Minta Pekerja Informal Diprioritaskan

JAKARTA—Program Tabungan Perumahan Rakyat mulai dijalankan. Kalangan pengurus asosiasi developer pun mulai menyampaikan masukan mereka untuk memaksimalkan pelaksanaannya. Kalangan asosiasi pengembang berharap syarat peserta Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk dapat membeli rumah dapat disederhanakan dan tidak tumpang tindih dengan lembaga lain.
Sekjen DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Daniel Djumali mengatakan Tapera sesuai dengan amanat indang-undang sangat penting bagi masyarakat yang belum memiliki rumah khususnya masyarakat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memperoleh rumah idaman yang sehat dan layak huni terutama pada masa pandemi Covid-19.
”Ini saat di mana banyak masyarakat konsumen MBR perlu rumah untuk bekerja dari rumah bagi dirinya maupun anggota keluarganya, untuk tetap menjaga protokol kesehatan sesuai dengan arahan pemerintah, terutama guna mendukung Program Sejuta Rumah,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (9/9).
Menurut Daniel, syarat dan ketentuan MBR memperoleh rumah bisa disederhanakan, terutama untuk pekerja informal, terlebih pada masa pandemi Covid-19 yang banyak membuat kesulitan bagi MBR dalam memperoleh rumah pertama.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Apersi Junaidi Abdillah mempertanyakan alasan BP Tapera memprioritaskan ASN, TNI & Polri, BUMN, dan BUMD terdaftar dalam program iuran tersebut.
Dia menilai MBR yang banyak berprofesi sebagai pekerja informal lah yang lebih memerlukan program tersebut.
”Kenapa harus ASN dahulu, TNI Polri dulu, memang ASN ini dananya sudah ada, tinggal dimigrasikan yang teknis kami tidak mengerti. MBR juga butuh rumah, kenapa harus nanti? Bicara kepesertaan kan bisa teknis mengatur, itu teknis saja, kebutuhan rumah tidak bisa dipisahkan oleh status,” tuturnya.
Dia optimistis Tapera bisa menjadi solusi bagi seluruh masyarakat yang memerlukan agar lebih mudah mendapatkan rumah sekaligus solusi bagi tingginya backlog perumahan di Indonesia. ”Kehadiran Tapera ini mungkin salah satu solusi untuk mengurangi subsidi, kekuatannya sangat dahsyat.”
Dia mengusulkan agar pemerintah menguatkan Tapera di tengah adanya skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Menurutnya, Tapera dan FLPP ini tak jauh beda karena sama-sama membebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau disuntik.
”Saya berharap Tapera dikuatkan lembaga-lembaga lain untuk permodalannya. FLPP alihkan ke Tapera sebagai tabungan pemerintah atau melibatkan BUMN dan BUMD untuk berpartisipasi penguatan tabungan. Libatkan badan usaha di daerah agar berpartisipasi dalam penyertaan di Tapera,” ucap Junaidi.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida khawatir keberadaan Tapera tumpang tindih dengan beberapa program pembiayaan perumahan lainnya. ”Kalau bisa Tapera itu menjadi satu dengan dengan unsur-unsur yang lainnya supaya tidak terjadi overlapping,” ujarnya.
Dia mengatakan BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan fasilitas kredit konstruksi, pinjaman renovasi, fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR), dan pinjaman uang muka yang bekerja sama dengan bank BUMN yang juga memberikan pinjaman kepemilikan dan renovasi rumah.
”Kalau seluruh pembiayaan perumahan berbasis tabungan dikelola oleh BP Tapera, lembaga ini tinggal bekerja sama dengan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) untuk pelaksanaannya, sehingga model dari Tapera bisa untuk secondary mortgage pembiayaan jangka panjang,” tuturnya. (JIBI/Bisnis.com/Yanita Petriella)