Rp100 T untuk Daya Tahan Sektor Padat Karya

JAKARTA—Pemerintah akhirnya resmi meluncurkan penjaminan pinjaman untuk segmen korporasi padat karya senilai Rp100 triliun,
Rabu (29/7).

redaksi@koransolo.co

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan fasilitas penjaminan pinjaman ini adalah kesempatan bagi pelaku usaha khususnya non-UMKM dan non-BUMN untuk meningkatkan daya tahan agar bisa melakukan rescheduling dan meningkatkan kredit modal kerja.
Airlangga berharap dengan adanya penjaminan kredit ini, ekonomi Indonesia pada kuartal IV dapat ditopang oleh geliat korporasi. Program ini bertujuan menunjang kebutuhan korporasi padat karya atas tambahan kredit modal kerja agar dapat kembali melakukan aktivitas secara maksimal selama masa pandemi. Dengan demikian, pelaku usaha dapat menghindari aksi pengurangan tenaga kerja.
Kepala Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mendukung penuh penjaminan kredit korporasi ini. Program ini juga akan memberikan appetite kepada pelaku usaha untuk bangkit.
”Ini bukan saja perusahaan yang didorong pada pemulihan ekonomi, tetapi juga perbankan untuk bergerak ke depan,” kata Wimboh.
OJK menyebut insentif berupa penjaminan kredit untuk korporasi swasta yang akan disalurkan 15 bank mampu menekan suku bunga kredit menjadi 7%.
”Jadi ini insentifnya cukup besar dan suku bunganya ini pasti lebih murah. Kami perkirakan hitung-hitungan dengan cost of fund yang lebih murah saat ini itu bisa sekitar 7% mestinya untuk (suku bunga kredit) korporasi,” kata Wimboh.
Dia optimistis insentif ini akan diminati oleh dunia usaha mengingat mereka sangat berkeinginan kembali pulih dari tekanan Covid-19.
Wimboh mencatat total kebutuhan modal kerja bagi korporasi untuk bangkit kembali mencapai Rp51 triliun pada 2020. Jumlah itu diperkirakan akan lebih besar lagi tahun depan, yakni Rp81 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pihaknya akan terus menerus berikhtiar untuk mencari cara memulihkan kehidupan dan kegiatan ekonomi di Indonesia. Penjaminan kredit korporasi ini mengandeng bank-bank di Tanah Air dengan target kredit senilai Rp100 triliun hingga 2021. Dalam program ini, pemerintah menunjuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sebagai perpanjangan tangan pemerintah dan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) untuk menjamin risiko loss limit dari jaminan yang disediakan pemerintah.
Jumlah kredit yang dijamin berkisar Rp10 miliar sampai Rp1 triliun.
Sesuai dengan PP 43/2019 dan/atau padat karya sesuai PMK 16/2020, fasilitas penjaminan kredit modal kerja korporasi ditujukan kepada pelaku usaha korporasi yang memiliki usaha berorientasi ekspor dan/atau padat karya yang memiliki minimal 300 karyawan.
Pelaku usaha korporasi yang dijamin tidak termasuk kategori BUMN dan UMKM, dan tidak termasuk dalam daftar kasus hukum dan/atau tuntutan kepailitan serta memiliki performing loan lancar sebelum terjadinya pandemi Covid-19.
Dalam skema penjaminan kredit modal kerja korporasi, porsi penjaminan sebesar 60% dari kredit, namun untuk sektor-sektor prioritas porsi yang dijamin sampai dengan 80% dari kredit.
Dalam skema ini, pemerintah menanggung pembayaran imbal jasa penjaminan sebesar 100% atas kredit modal kerja sampai dengan Rp300 miliar dan 50% untuk pinjaman dengan plafon Rp300 miliar sampai Rp1 triliun. (JIBI/Bisnis.com/Detik)