Fraud, Biang Kerok Kebangkrutan BPR

JAKARTA—Kebangkrutan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terus terjadi setiap tahunnya, sering dengan tantangan ekonomi dan aturan yang ketat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

redaksi@koransolo.co

Namun, peran fraud justru sangat besar dalam kebangkrutan bank wong cilik ini. Fraud dapat dikatakan sebagai penyimpangan dari suatu proses atau prosedur yang telah ditetapkan sehingga menguntungkan diri sendiri atau kelompok dan bisa merugikan perusahaan atau pihak lainnya.
Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), jumlah BPR saat ini mencapai mencapai 1.810 peserta atau sudah menurun sebanyak 102 peserta sejak 2005.
Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank LPS Suwandi mengatakan peran tekanan ekonomi dan ke­mampuan daya saing memang sangat menentukan dalam keberlangsungan bisnis BPR. Namun, fraud memiliki peran yang sangat penting dalam membuat sebuah BPR mengalami kebangkrutan.
”Bahkan dalam penelitian bank-bank yang telah dilikuidasi, fraud ini terjadi dalam saat bank masih terefleksi dalam kondisi sehat dan baru terungkap ketika BPR itu bangkrut,” katanya dalam Webminar Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Selasa (4/8).
Suwandi pun berharap pengawasan kepada BPR ke depan dilakukan tidak hanya fokus pada laporan keuangan. Tata kelola yang khususnya fokus pada prilaku dan profesionalisme dari pengurus perlu mendapat penekanan, sehingga resolusi BPR jauh lebih baik, yakni tak berujung pada likudiasi.
Suwandi memaparkan beberapa variable independen BPR gagal antara lain perangkapan jabatan pemegang saham dengan dewan direksi, ketidakpatuhan membayar premi, ketidaklengkapan mem­bayar surat pernyataan direksi, serta ketidaklengkapan surat pernyataan dari pemegang saham.
Perhimpunan Bank Per­kreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) mengakui adanya kesenjangan implementasi tata kelola bank yang baik.
Hanya saja, perbaikan serta pengembangan operasional bank yang baik terus di­sosialisasikan.
Ketua Umum Perbarindo Joko Suyanto mengatakan kesenjangan implementasi tata kelola yang baik di BPR masih terus terjadi.
Asosiasi bersama dengan OJK pun terus melakukan pengawasan agar resolusi BPR tidak terus berujung pada likuidasi.
”Di dalam prosesnya memang ada dan sering terjadi [penerapan tata kelola yang belum baik]. Kami pun paham ini harus dilakukan pengawasan yang lebih ketat. Kami terus perbaiki,” kata dia.
Joko mengatakan asosiasi juga terus mendorong BPR untuk cepat melakukan implementasi digital dari operasional bisnisnya.
Meski hal ini tetap dapat membuka fraud dalam jenis lain, tetapi proses operasional dapat lebih tepercaya karena dilakukan perbaruan data secara aktual dan menutup lebih banyak potensi penerapan tata kelola tidak baik.
Di luar itu, Joko mengatakan BPR secara umum pun fokus dalam pengembangan digital untuk meningkatkan kinerja bisnis dan daya saing.
Hal ini perlu waktu im­plementasi yang lebih lama dibandingkan dengan bank umum karena sangat terkait dengan risiko fraud digital, penyediaan produk yang lebih murah, perubahan rantai pasok pembiayaan, biaya operasional yang lebih tinggi. (JIBI/Bisnis.com)