Pensiunan TNI-Polri Pindah ke BP Jamsostek

Wibi Pangestu Pratama
JAKARTA—Pemerintah menetapkan pemindahan program dana pensiun TNI/Polri dan sejumlah aparatur sipil negara dari PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau Asabri ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek).

Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) 54/2020 tentang Perubahan atas PP 102/2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit TNI, Anggota Polri, dan PNS di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian RI. Beleid itu ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Selasa (29/9/2020).
Dalam Pasal 57A PP tersebut, Jokowi menetapkan pemindahan pengelolaan program pensiun TNI, Polri, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Pertahanan ke BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek. Hingga saat ini, pengelolaan pensiun mereka masih dikelola oleh Asabri.
“Pengelolaan program Asuransi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029,” tertulis dalam PP 54/2020.
Jokowi mengatur dalam Pasal 57A ayat (2) bahwa pengalihan program itu harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti diketahui, pemindahan program pensiun ke BP Jamsostek sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 24/2011 tentang BPJS.
UU tersebut mengatur bahwa sejumlah program dari Asabri dan PT Taspen (Persero) harus dialihkan ke BPJamsostek. Dalam Pasal 65 tertulis bahwa Asabri harus menyelesaikan pengalihan program asuransi dan pensiun prajurit, sedangkan Taspen harus mengalihkan program tabungan hari tua (THT) dan pembayaran pensiun.
Uji Materiil
Tenggat waktu yang tercantum dalam UU No. 24/2011 sama dengan yang ada dalam PP 54/2020, yakni Asabri harus memindahkan programnya paling lambat pada 2029. Saat ini belum terdapat aturan turunan terkait Taspen, tetapi UU BPJS masih berlaku.
PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau Asabri akan menunggu proses judicial review sebelum melaksanakan pemindahan programnya ke BP Jamsostek.
Direktur Utama Asabri R. Wahyu Suparyono menjelaskan bahwa saat ini perseroan sedang melakukan proses uji materiil Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang (UU) 24/2011 tentang BPJS. Aturan itu berisi kewajiban Asabri untuk memindahkan sejumlah programnya ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 2029.
Menurut Wahyu, bunyi Pasal 57A PP 54/2020 mengutip Pasal 65 ayat (1) UU 24/2011 mengenai pengalihan program Asabri dan tenggat waktunya. Oleh karena itu, dia menilai bahwa keputusan judicial review akan memengaruhi berlakunya PP tersebut, termasuk pengelolaan program oleh Asabri.
“Apabila uji materiil diterima oleh Mahkamah Konstitusi [MK], maka otomatis Pasal 57A PP 54/2020 akan gugur pula,” ujar Wahyu kepada Bisnis, Kamis (15/10/2020).
Komisaris PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau Asabri menyatakan bahwa perseroan harus siap jika harus memindahkan programnya ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan.
Wakil Komisaris Utama Asabri Ida Bagus Purwalaksana menjelaskan bahwa perseroan harus siap melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) 54/2020 tentang Perubahan atas PP 102/2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit TNI, Anggota Polri, dan PNS di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian RI.
Aturan itu mengatur sejumlah perubahan manfaat yang diperoleh para prajurit, dan di penghujung aturan terdapat kewajiban pemindahan sejumlah program ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat pada 2029. Menurut Purwalaksana, perseroan harus memenuhi amanat itu jika sudah ditetapkan oleh pemerintah. (JIBI/Bisnis.com)