PENGANIAYAAN ANGGOTA PSHT Kuncinya Ketegasan Menindak Pelaku

SOLO—Gesekan antara anggota perguruan silat di Solo dengan kelompok lain, Senin (14/9) dini hari, merupakan gejala masyarakat yang kehilangan katup penyelamat kehidupan sosial.

Wahyu Prakoso
redaksi@koransolo.co
Sosiolog Universitas Sebelas Maret, Nurhadi, menyarankan aparat penegak hukum tegas memberikan sanksi kepada pelaku yang tertangkap agar kejadian serupa tidak terjadi lagi.
Nurhadi menjelaskan katup penyelamat merupakan mekanisme yang digunakan  masyarakat untuk mencegah terjadi letupan apabila terjadi konflik.
“Ini juga berguna untuk mengkanalisasi agresi agar tidak berujung kepada tindak kekerasan kepada pihak lain. Perseteruan antara dua kelompok perlu dilihat sebagai gejala dari macetnya subsistem dalam masyarakat. Subsistem katup penyelamat tadi,” kata dia kepada Koran Solo, Rabu (16/9).
Menurut Nurhadi, masyarakat terbiasa menyepelekan riak-riak kecil konflik dan biasanya tidak ada penyelesaian kasus perkelahian antarkelompok. Perdamaian hanya melibatkan elite dan belum tentu oleh tingkat akar rumput.
“Jadi untuk mengatasi konflik diperlukan upaya mengetahui akar konflik. Dalam teori konflik ada yang disebut akar konflik, sumber  konflik, dan pemicu konflik. Yang biasa menjadi akar konflik adalah sumber daya yang terbatas namun diperebutkan. Kalau saja pelakunya bisa ketemu akan lebih mudah kita mencari sumber daya yang diperebutkan,” paparnya.
Dia mengatakan, idealnya penegak hukum harus menemukan pelaku. Pemerintah juga bisa mengeluarkan imbauan supaya anggota perguruan silat tidak memakai atribut ketika di jalan raya untuk sementara waktu.
Anggota Dewan Pertimbangan DPC PSHT Parluh 16 Solo, Sugeng Riyanto, mendesak aparat Polresta Solo mengungkap pelaku penyerangan atau tindak kekerasan terhadap warga Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT).
“Saya kira sangat baik kalau kepolisian bisa menuntaskan sesegera mungkin [insiden kekerasan terhadap warga PSHT] agar tak terjadi hal yang dikhawatirkan. Di sisi lain ketua-ketua cabang PSHT Solo raya juga harus berkomitmen untuk tidak mengerahkan massa lagi di Solo. Biarkan pihak kepolisian bekerja,” urai dia.
Sugeng menjelaskan Indonesia adalah negara hukum. Setiap warga negara Indonesia sama kedudukannya di mata hukum. “Jadi percayakan proses pengusutan kasus ini kepada aparat penegak hukum. Kita harus percaya aparat penegak hukum pasti akan mengusut tuntas kasus ini hingga proses di pengadilan,” kata dia.
Sugeng menilai aksi massa PSHT juga tidak sesuai dengan kondisi pandemi Covid-19 saat ini. Kerumunan massa berisiko menyebarkan Covid-19.
“Konvoi kendaraan atau kumpul-kumpul massa jumlah besar juga mengandung risiko membuat masyarakat Solo resah. Sehingga saya rasa itu tidak diperlukan. Apalagi proses hukum masih berjalan. Jadi tidak usah kita memobilisasi massa yang hanya akan memperkeruh suasana. Serahkan saja kepada polisi,” tegas anggota DPRD Solo dari PKS itu.
Sudah Menahan
Menurut Sugeng ketua ca­bang PSHT Soloraya sudah bekerja keras menahan warganya agar tidak berkerumun dan melakukan konvoi kendaraan di Solo pada Selasa malam. “Itu tidak ada mobilisasi massa. Ketua cabang langsung terjun ke lapangan minta sedulur-sedulur warga pulang ke rumah masing-masing,” tutur dia.
Kasatreskim Polresta Solo AKP Purbo Adjar Waskito sempat menginterogasi empat orang yang mengaku sebagai pengurus PSHT. Empat orang itu sempat diduga sebagai penggerak massa menuju ke Plaza Manahan pada Selasa (15/9) malam.
”Hari ini Rabu (16/9) pukul 03.00 WIB kami pulangkan,” ujar Kasatreskrim mewakili Kapolresta Solo Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan.
Menurutnya, saat dimintai klarifikasi mereka mengaku sebagai pengurus, ketua rayon, dan anggota. Ia menyebut hanya empat orang itu saja yang diamankan. Empat orang itu ditangkap saat kepolisian membubarkan ribuan massa yang berada di Plaza Manahan.
”Indonesia negara hukum, tidak dibenarkan ada pergerakan konvoi seperti itu. Penegak hukum di Indonesia ini sudah jelas dan tertuang dalam Undang-Undang. Tidak boleh yang lain merasa hak sebagai penegak hukum,” papar dia.
Sebelumnya, dua anggota PSHT Parluh 16 menjadi korban aksi penyerangan oleh kelompok berpenutup muka di Makamhaji, Sukoharjo. Keduanya terluka akibat sabetan senjata tajam.
Pejabat Humas PSHT Sukoharjo Marjono mengatakan penyerangan terjadi saat warga PSHT Parluh 16 sekitar 10 orang seusai mengikuti latihan di lapangan Desa Gumpang, Kecamatan Kartasura pergi mencari makan malam bersama di Kota Solo. (Kurniawan/Ichsan Kholif Rahman)