Dunia Usaha Megap-Megap

JAKARTA—Belum adanya tanda-tanda kapan pandemi Covid-19 berakhir mengancam dunia usaha.
Berdasarkan data survei Badan Pusat Statistik (BPS), para pengusaha kecil hanya bisa bertahan hingga Oktober mendatang. Para pelaku usaha membutuhkan bantuan modal dan keringanan tagihan listrik.
Berdasarkan laporan Survei Dampak Covid-19 terhadap Pelaku Usaha yang dilakukan BPS selama 10-26 Juli 2020, mayoritas pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dan usaha menengah dan besar (UMB) sama-sama melaporkan penurunan pendapatan.
Survei dilakukan terhadap 34.559 responden yang terdiri atas 25.256 UMK, 6.821 UMB, dan 2.482 pelaku usaha pertanian.
Sebaliknya, hanya sekitar 13 persen pada UMK dan 15 persen pada UMB yang menyatakan pendapatan tetap. Kemudian, hanya 2 persen dari UMK dan 3 persen dari UMB yang menyatakan adanya kenaikan pendapatan.
Jika dilihat dari sektor usaha, ada dua sektor yang mengalami penurunan sangat dalam yakni akomodasi dan makan minum, serta transportasi dan pergudangan. Lalu diikuti oleh industri konstruksi, pengolahan, dan perdagangan.
Bersambung ke Hal. 2 Kol. 4
“Sektor yang mengalami penurunan terdalam [akomodasi dan makan minum, serta transportasi dan pergudangan] mengikuti lapangan usaha dalam pertumbuhan ekonomi kuartal II/2020. Ini sejalan dengan triwulan II,” kata Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers daring, Selasa (15/9).
Dari segi operasional, sebagian pelaku UMK dan UMK masih beroperasi secara normal dengan proporsi masing-masing 49,4 persen dan 59,8 persen. Sedangkan sekitar 5 persen pelaku UMK dan 10,1 persen UMB dilaporkan telah berhenti beroperasi akibat pandemi ini.
Survei dampak Covid-19 pada dunia usaha BPS itu juga menunjukkan sebagian besar pengusaha membutuhkan bantuan dalam bentuk modal dan keringanan tagihan listrik. Untuk usaha skala mikro dan kecil, dari total 25.256 pengusaha yang disurvei pada 10-26 Juli, sebanyak 69,02 persen menyatakan membutuhkan bantuan dalam bentuk modal usaha.
Selanjutnya, sekitar 41,18 persen lainnya membutuhkan bantuan keringanan tagihan listrik. Sedangkan 29,98 persen membutuhkan bantuan relaksasi atau penundaan atas pembayaran pinjaman.
Sementara untuk usaha menengah dan besar, dari total 6.821 unit usaha yang disurvei, 43,53 persen menyatakan memerlukan bantuan berupa keringanan tagihan listrik. Kebutuhan bantuan dalam bentuk relaksasi atau penundaan pembayaran pinjaman pun terbilang tinggi, yakni 40,32 persen dan yang membutuhkan penundaan pembayaran pajak sebesar 39,61 persen.
“Jadi berbagai jenis bantuan yang diperlukan ini perlu kita evaluasi sehingga berbagai program dalam pemulihan ekonomi nasional benar-benar tepat sesuai kebutuhan pelaku usaha,” kata Suhariyanto.
Survei tersebut juga mengungkap 42 persen pelaku usaha mengaku masih dapat bertahan di tengah pandemi selama tiga bulan sejak Juli 2020. Itu dengan catatan operasional dan bantuan pemerintah tak mengalami perubahan. Sementara 58 persen sisanya menyatakan mampu bertahan lebih dari tiga bulan tanpa ada perubahan operasional maupun bantuan pemerintah.
Meski sebagian besar pelaku usaha memiliki daya tahan yang cukup lama, masih ada 19 persen usaha yang hanya yakin bisa bertahan selama tiga bulan sejak Juli. Suhariyanto mengemukakan 42 persen responden dengan kondisi riskan perlu tetap menjadi perhatian. Terutama untuk usaha berskala mikro dan kecil yang 84 persen di antaranya mengalami penurunan sejak pandemi terjadi.
“Tapi 42 persen adalah persentase yang besar sehingga perlu menjadi catatan. Berbagai program yang sudah dirancang pemerintah harus segera terimplementasi sehingga pelaku usaha dan UMKM bisa lebih optimistis menghadapi pandemi,” kata Suhariyanto.
Data yang dipaparkan BPS tersebut juga menunjukkan turunnya pendapatan usaha juga berpengaruh terhadap kebijakan ketenagakerjaan. Kebijakan yang paling banyak ditempuh perusahaan adalah mengurangi jam kerja (32,66%). Kebijakan pengetatan lainnya adalah merumahkan karyawan tanpa bayaran yang diambil oleh 17,06% responden.
Kabar baiknya, ada berbagai upaya perusahaan untuk tetap mempertahankan tenaga kerjanya meskipun aktivitas perusahaan sangat terdampak oleh pandemi. Keputusan untuk melakukan PHK cenderung menjadi langkah terakhir yang diambil terhadap tenaga kerja. Meski demikian, sebanyak 12,83% pengusaha yang disurvei telah menempuh langkah PHK. (detik/Bisnis)