VOLUME IMPOR PAKAIAN PERLINDUNGAN MEDIS MELONJAK 5.600% Tekstil Dalam Negeri Minta Perlindungan

JAKARTA—Pelaku industri tekstil meminta pemerintah memberikan perlindungan nontarif untuk melindungi pabrikan alat pelindung diri medis nasional dari produk impor.

Andi M.Arief
redaksi@koransolo.co

Di tengah pandemi Covid-19 dan upaya industri tekstil dan produk tekstil (TPT) bertahan dengan memproduksi APD, impor barang ini justru melesat. Volume impor pakaian pelindung medis (PPM) pada medio kuartal II/2020 naik lebih dari dua kali lipat atau 101.9% menjadi 355,5 ton. Dengan demikian, volume impor PPM selama Januari-Mei 2020 melesat lebih dari 5.600%.
”Harusnya impor APD Juli [2020] turun. Persoalannya, hingga saat ini tidak ada aturan yang melarang impor produk APD serta kewajiban bagi instansi pemerintah untuk menggunakan produk APD dalam negeri,” ujar Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Rizal Rakhman kepada Bisnis, Minggu (26/7).
Berdasarkan data devisa impor yang tercatat di Lembaga Nasional Single Window (LNSW), jumlah devisa impor barang penanganan Covid-19 sampai dengan 20 Juli 2020 mencapai US$407,5 juta atau sekitar Rp6,1 triliun (kurs Rp15.000 per dolar).
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor pakaian pelindung medis (PPM) maupun jubah bedah terus tumbuh secara nilai pada Mei 2020.
Rizal mengatakan seharusnya pemerintah memberikan tambahan bea masuk untuk produk APD impor.
Mengutip data LNSW, nilai fasilitas bea masuk yang diberikan pemerintah untuk produk APD impor sampai dengan akhir Juli 2020 jumlahnya mencapai Rp12,76 miliar. Realisasi ini lebih banyak dibandingkan dengan fasilitas bea masuk hingga 5 Juli lalu, yakni Rp8,53 miliar.
Selain itu, produksi lokal pun dinilai sudah mencukupi untuk memenuhi produksi dalam negeri. Rizal mengatakan produsen lokal memiliki kapasitas produksi hingga 16 juta pieces/bulan, sedangkan kapasitas kebutuhan nasional 5 juta pieces/bulan.
API menilai perlu adanya tindakan perlindungan non tarif (non-tariff measures/NTM) untuk melindungi pabrikan APD medis nasional dari produk impor.
Rizal Rakhman mengatakan salah satu NTM yang dapat digunakan adalah standar nasional indonesia (SNI) untuk produk APD medis. Menurutnya, hal tersebut dapat memberikan keberpihakan kepada produk lokal dibandingkan produk impor.
”[Beberapa] perlindungan yang bisa diberikan adalah [penambahan] bea masuk untu APD atau pemerintah kemudian [menerbitkan aturan] ada kewajiban SNI untuk APD. SNI APD [saat ini] sedang diproses [oleh pemerintah],” kata dia.
Rizal menyatakan sebagian pabrikan APD medis, khususnya PPM dan jubah bedah, saat ini telah menurunkan kapasitas produksinya. Bahkan, ujarnya, belum lama ini sebagian pabrikan telah menghentikan produksinya karena masifnya volume APD impor di pasar lokal.
Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen (APSyFI) meminta agar industri hilir APD merubah orientasi produksinya ke pasar global pada semester II/2020.
Menanggapi hal tersebut, Rizal menyampaikan strategi yang harus diterapkan pabrikan hilir APD adalah menguasai pasar lokal dan global di saat yang bersamaan. Walaupun kapasitas produksi APD saat ini telah jauh di atas permintaan, Rizal berujar volume pasar domestik cukup besar untuk ditinggalkan.
APSyFI mengamati APD impor hanya memiliki kualitas level 1-2 dengan gramasi antara 60-70 gram. Sementara itu, mayoritas APD lokal memiliki kualitas level 3-4 atau kualitas terbaik berdasarkan standar organisasi kesehatan dunia (WHO).
Adapun, Kemenperin mendata ada 72 unit pabrikan PPM dengan kapasitas produksi mencapai 54,06 juta unit per bulan sejak April 2020. Sementara itu, total permintaan PPM selama April-Desember 2020 hanya sekitar 8,5 juta unit.
Dengan kata lain, volume impor selama Januari-Mei 2020 mampu memenuhi sekitar 91,18 persen dari total permintaan nasional hingga akhir tahun. Di samping itu, kemampuan produksi pabrikan lokal membuat pasar APD nasional oversupply bahkan jika impor tidak ada sama sekali.
Direktur Industri Tekstil Kulit dan Alas Kaki Kemenperin Elis Masitoh mengatakan Kemenperin akan memperkuat industri masker di dalam negeri. Elis menyebutkan setidaknya dua langkah yang akan dilakukan.
Pertama, memperkuat kemampuan laboratorium (lab) uji masker bedah (surgical mask) dan alat pelindung medis pada tahun depan. Kedua, membuat SNI masker kain. khususnya bagi pabrikan yang ingin berorientasi ekspor. Elis menjelaskna surgical mask telah memiliki SNI tersendiri, sedangkan masker kain belum memiliki SNI. (JIBI/Bisnis.com)