Subsidi Gaji Tahap II Segera Ditransfer

JAKARTA—Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) segera menyalurkan subsidi gaji tahap II kepada 3 juta penerima.

redaksi@koransolo.co

Jumlah ini merupakan hasil check list Kemenaker dari data BPJS Ketenagaker­ja­an per 1 September 2020. “Kemnaker telah selesai melakukan check list terhadap 3 juta data calon penerima subsidi gaji/upah tahap II. Untuk itu, subsidi gaji/upah tahap II ini segera kami salurkan kepada penerima,” kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah seperti dikutip, Sabtu (5/9).
Sesuai dengan Juknis, Kemenaker ha­nya memiliki waktu empat hari untuk melakukan check list, dan telah selesai pada Jumat (4/9).
“Setelah dilakukan check list, data tersebut diserahkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Kemudian, KPPN menyalurkan uang subsidi gaji/upah tahap II tersebut kepada bank penyalur, yakni bank yang masuk menjadi anggota Himbara,” terang Ida.
Selanjutnya, bank-bank Himbara akan menyalurkan uang subsidi gaji/upah ke rekening penerima secara langsung, baik itu rekening bank sesama bank Himbara, maupun rekening bank swas­ta lainnya.
Pemerintah telah menggelontor­kan beragam stimulus baik dari sisi pe­nawaran maupun permintaan di tengah pandemi. Terbaru, pemerintah memberikan bantuan berupa subsidi gaji sebesar Rp600.000 dan bantuan Presiden produktif untuk UMKM senilai Rp2,4 juta.
Kendati demikian, masih banyak golongan masyarakat yang mengaku belum mendapat bantuan dari peme­rin­tah. Misalnya, mereka yang penganggur­an karena sulitnya mencari kerja di te­ngah pandemi atau masyarakat korban PHK. Lantas, apakah pemerintah akan memberi bantuan khusus bagi go­long­an masyarakat tersebut?
Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, pemerintah saat ini fokus memberi perlindungan sosial untuk masyarakat paling bawah.
”Bantuan [lebih tepat untuk rakyat paling bawah. Kalau dilihat tidak be­kerja tapi anak orang kaya, seharusnya kita tidak bantu. Tapi kalau ia miskin, ia bekerja maupun tidak bekerja, kita bantu. Saya pikir narasi arah pikir pe­merintah mengeluarkan regulasi sudah benar,” jelas Budi dalam tayangan vir­tual, Jumat (4/9).
Dua Opsi
Bantuan-bantuan untuk masyarakat miskin yang tercatat sudah berjalan ialah Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako. Lalu, pemerintah juga menyiapkan program bantuan tunai untuk warga Jabodetabek dan non Jabodetabek dan Kartu Prakerja.
Budi bilang, jika ada masyarakat yang tidak masuk kelompok ini, maka ada dua opsi program yang bisa diikuti. Pertama, dengan mendaftar program bantuan Presiden produktif dengan nilai hibah Rp2,4 juta dan memulai usaha sendiri.
”Kedua, bisa juga memasukkan lewat program Kartu Prakerja, di situ juga ada cash grant [bantuan tunai sekitar Rp600 ribu-an sebulan, itu self register [daftar sendiri],” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Badan Usa­ha Milik Negara (BUMN) dan juga Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Na­sional (Komite PCPEN) Erick Thohir meminta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia turut serta dalam menyukseskan pemberian bantuan subsidi gaji sebesar Rp 600.000 bagi karyawan berpenghasilan di bawah Rp5 juta. Hingga kini masih ada data karyawan yang belum masuk kepada BPJS Ketenagakerjaan.
”Salah satu poin yang kita sampaikan kepada Kadin, tolong bantu juga va­lidasi, karena ini untuk karyawan ki­ta semua juga yang memang sangat mem­butuhkan,” ujar Erick Thohir.
Dia mengatakan hingga kini sudah ada data rekening karyawan sebanyak 14 juta orang. Namun angka tersebut masih di bawah target pemerintah sekitar 15,7 juta calon penerima ban­tuan subsidi gaji. Nomor rekening sangat diperlukan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan transparan.
”Tentunya untuk subsidi gaji. Alham­dulillah kita sudah mempunyai 14 juta nomor rekening langsung, jadi ini be­nar-benar langsung ke individunya. Ini saya rasa sesuatu yang sangat po­sitif, karena ini bagian kita ingin me­mastikan bantuan dari pemerintah ini bisa langsung ke rakyatnya atau pe­kerja membutuhkan tanpa melalui hal hal yang lain sehingga menjadi masalah,” katanya.
Bagi karyawan yang tidak memiliki rekening tetapi ingin mendapat bantuan, dia menegaskan, tidak akan diberikan bantuan subsidi gaji. Sebab, rekening menjadi salah satu kunci pengalokasian anggaran secara langsung kepada pe­nerima.
”Bagaimana yang tidak punya re­kening, ini mohon maaf harus pu­nya rekening gitu, dan ini bagian kita menjaga transparansinya itu. Kita juga contoh yang kita bicarakan usaha mikro kemarin. Kita lihat usaha mikro itu kan sebagian besar tidak punya rekening, Alhamdulillah mereka sekarang mau punya rekening,” tandasnya. (Detik)