INSTRUKSI JOKOWI KEPADA SATGAS PEN Ekonomi Kuartal III Jangan Sampai Negatif!

JAKARTA—Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional mendapatkan tugas khusus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni menjaga pertumbuhan ekonomi kuartal III agar tidak negatif.

redaksi@koransolo.co

Presiden Jokowi juga menitipkan tugas untuk menjaga ketersediaan lapangan pekerjaan. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga Indonesia agar tidak jatuh ke jurang resesi. “Satgas ekonomi diberikan pesan khusus agar bisa menjaga pertumbuhan ekonomi. Dan menjaga agar level income-nya bisa dipertahankan di level yang cukup untuk kehidupan sehari-hari,” kata Ketua Satgas Budi Gunadi Sadikin saat konferensi pers dari Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (29/7).
Seperti diketahui, pada kuartal II, pertumbuhan ekonomi Indonesia terkoreksi negatif. Apabila hal ini berlanjut pada triwulan berikutnya, maka Indonesia masuk dalam kondisi resesi ekonomi dan akan sulit bangkit pada penghujung tahun.
Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional terus berupaya untuk bisa mempercepat perbaikan dalam bidang ekonomi. Sebagai langkah awal, satgas telah mempersiapkan dua program yang ditargetkan bagi UMKM.
Budi Gunadi Sadikin mengatakan kedua program tersebut adalah penyaluran bantuan UMKM produktif dan penyaluran kredit usaha dengan subsidi bunga.
Target penerima bantuan ini adalah 12 juta UMKM mikro dan ultra mikro dengan bantuan sebesar Rp2,4 juta per pelaku usaha.
UMKM Produktif
Kedua program tersebut dijalankan diluar program-program bantuan sosial seperti misalnya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Kartu Sembako yang selama ini sudah berjalan dengan baik.
“Bapak Presiden, Bapak Menko Perekonomian dan Bapak Menteri BUMN memberi pesan kepada kami bahwa bantuan sosial ini harus dipercepat, ditingkatkan penetrasinya, dan juga disalurkan menjadi bantuan sosial yang sifatnya produktif. Oleh sebab itu, kami mendorong penyaluran bantuan UMKM produktif yang ditargetkan ke 12 juta UMKM termasuk yang belum terakses kredit perbankan,” kata Budi.
Program kedua yakni penyaluran kredit usaha dengan subsidi bunga juga masih berkesinambungan dengan program pertama, ditujukan kepada pelaku usaha yang terdampak Covid-19. Pelaku usaha nantinya akan diberikan pinjaman sebesar Rp2 juta dengan tenor 12 bulan dan suku bunga pinjaman 0%.
“Kami juga diberikan amanat untuk bisa membantu pegawai UMKM termasuk mereka yang di–PHK dan yang sifatnya rumah tangga. Pihak-pihak ini kami bantu dengan penyaluran kredit berbunga yang rendah dan subsidi bunga untuk UMKM. Hal ini dilakukan agar mereka terus bisa berusaha di tataran keluarga,” ujar Budi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan paket stimulus disiapkan pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi secara cepat.
Dia mengatakan porsi belanja negara terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya sekitar 16%. Sementara swasta dan korporasi punya peran yang signifikan dalam perekonomian.
Artinya, dengan memberikan stimulus kepada sisi permintaan (demand side) dan sisi penawaran, dana yang dikeluarkan pemerintah bisa menjaga sektor-sektor perekonomian yang kontribusinya lebih besar ke PDB.
Presiden, kata Sri Mulyani, telah meminta seluruh menteri tetap melakukan fokus pada belanja yang totalnya senilai Rp2.739 triliun untuk menggerakkan ekonomi.
”Namun, meskipun kita melakukan ini enggak mungkin ekonomi bangkit lagi tanpa sektor swasta dan korporasi,” kata Sri Mulyani, Rabu.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan pemerintah terus mengupayakan supaya dukungan yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha bisa terserap secara optimal.
Seperti diketahui, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diberikan kepada pelaku ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19, tidak hanya kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) namun juga kepada usaha pada skala korporasi padat karya, dan masyarakat umum.
Budi menambahkan hasil diskusi dengan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional bahwa krisis ekonomi saat ini bebeda dengan kondisi krisis sebelumnya yang pernah dihadapi Indonesia. Pada tahun 1998, 2008, dan 2013, krisis ekonomi disebabkan oleh industri keuangan.
Kali ini krisis ekonomi disebabkan oleh krisis kesehatan. Dengan demikian, program ekonomi harus seiring dengan program menjaga kesehatan masyarakat.
Terkait hal tersebut, pemerintah akan berupaya mengembalikan rasa aman masyarakat untuk kembali beraktivitas di luar rumah secara bertahap. (JIBI/Bisnis.com)