MUNCUL PUNGLI SELAMA LIBUR AKHIR TAHUN Pemerintah Harus Tegas

Rinaldi Mohammad Azka
JAKARTA—Pengusaha angkutan barang meminta pemerintah tegas selama libur panjang Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.

Hal itu karena ada pengecualian angkutan barang ekspor impor beroperasi, banyak pungutan liar dari petugas.
Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan menyurati Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengeluhkan hal tersebut. Dalam surat bernomor No: 107/DPP-APTRINDO/XI/2020 bertanggalkan 17 November 2020 tersebut Aptrindo menyampaikan keluhannya.
Dalam salinan surat yang Bisnis terima, Rabu (18/11/2020), Gemilang menyebut keluhan ini berdasarkan pengalaman periode libur panjang sebelumnya terlebih saat ini masih dalam masa pandemi Covid-19.
Pembatasan truk sumbu 3 ke atas dengan pengecualian truk yang berkegiatan ekspor impor disebut sebagai kebijakan tepat, tetapi pada pelaksanaannya terjadi penyimpangan dari yang sudah ditetapkan. Penyimpangan tersebut yakni terjadinya pungutan liar oleh petugas di lapangan bagi truk ekspor impor yang beroperasi.
”Hal ini sangat mengganggu perdagangan internasional termasuk kemudahan berusaha dan investor asing,” ungkap dia dalam surat tersebut.
Selain itu, ketika libur panjang, sudah menjadi rahasia umum berarti ada larangan operasi truk yang artinya memberhentikan sebagian kegiatan logistik. Hal ini yang perlu diubah.
Dia menilai pada setiap hari libur panjang, pemerintah cenderung membuat karpet merah bagi pengguna kendaraan pribadi. Padahal, kendaraan pribadi yang berlebihan membuat kemacetan tak terhindarkan.
Dia memberikan tiga usulan utama akibat dari kondisi yang merugikan aktivitas angkutan logistik terutama kegiatan ekspor dan impor barang. ”Suatu aturan yang telah disepakati wajib dijalankan, sehingga tidak terjadi kekacauan dan dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan pungutan liar,” kata dia.
Dia bahkan mengultimatum jika kegiatan ekspor impor dikecualikan, tetapi tetap ada hambatan dari petugas di jalan untuk kegiatan pungli, maka petugasnya harus diberi sanksi tegas.
Jika tidak, lebih baik angkutan tidak usah masuk pengecualian dan tetap dilarang melintas jika memang dianggap akan mengganggu lalu lintas. Pihaknya pun siap menghentikan semua kegiatan angkutan sementara waktu.
Usulan kedua, yakni perlu upaya menciptakan jalur logistik pada ruas jalan tertentu sehingga setiap ada liburan tidak mengancam kegiatan logistik terlebih dalam masa pemulihan ekonomi seperti saat ini.
”Ketiga, perlu adanya kebijakan terhadap kendaraan pribadi, sehingga pada saat hari libur tidak memicu banyak penggunaan kendaraan pribadi dan mengakibatkan kemacetan jalan seperti Congestion Charging, Pull and Push untuk penggunaan Angkutan Umum dan Angkutan Pariwisata,” urai dia.