 Agustus 2020.
Enam perusahaan digital itu yakni Amazon Web Services Inc, Google Asia Pacific Pte. Ltd, Google Ireland Ltd, Google LLC, Netflix International B.V. dan Spotify AB. Pelanggan layanan streaming seperti Joox, Netflix, Spotify, dan Zoom, akan membayar tarif langganannya lebih mahal karena sudah dikenai PPn 10%.
Perusahaan ini sudah memiliki surat keterangan terdaftar dan nomor identitas perpajakan sebagai pemungut PPN pada gelombang pertama.
Pengamat pajak dari dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai pemungutan PPn terhadap transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) berkontribusi terhadap penerimaan negara tapi nilainya belum signifikan.
”Karena proses bisnis platform digital ini konsep ke premium. Mereka [nonpremium] menggunakan tapi belum tentu bayar,” katanya di Jakarta, Selasa (14/7).
Menurut dia, kenaikan jumlah pengguna, belum tentu menaikkan penerimaan signifikan karena ada pengguna yang premium dan nonpremium.
Ia menyebut di Indonesia ada salah satu perusahaan digital paling besar tapi enggan mengungkap namanya, mencatat potensi penjualan mereka sekitar Rp500 miliar per tahun.
Namun, lanjut dia, potensi penerimaan PPn berdasarkan data penjualan itu, dianggap tidak terlalu besar. ”Dari dulu dibesar-besarkan bahwa akan mampu mendorong [penerimaan pajak] padahal kalau dilihat data penjualan mereka, itu kecil. Dalam konteks sekarang, itu membantu tapi tidak signifikan,” ucapnya.
Meski begitu, pengenaan PPn untuk transaksi digital itu, lanjut dia, sebagai salah satu langkah optimalisasi penerimaan pajak yang saat ini menurun karena terdampak Covid-19.
Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 sebagai dasar pemungutan PPN sebesar 10% kepada pelanggan atau konsumen layanan digital. Besaran PPN 10% itu dikali dasar pengenaan pajak berupa nilai yang dibayar pembeli.
Hingga saat ini belum ada data resmi jumlah pelanggan aktif di Indonesia dari perusahaan digital yang menarik keuntungan tersebut.
Namun, dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-12/PJ/2020 menyebutkan perusahaan itu memenuhi batasan kriteria di antaranya nilai transaksi melebihi Rp600 juta dalam satu tahun atau Rp50 juta dalam satu bulan.
Selain itu, jumlah pengakses di Indonesia melebihi 12.000 dalam satu tahun atau 1.000 dalam satu bulan.
Di satu sisi, DJP Kemenkeu mengajak masyarakat Indonesia untuk patuh dan taat dalam membayar pajak agar dapat berkontribusi dalam mendorong ekonomi di tengah krisis akibat pandemi Covid-19.
Demikian disampaikan Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo saat memperingati Hari Pajak 2020 yang bertema Bangkit Bersama Pajak dengan Semangat Gotong Royong.
Suryo menyatakan Indonesia mampu bangkit dari tekanan pandemi Covid-19 dan menjadi bangsa yang mandiri dengan dukungan dari seluruh elemen bangsa, termasuk para Wajib Pajak (WP).
Ia menekankan pajak harus mampu menjadi sumber pendapatan yang diandalkan dalam mencukupi belanja negara sekaligus alat mendorong ekonomi nasional.
Di sisi lain ia menyebutkan penerimaan pajak sampai akhir semester I 2020 masih tertekan yakni Rp513,65 triliun atau 44,02% dari target berdasarkan Perpres 72/2020 Rp1.198,8 triliun.
Angka tersebut terkontraksi sampai 12,01% (yoy) dibanding periode sama tahun lalu yaitu Rp604,3 triliun sehingga peningkatan kepatuhan WP dalam membayar pajak harus dilakukan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pajak merupakan tulang punggung bagi penerimaan negara terutama dalam kondisi krisis akibat tertekan pandemi Covid-19. (Antara)