Asperindo Protes Izin Investor Asing

Rinaldi Mohammad Azka
JAKARTA–Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) meminta pemerintah tetap membatasi kepemilikan saham pengusaha asing di Indonesia dalam bisnis paket dan pos.

Ketua DPP Asperindo Mohamad Feriadi menyebut pihaknya melakukan analisis terhadap UU Cipta Kerja versi 812 halaman. Berdasarkan draf UU Ciptaker tersebut, industri jasa pengiriman mengalami dampak negatif karena diizinkannya masuk investor asing.
“Ini [UU Cipta Kerja] berbeda dengan yang diatur dalam UU No. 38/2009 tentang Pos, makanya kami berharap ini penjelasannya seperti apa, tentu kami harus menjaga pelaku usaha dalam negeri,” ungkapnya kepada Bisnis, Minggu (18/10/2020).
Aspek yang disoroti para pengusaha ini yakni revisi Pasal 12 UU Pos dan dihapusnya Pasal 13 dalam omnibus law sapu jagat itu. Revisi dan penghilangan kedua aturan ini membuat pengusaha asing dapat masuk ke Indonesia tanpa harus bekerja sama dengan pihak lokal.
“Selama ini pemerintah, kami tahu, sangat memproteksi [industri pos]. Dengan adanya UU Ciptaker ini tentunya akan memberikan dampak yang berbeda [dari yang sebelumnya],” jelasnya.
Feriadi telah melayangkan surat No.102/DPP.ASPER/X/2020 untuk meminta penjelasan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Para pengusaha yang tergabung dalam asosiasi kurir ini dalam suratnya menyampaikan analisis Asperindo setelah mempelajari UU Cipta Kerja atau Omnibus Law Ciptaker.
Ia juga mengharapkan hasil analisis ini dapat diakomodir oleh pemerintah dalam aturan turunan dari UU Ciptaker.
“Harapannya ini diatur di PP membuat mereka [asing] harus tetap bekerja sama dengan lokal, itu harapan kami. Di tingkat aturan turunannya harapannya bisa tetap dimasukkan,” ujarnya.
Di satu sisi, pengusaha nasional diminta tak takut karena secara industri, sektor pos sudah siap bersaing dengan asing.
Co-founder sekaligus COO Paxel Zaldy Ilham Masita menuturkan sebenarnya selama ini terjadi dualisme aturan antara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terkait aturan jasa kurir.
“Sebenarnya selama ini sudah ada dualisme regulasi untuk ijin usaha jasa pengiriman door to door atau kurir yaitu UU Pos yang membatasi kepemilikan asing sampai 49% maksimal dan Permenhub tentang Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi [SIUJPT] yang juga menambah jasa kurir ke dalam izin SIUJPT dan membolehkan asing sampai 67%,” jelasnya kepada Bisnis, Minggu.
Menurutnya, selama ini jasa kurir asing sudah masuk dengan memakai SIUJPT dari Kemenhub tersebut. Pria yang juga sebagai Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) menilai liberalisasi pos atau jasa kurir sebenarnya sudah berjalan.
Daftar Negatif Investasi
Dia mengatakan UU Cipta Kerja hanya mempertegas saja, dan kalau aturan turunannya berupa Peraturan Pemerintah (PP) membolehkan asing memiliki kepemilikan sampai 100% pada jasa kurir tentu akan menambah besar investasi asing masuk ke bisnis ini.
“Kami menyambut baik sehingga bisa berkompetisi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen dengan harga terjangkau. Seharusnya perusahaan kurir lokal tidak usah takut, karena kondisi logistik di Indonesia yang paling mengerti adalah orang Indonesia kalau dari asing yang lebih mengerti malah aneh,” paparnya.
Lebih lanjut, dia menyatakan industri jasa kurir sudah sangat siap bersaing dengan pengusaha asing. Zaldy mencontohkan J&T Express yang sudah ekspansi ke negara-negara Asean bahkan sekarang sampai ke Tiongkok.
“Masa ada perusahaan kurir Indonesia boleh ekspansi ke negara-negara lain dan diterima oleh negara tersebut, tapi malah Indonesia menutup diri untuk investasi asing di jasa pengiriman.”
Dia juga menyebut di Vietnam sejak 20 tahun lalu sudah mengizinkan investor asing 100 persen memiliki perusahaan jasa kurir, begitu pun dengan Tiongkok.
Zaldy menjelaskan walaupun investasi di bidang jasa kurir atau pos ini dibuka untuk asing, belum tentu akan banjir investasi asing di bisnis ini. Pasalnya, banyak faktor lain mempengaruhi.
“Waktu investasi cold storage dibuka 100% untuk asing lewat Daftar Negatif Investasi [DNI] saja investasi yang masuk juga tidak banyak. Waktu freight forwarding dan logistik diubah dari 49% ke 67% lewat DNI, juga tidak membuat banyak investasi asing masuk,” tuturnya. (JIBI/Bisnis.com)