KTNA Minta Penangguhan Kartu Tani

SUKOHARJO–Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Sukoharjo meminta penangguhan pemberlakukan kartu tani untuk menebus pupuk bersubsidi hingga 1 Januari 2021.

Bony Eko Wicaksono
redaksi@koransolo.co
Masih banyak problem peng­gunaan kartu tani saat harus menebus pupuk bersubsidi di setiap kecamatan.
Ketua KTNA Sukoharjo, Sukirno, mengatakan perwakilan KTNA di wilayah Jawa Tengah telah melakukan pertemuan untuk membahas rencana Kementerian Pertanian (Kementan) untuk memberlakukan pola pendistribusian bantuan lewat kartu tani mulai 1 September. Pengurus KTNA sepakat meminta penangguhan kebijakan itu lantaran masih banyak persoalan yang dialami petani saat menebus pupuk bersubsidi. “Kami minta penangguhan pemberlakukan kartu tani secara nasional hingga awal Januari 2021. Pemerintah harus merampungkan berbagai problem itu sebelum diberlakukan di setiap daerah,” kata dia, saat berbincang dengan Koran Solo, di Tawangsari, Sabtu (12/9).
Sukirno menyebut para petani harus menunggu waktu selama berbulan-bulan untuk mendapatkan kartu tani. Hal ini dipicu instansi terkait yang berwenang melakukan validasi data dan penyedia serta pengelola aplikasi berbeda. Input dan validasi data dilakukan Balai Pelatihan Pertanian (BPP) sementara penyedia aplikasi dan penerbitan kartu tani wewenang Bank Rakyat Indonesia (BRI).
Di Sukoharjo, petani yang telah menggunakan kartu tani sekitar 70 persen. “Kami memberi masukan agar instansi terkait melakukan perbaikan mekanisme mendapatkan kartu tani. Yang jelas, para petani mendapat hak-haknya terutama pupuk bersubsidi,” ujar dia.
Menurut Sukirno, penerbitan kartu tani harus mengacu pada rencana definitif kebutuhan kelompok tani (RDKK). Dalam RDKK juga terdapat identitas diri petani, luas lahan pertanian serta kebutuhan pupuk bersubsidi. Penyusunan rencana definitif kebutuhan kelompok tani (RDKK) harus berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sukoharjo. Ada sejumlah problem penggunaan kartu tani untuk menebus pupuk bersubsidi. Misalnya, belum semua pengecer pupuk menyediakan alat electronic data capture atau EDC terutama di daerah pelosok dan pinggiran.
Problem lainnya, rata-rata petani berusia tua yang tak menguasai teknologi informasi. “Ada juga keterbatasan sumber daya manusia (SDM) sehingga penggunaan kartu tani belum maksimal. Stok pupuk bersubsidi di Sukoharjo dijamin aman, tak ada kelangkaan,” kata Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sukoharjo, Sutarmo.
Berdasarkan data Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sukoharjo, penyaluran pupuk urea hingga Juli sebanyak 7.193,95 ton, ZA sebanyak 1.587,85 ton, SP36 sebanyak 976,65 ton dan phonska 8.126,05 ton.