KTNA Nilai Perda Jebakan Tikus Tidak Penting

SRAGEN—Wacana pembuatan peraturan daerah (perda) larangan pemasangan jebakan tikus itu dianggap menjadi perda pioneer karena belum ada regulasi sebelumnya. Namun wacana perda tersebut dinilai Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Sragen tidak penting bila hanya mengancam petani tanpa ada solusi permanen terkait serangan tikus.
Ketua KTNA Sragen Suratno saat dihubungi Koran Solo, Sabtu (12/9), menyampaikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen boleh-boleh saja membuat perda tetapi perda itu mestinya untuk kebaikan dan kemaslahatan masyarakat, khususnya petani. Dia mengatakan kalau tujuan pembuatan perda itu hanya untuk mengancam dan menjerat petani maka perda itu tidak penting. Suratno menyatakan KTNA akan mendukung perda itu selama untuk kebaikan petani.
“Daripada membuat perda larangan jebakan tikus, lebih baik membuat perda yang lainnya yang lebih penting. Perda yang baik itu justru bagaimana perda itu memberi solusi permanen bagi petani dalam penanggulangan hama tikus. Selama ini apa tindakan riil yang dilakukan Pemkab Sragen? Dulu pernah bilang pengadaan burung hantu, gropyokan, pemberian obat, dan seterusnya tetapi semua itu seolah hanya wacana juga karena tidak ada gerakan masif di tingkat petani,” ujarnya.
Terpisah, anggota Komisi II DPRD Sragen Sri Pambudi saat ditemui Koran Solo, Sabtu siang, menyampaikan dalam program legislasi daerah (prolegda) 2020 belum ada usulan perda larangan jebakan tikus itu. Dia mengatakan usulan perda dari Bupati itu memungkinkan di 2021. Pambudi menilai perda itu merupakan perda pioneer karena belum ada regulasi seperti itu sebelumnya.
“Sebelum perda itu disetujui dalam prolegda perlu ada pembahasan bersama pembaku kebijakan, yakni Pemkab, DPRD, dan petani. Perlu ada pembahasan yang komprehensif dengan opsi-opsi sanksi dan solusi agar perda itu bisa diimplementasikan dan bisa diterima petani,” ujarnya.
Pambudi berharap dalam perda itu lebih baik mengedepankan solusi bukan sekadar sanksi. Dia mengatakan gropyokan tikus itu ternyata tidak efektif sehingga petani masih menggunakan jebakan beraliran listrik. “Bagi saya supaya tidak terulang muncul korban baru, memang harus ada sanksi. Kalau saya lebih ke sanksi sosial, misalnya tidak mendapat jatah kuotas pupuk bersubsidi atau sanksi sosial lainnya,” ujarnya.
Pambudi melihat pemasangan jebakan listrik itu ada di lahan pribadi sehingga cukup kerepotan untuk melakukan razia atau penindakan. Dia mengatakan kalau dipasang di daerah umum bisa ditindak dan bisa dikenakan tindak pidana ringan (tipiring). (Tri Rahayu)