LIGA PREMIER INGGRIS Akuisisi Belum Temui Solusi

NEWCASTLE—Proses akuisisi Newcastle United belum kunjung selesai meski sudah berjalan sejak empat bulan lalu. Di tengah kebuntuan proses jual beli, malah muncul masalah baru yang ber­potensi kian menghambat kon­sorsium Arab Saudi memiliki Newcastle.
Hingga kini belum ada kejelasan siapa yang akan menjadi pengam­bil keputusan dalam klub seandainya proses akuisisi direstui. Problem baru itu diungkap BBC, Selasa (28/7), menyusul menggantungnya proses pembelian The Magpies.
Sudah sejak Maret lalu PCP Ca­pital Partners pimpinan Amanda Staveley mengajukan penawaran sebesar 300 juta poundsterling (setara Rp5,6 triliun) kepada pe­milik lama, Mike Ashley. Pe­­nawaran tersebut disokong Pu­blic Investment Fund (PIF) Arab Saudi milik Pangeran Mo­hammed bin Salman.
Akuisisi menjadi rumit karena PIF akan mengambil 80% saham tim meski proses pengajuan pem­belian dilakukan PCP. Liga Pre­mier menegaskan perlu tahu sejak awal siapa sebenarnya bos baru Newcastle nantinya. Otoritas juga masih mencari koneksi yang jelas antara pemerintah Arab Sau­di dengan PIF yang dipimpin Mohammed bin Salman. Sebab, kabarnya putra mahkota Arab Sau­di itu tak terlibat langsung da­lam organisasi sehari-hari.
Andai tak terlibat langsung, maka tudingan terkait pelanggaran hak siar dan pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Arab Saudi bisa dicoret dari daftar ma­salah yang menghambat pro­ses akuisisi. Siaran Liga Premier di Ti­mur Tengah dimonopoli beIN Sports kepunyaan Qatar. Namun, laporan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menyebut siaran acara olahraga di Arab Saudi te­lah diserobot secara ilegal oleh BeoutQ dan dibantu pemerintah.
“Dalam proses akusisi yang sem­purna, hal itu dilakukan dengan bersih, jelas, dan tepat waktu. Na­mun, kadang hal menjadi rumit,” kata Chief Executive Liga Premier, Richard Masters, dilansir Mirror.
Andai konsorsium Arab Saudi batal membeli, miliarder asal Ame­rika Serikat, Henry Mauriss, dikabarkan siap menikung dengan harga lebih mahal, yakni 350 juta poundsterling (Rp6,5 triliun). (Chris­na Chanis Cara/JIBI)