PNS Dapat Pulsa Rp200.000/Bulan

JAKARTA—Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani memastikan alokasi anggaran pulsa Rp200.000 untuk semua PNS.

redaksi@koransolo.co

Anggaran pulsa ini berlaku untuk seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di semua kementerian/lembaga (K/L) atau tidak hanya berlaku bagi PNS di lingkungan Kementerian Keuangan saja.
”Ya untuk semua K/L dengan standar biaya yang ditetapkan Menkeu [Sri Mulyani],” kata Askolani saat dihubungi detikcom, Jakarta, Sabtu (22/8).
Kebijakan ini direncanakan berlaku mulai awal 2021. Askolani bilang, kebijakan ini juga hanya berlaku untuk PNS atau tidak berlaku untuk tenaga honorer dan pegawai outsourcing yang ada di instansi pemerintah.
Menurut Askolani, besaran anggaran pulsa ini masih dalam proses penetapan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Nantinya, anggaran tersebut terdapat di masing-masing K/L. ”Se­karang dalam proses penetapan Menteri Keuangan, nanti dilihat persisnya ya,” jelas dia.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan untuk meng­alokasikan anggaran pulsa Rp200.000 untuk seluruh pegawainya. Kebijakan ini baru diterapkan pada 2021 lantaran diterapkannya flexible working space (FWS).
Kebijakan tersebut dilakukan lantaran hampir seluruh pegawai yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sangat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (infokom) dalam me­laksanakan kerjanya.
Bahkan salah satu pegawai dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Yusman menyampaikan langsung aspirasinya mengenai tingginya kebutuhan pulsa dalam menjalankan kerja di tengah pandemi corona.
”Mohon dipertimbangkan mungkin dari bapak KPA [kuasa pengguna ang­garan], Pak Sesditjen DJPPR agar biaya pulsa dapat penggantian yang lebih layak Rp300.000-an mungkin bisa per bulan,” kata Yusman dalam acara Town Hall Meeting Kementerian Keuangan yang dikutip pada Jumat (21/8).
Menanggapi itu, Sri Mulyani meminta kepada pejabat terkait untuk memikirkan aspirasi mengenai pemberian pulsa kepada pegawai Kementerian Keuangan. Menurut dia, banyak anggaran yang tidak terpakai karena Covid-19 bisa di­manfaatkan untuk pemenuhan aspirasi tersebut.
Kerja Lembur
Sri Mulyani menilai pemenuhan bia­ya pulsa untuk pegawai Kemenkeu perlu diberikan, apalagi bagi yang bekerja terbukti melebihi jam kantor. ”Menurut saya apa yang kamu minta fair, Rp300.000 tolong lihat saja dari sisi anggaran DJPPR, terutama untuk tim yang harus kerja extra hours ya mes­tinya bisa diberikan tambahan uang pulsanya,” jelasnya.
Sebelumnya, pemerintah membahas bantuan baru untuk masyarakat. Bantuan yang tengah digodok ialah subsidi pul­sa. Menteri BUMN Erick Thohir me­ngatakan subsidi pulsa ini sedang jadi pembahasan antara Kementerian Ko­munikasi dan Informatika (Kominfo) hing­ga Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
”Kemarin Kominfo sendiri bersama Menkeu, Mendiknas sekarang sedang mempelajari apakah ada juga bantuan subsidi pulsa untuk dosen, guru, para murid semuanya,” kata Erick.
Erick belum bisa memberikan pen­jelasan lebih detil. Sebab, kebijakan itu sedang digodok. ”Tapi saya belum persentase detil karena itu masih digo­dok kementerian lain,” ungkapnya.
Erick bercerita, sebenarnya Kominfo dan BUMN yakni Telkom sudah memberikan bantuan di tengah pandemi. Erick bi­lang, Kominfo dan Telkom telah mem­berikan bantuan berupa pulsa murah. ”Telkom, Kominfo sudah memberi­kan pulsa murah sebanyak Rp1,7 triliun,” ujarnya. (Detik)