Bantuan Sebaiknya untuk Belanja Produk Lokal

Farida Trisnaningtyas

SOLO—Pemerintah diminta memper­timbangkan banyak hal untuk menyalurkan dana melalui Himpunan Bank Negara (Himbara) dan Bank Jateng untuk mendongkrak perekonomian nasional yang lesu sebagai dampak pandemi Covid-19.
Dalam hal ini, penyaluran dana tersebut didesak untuk mempertimbangkan kebutuhan para pelaku usaha.

Pengurus Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jateng, Liliek Setiawan, mengatakan stimulus dari pemerintah harus dilihat dari beberapa sektor. Misalnya, jika dilihat dari sektor usaha terdampak secara profit atau manajemen.
“Kalau perusahaan ini sejak sebelum pandemi sudah tidak bagus, ya jangan dibantu. Secara internal manajemen berarti tidak bagus. Akan tetapi kalau sejak pandemi terdampak perusahaan ini boleh dipertimbangkan,” ujarnya, kepada wartawan, Minggu (27/9/2020).
Liliek menambahkan bantuan kredit atau pembiayaan paling ringan yang diberikan pemerintah adalah tanpa jaminan. Dengan begitu, sifat pinjamannya dengan tingkat bunga rendah dan dalam jumlah tertentu. Dengan catatan, dana bantuan ini mesti dikembalikan, jangan sampai menjadi supreme mortage.
Di sisi lain, tidak semua perusahaan bisa bangkit. Maka perusahaan ini harus bisa melakukan perputaran bisnis. Kalau ini perusahaan tidak jalan, bagusnya bantuan diserahkan langsung kepada pekerja gaji di bawah Rp5 juta (insentif upah).
“Masalahnya sama semua kesulitan, namun orang belum tentu berani pinjam. Cara lain, pemerintah lewat belanja bisa diarahkan membeli produk sendiri,” imbuhnya.
Hal tersebut juga diutarakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang Solo mendorong belanja barang dan jasa pemerintah dibelanjakan produk-produk lokal.
Wakil Ketua Kadin Solo, David R Wijaya, mengatakan tidak hanya fasilitas keuangan yang dibutuhkan, tapi para pelaku usaha juga perlu adanya gerakan dari pemerintah untuk membuat pasar.
“Misalnya, pelaku usaha yang goncang karena omzetnya turun, mereka mesti bayar sewa tempat, listrik, hingga gaji karyawan. Tapi kalau market dipulihkan, diberi order, mereka minimal bisa bertahan, meski ke depan harus ada tambahan kredit. Ini berbeda lagi jika perusahaan yang hampir mati, selain butuh market, namun juga butuh darah segar atau tambahan modal,” katanya.
Sementara itu, Himbara dan Bank Jateng menyalurkan dana pemerintah mencapai Rp2,02 triliun kepada debitur di Soloraya hingga akhir Agustus 2020. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Solo terus mendorong perbankan untuk menggerakkan sektor riil melalui penyaluran kredit atau pembiayaan.
Ketua OJK Solo, Eko Yunianto, mengatakan kredit atau pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank Himbara dan Bank Jateng yang sumber dananya dari penempatan dana pemerintah. “Dana yang sudah tersalurkan mencapai Rp2,02 triliun kepada debitur sebanyak 42.554 orang,” ujarnya, kepada wartawan, akhir pekan lalu.
Eko menjelaskan di sisi lain realisasi subsidi bunga atau margin yang telah direalisasikan oleh bank Himbara dan Bank Jateng kepada debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Soloraya baik kredit usaha rakyat (KUR) atau pun non-KUR sebesar Rp98,75 miliar.
Sedangkan realisasi subsidi bunga atau margin yang telah direalisasikan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) kepada debitur UMKM di Soloraya mencapai Rp2,41 miliar.