Insentif PPh 21 Bakal Diganti Bantuan Tunai

JAKARTA—Pemerintah tengah meninjau kembali kebijakan insentif perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak terdampak pandemi Covid-19.

redaksi@koransolo.co

Salah satu yang tengah ditinjau ulang adalah insentif pajak penghasilan (PPh) 21 ditanggung pemerintah (DTP) untuk pekerja. Format insentif yang diberikan akan diubah dari semula insentif perpajakan menjadi cash transfer atau bantuan langsung tunai (BLT).
”Kami akan kasih insentif kepada mereka cash transfer. Insentif untuk kelas menangah,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam Mid – Year Economic Outlook 2020 yang diselenggarakan Bisnis Indonesia, Selasa (28/7).
Febrio menambahkan perubahan format insentif dilakukan karena pelaksanaannya belum cukup optimal. Artinya, kemungkinan ke depan, insentif usaha akan mengalami redesign guna memastikan pelaksanaannya efektif dalam mendorong pemulihan ekonomi.
Dengan ditanggung pemerintah ini maka para pekerja yang berpenghasilan di bawah Rp200 juta dalam setahun terbebas dari PPh karena dibayar oleh pemerintah.
Data BKF realisasi insentif usaha sampai 22 Juli 2020 mencapai Rp16,2 triliun atau 13,34% dari pagu yang dipatok senilai Rp120,61 triliun.
Kendati masih sedikit, otoritas mengklaim seluruh kelompok sudah memanfaatkan insentif dari pemerintah. ”Jadi program yang tidak jalan akan dialihkan ke program yang langsung terserap,” jelasnya.
Menurut Febrio, salah satu latar belakang harus dilakukan desain ulang skema pemberian insentif dunia usaha karena program yang tidak jalan optimal. “Itu akan didesain ulang supaya uangnya masuk ke kantong masyarakat. Contohnya PPh pasal 21 DTP. Bahasanya saja sudah susah dimengerti masyarakat. Kami harus kerja lebih baik dalam hal sosialisasi ke masyarakat agar mengerti,” ungkapnya.
Selain itu, Febrio akan mengubah desain program perlindungan sosial khususnya yang realisasinya masih rendah. Hanya saja, dirinya tidak menyebut secara detail program perlindungan apa yang akan dirombak dalam waktu dekat.
”Sekarang sedang menyisir program mana yang kemungkinan besar tidak gunakan anggarannya, kalau itu sudah diketahui, segera kami ubah atau ganti programnya ke yang diyakini akan berjalan sehingga uang itu akan mengalir ke masyarakat. Itu kata kuncinya. Uang yang ada disiapkan harus mengalir ke masyarakat,” ungkapnya.
Meski begitu, Febrio optimistis untuk program perlindungan sosial pada program PEN akan terserap 100% hingga akhir 2020.
Ekonomi Melemah
Sebelumnya, pemerintah diharapkan terus berbenah dan mengevaluasi kebijakan insentif pajak yang telah dijalankan selama pandemi Covid-19.
Dalam publikasi resminya, Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menyampaikan kebijakan yang sudah ada perlu disempurnakan agar lebih menjawab kebutuhan pelaku usaha.
CITA menambahkan insentif yang efektif akan mendorong perbaikan perekonomian. Sebaliknya, jika kebijakan tak sesuai ekspektasi maka efeknya akan sangat negatif baik bagi perekonomian maupun penerimaan pajak.
Seperti diketahui penerimaan dari pajak menjadi tantangan terjal akibat perlambatan kegiatan ekonomi efek Covid-19. Realisasi pajak semester I-2020 senilai Rp531,7 triliun (44% dari Perpres 72/2020) atau terkontraksi 12% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Hampir seluruh jenis pajak utama mengalami kontraksi. PPh Nonmigas turun 10,1%, PPN dan PPnBM turun 10,7%, PBB, dan pajak lainnya turun 18,89%, serta yang lebih tajam penurunannya adalah PPh Migas 40,1%.
Kontraksi penerimaan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang melemah namun juga karena pemberian insentif pajak dalam rangka penanganan dampak Covid-19 yang diberikan kepada masyarakat maupun dunia usaha.
Dari sisi sektoral, penerimaan pajak semua sektor mengalami tekanan namun tekanan pada Juni masih lebih baik jika dibandingkan dengan Mei.
Bahkan sektor transportasi dan pergudangan justru tumbuh positif di Juni 2020 yakni 9,3% jika dibandingkan dengan Mei. Hal ini menunjukkan pola perubahan konsumsi masyarakat setelah berakhirnya masa PSBB.
”Belanja pajak lah yang menjadi pembuktikan bahwa negara benar-benar hadir pada lapisan bawah dan paling membutuhkan,” tukasnya. (JIBI/Bisnis.com/detik)