Rp30,7 T untuk Padat Karya

JAKARTA—Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) akan menyebar anggaran Rp30,7 triliun untuk program padat karya tunai desa (PKTD).

Fitri Sartina Dewi

Ditargetkan program tersebut bisa menyedot tujuh juta tenaga kerja di desa. ”Kalau Rp 30,793 triliun ini digunakan untuk padat karya tunai desa sampai Desember dengan asumsi setiap PKTD itu 8 hari per bulan, maka akan ketemu 7.056.751 pekerja yang akan terserap dengan PKTD atas Rp 30,793 triliun dana desa yang masih ada,” kata Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar seusai rapat terbatas mengenai percepatan peningkatan ekonomi desa secara virtual, Jakarta, Kamis (24/9/2020).
Bersambung ke Hal. 2 Kol. 1
Dia mengatakan, pelaksanaan PKTD yang anggarannya mencapai Rp30,7 triliun ini sudah tertuang dalam Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020. Surat edaran ini mengatur pemanfaatan penggunaan anggaran salah satunya untuk PKTD yang diharuskan sekitar 50% untuk upah.
”Itu artinya PKTD bulan Oktober, November, Desember ini diprioritaskan untuk PKTD yang tidak membutuhkan bahan yang tinggi. Jadi minimal di atas 50% untuk upah. Supaya penyerapan tenaga kerja banyak,” ungkapnya.
Dia mengungkapkan anggaran yang disiapkan pemerintah sebesar Rp30,7 triliun mampu meningkatkan daya beli masyarakat di desa, khususnya yang terdampak pandemi corona. ”Dana yang beredar di masyarakat juga banyak sehingga naikkan daya beli warga,” katanya.
Hingga saat ini pemerintah sudah menyerap anggaran dana desa sebesar Rp52 triliun dari total anggaran sekitar Rp72 triliun.
”Dari total dana desa yang sudah salur ke RKDes (rekening kas desa) ada Rp52 triliun,” kata Abdul Halim.
Dari anggaran Rp52 triliun, Abdul Halim mengatakan sudah digunakan untuk program tanggap Covid-19, padat karya tunai, hingga pembangunan infrastruktur desa sebesar Rp11,9 triliun. Kemudian untuk program bantuan langsung tunai (BLT) desa sebesar Rp 15,4 triliun. Dengan begitu sisa saldo yang bisa digunakan adalah Rp43 triliun.
Dari sisa anggaran tersebut, sekitar Rp13,06 triliun digunakan untuk program BLT desa yang dilanjutkan hingga akhir tahun 2020. Dengan begitu masih ada sisa sekitar Rp30,7 triliun yang bisa dimanfaatkan untuk percepatan peningkatan ekonomi desa. ”Yang masih bisa digerakkan untuk percepatan peningkatan ekonomi ada Rp30,793 triliun,” katanya.
Beberapa program yang bisa memanfaatkan anggaran tersebut antara lain pada karya tunai desa (PDKT) dengan syarat pemberian upah kerja harus di atas 50%.
”Itu artinya PKTD bulan Oktober, November, Desember ini diprioritaskan untuk PKTD yang tidak membutuhkan bahan yang tinggi. Jadi minimal di atas 50% untuk upah. Supaya penyerapan tenaga kerja banyak, dana yang beredar di masyarakat juga banyak sehingga naikkan daya beli warga,” jelasnya.
Selain itu, anggaran yang bakal ditebar pemerintah juga untuk meningkatkan ekonomi desa melalui penguatan BUM Desa. ”Jadi BUM Desa ini kita minta melakukan registrasi. Supaya apa, supaya kita bisa melakukan pendampingan, perbaikan tata kelola BUM Desa dan memberikan fasilitas kemudahan kerja sama dengan pihak ketiga dan kita sendiri mengetahui profiling BUM Desa dan BUM Desa kita. Jadi kita tahu BUM Desa yang sudah bagus, mana yang menengah kita tahu secara detail,” ungkapnya.
Program padat karya juga dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kementerian yang dipimpin Basuki Hadimuljono itu telah melaksanakan sejumlah program pembangunan infrastruktur kerakyatan dengan skema padat karya, yang manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan beberapa infrastruktur kerakyatan yang telah selesai dikerjakan di Jawa Barat adalah pembangunan saluran irigasi tersier melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di Desa Margahayu Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.
P3TGAI dilaksanakan dengan metode Swakelola–Pola Pemberdayaan–Partisipatif–Padat Karya dengan anggaran Rp225 juta. ”Anggaran untuk pembangunan fisik sebesar 87 persen atau Rp195 juta dan pendampingan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air [P3A] sebesar 13 persen atau Rp30 juta sehingga menciptakan penyerapan tenaga kerja,” ujarnya dalam siaran pers, Minggu (20/9/2020).
Selanjutnya pembangunan infrastruktur dasar melalui Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis.
Padat Karya Tunai (PKT) PISEW telah membantu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat yang terdampak Covid-19 dengan potensi penyerapan tenaga kerja 17 orang dengan masa pelaksanaan 75 hari.
Selanjutnya pembangunan Jembatan Gantung Lamping yang menghubungkan Desa Maruyung dan Desa Mekarjaya di Kecamatan Pacet. Jembatan ini didesain dengan tipe simetris sepanjang 120 meter dan mampu menahan beban 40 orang.
Pembangunannya selesai pada Maret 2020 dan telah memberikan manfaat untuk mempermudah dan memperpendek akses masyarakat setempat menuju sekolah, pasar, tempat kerja, mengurus administrasi ke kantor kelurahan atau kecamatan dan akses silaturahmi antarwarga.
Selain menjadi akses penghubung antardesa, jembatan gantung juga berpotensi menggerakkan ekonomi lokal antara lain sebagai objek wisata. (Bisnis/Detik)