Proses Hukum Dangdutan Tegal

Imam Yuda S.

TEGAL–Kasus konser dangdut yang digelar Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, Wasmad Edi Susilo, di tengah pandemi Covid beberapa
hari lalu terus bergulir.
Menko Polhukam Mahfud Md dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendorong kasus tersebut diproses secara hukum.
Informasi terbaru, acara yang membuat Kapolsek Tegal Selatan Kompol Joeharno dicopot dari jabatannya itu diduga dihadiri sejumlah pejabat pemerintahan, di antaranya Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono dan Kapolres Tegal Kota, AKBP Rita Wulandari Wibowo.
Beredar sebuah video yang memperlihatkan keberadaan Wali Kota Tegal dalam acara itu. Dalam video yang diunggah akun @Saiia Zenny di grup Facebook Info Seputar Tegal itu, Dedy naik ke panggung untuk memberikan uang atau sawer ke seorang penyanyi. “Pak Wali pancen josss. Suka bagi-bagi sedeka #TS bergoyang#,” tulis pengguna akun Saiia Zenny dalam unggahan video itu.

Video berdurasi 29 detik itu pun menuai reaksi dari netizen. Apalagi, sebelumnya Dedy mengaku tidak tahu ada konser dangdut tersebut. “Viralin ben Ganjar weruh,” tulis pengguna akun Budipratama.
“Kaya gini bilange cuma organ tunggal. Ternyata Pak Wali juga melu nyawer,” tulis pengguna akun Dicky Sosiawan..
Rekaman video itu jelas berbeda dengan apa yang disampaikan Dedy sebelumnya. Bahkan saat menghadap Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, di Puri Gedeh, Kota Semarang, Sabtu (26/9/2020), Dedy mengaku tidak tahu keberadaan panggung besar konser dangdut itu.
“Tidak ada izin, hanya hajatan ya. Sifatnya pemberitahuan di mana untuk izin hiburan yang besar itu enggak ada,” ujar Dedy, dalam rilis yang disampaikan Humas Pemprov Jateng, Sabtu sore.
Hal serupa juga disampaikan Dedy seusai diminta keterangan oleh Ganjar terkait konser dangdut atau dangdutan itu, Kamis (24/9/2020). Kala itu Dedy mengaku kecolongan dengan peristiwa tersebut. Ia mengaku hanya tahu acara hajatan itu digelar sederhana.
Ia bahkan turut menghadiri kondangan pada pukul 11.00 WIB. “Setelah itu saya ke Semarang. Hari ini [Kamis] saya baru tahu kalau ada acara ramai-ramai. Kalau saya tahu, pasti sudah saya bubarkan,” ucapnya.
Selain Wali Kota Tegal, acara dangdutan yang digelar untuk memeriahkan pesta pernikahan dan sunatan anak Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, Wasmad Edi Susilo, itu juga dihadiri sejumlah pejabat Kota Tegal. Acara itu juga dihadiri Wakil Wali Kota Tegal, Mohamad Jumadi, Kapolres Tegal Kota, AKBP Rita Wulandari Wibowo, Dandim 0712 Letkol Inf. Sutan Padapotan Siregar, dan pejabat lainnya.
Acara dangdutan itu pun menuai kontroversi dan kritik dari masyarakat. Hal itu dikarenakan konser dangdut di lapangan Tegal Selatan, Kelurahan Bandung, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, itu digelar saat masa pandemi Covid-19.
Selain digelar saat pandemi, acara itu juga dihadiri ribuan orang tanpa mematuhi protokol kesehatan. Acara itu tetap berjalan tanpa ada aparat keamanan maupun penegak peraturan daerah (perda) yang berani membubarkan.
Terancam Pidana
Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Wasmad Edi Susilo terancam pidana dan dapat teguran keras dari partainya. Wasmad merupakan kader Partai Golkar dan juga menjabat sebagai DPD Partai Golkar Kota Tegal. Teguran langsung diberikan karena abai dengan protokol kesehatan.
”Teguran keras untuk wakil ketua DPRD Kota Tegal itu, karena dinilai sama sekali mengabaikan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan wabah Covid-19,” kata Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah, Panggah Susanto, lewat pesan singkat, Sabtu.
Panggah menyayangkan Wasmad menggelar konser dangdut yang mengakibatkan kerumunan massa. Bahkan banyak dari penonton yang tidak bermasker.
”Kegiatan yang dilakukan itu telah menimbulkan kerumunan massa. Tentu, kegiatan yang melibatkan orang banyak, apalagi banyak yang tidak memakai masker bertentangan dengan upaya pemerintah dalam menanggulangi dan memutus rantai penularan wabah Covid-19,” jelasnya.
Terkait sanksi pidana, Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Awi Setiyono sebelumnya menjelaskan penyelenggara diduga telah melanggar Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Pasal 2016 ayat 1 KUHP tidak menuruti perintah atau permintaan UU dipidana penjara paling lama 4 bulan 2 pekan.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mendukung langkah hukum. Ia merasa partai perlu mengambil tindakan kepada kader yang melanggar protokol kesehatan.
Lewat akun Twitternya
@moh­mahfumd, Menkopolhukam Mahfud MD membalas cuitan Ahmad Mustofa Bisri alias Gus Mus @gusmusgusmu, Sabtu. Gus Mus khawatir jika hanya pemerintah yang yakin dapat menjaga dan menanggulangi dampak corona, sementara yang lainnya dipertanyakan.
”Memang hal itu sangat disayangkan Gus @gusmusgusmu. Saya sudah meminta Polri untuk memproses hukum ini sebagai tindak pidana,” kata Mahfud.
Kapolsek Tegal Selatan Kompol Joeharno dicopot dari jabatannya karena terkait izin konser tersebut. Selain kehilangan jabatan, Joeharno juga berurusan dengan Propam. ”Kapolsek sudah diserahterimakan dan kapolseknya diperiksa oleh Propam,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono. (detik/JIBI)