Wali Kota: Jangan ke Luar Kota

Mariyana Ricky P.D.
SOLO—Libur panjang akhir tahun dikhawatirkan bakal berdampak pada kenaikan persebaran virus SARS CoV-2.

Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo meminta warganya tak bepergian ke luar kota dalam liburan akhir tahun dan Tahun Baru 2021.

Sebaliknya, warga Solo yang berada di luar kota diimbau tidak pulang.
“Kami imbau untuk tidak pergi ke luar kota dulu, supaya tidak berpotensi terpapar Covid-19 di luar kota. Kami juga berharap warga juga tidak mudik dulu sebelum pandemi Covid-19 ini bisa dikendalikan.
Sambil menunggu vaksin yang sudah direncanakan pemerintah pusat. Jadi sama-sama adil karena warga Solo tidak ke luar kota, yang luar kota jangan mudik ke Solo dulu,” kata dia, kepada wartawan di Balai Kota, Rabu (25/11/2020).
Rudy menyebut pernyataan itu sekadar imbauan dan bukan larangan. Pihaknya tak bisa mengontrol keinginan setiap orang namun paling tidak imbauan tersebut bertujuan demi kepentingan bersama.
Pasalnya, kasus Covid-19 di Kota Bengawan mengalami lonjakan signifikan dalam dua pekan terakhir. Tepatnya dua pekan setelah libur panjang akhir pekan Oktober. Jumlah kasus meningkat hingga tiga digit dalam sehari.
Satuan Petugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Solo mencatat tambahan kasus cukup tinggi pada Jumat (20/11/2020) yang mencapai 100 kasus baru.
Sebelumnya, rekor paling banyak terjadi pada Minggu (15/11/2020) di mana klaster keluarga membuat catatan harian menembus 106 kasus. Pihaknya bakal menyusun Peraturan Wali Kota (Perwali) baru guna menekan lonjakan kasus, atau paling tidak mengurangi angka kematian. Peraturan tersebut bakal memperketat kegiatan masyarakat.
“Surat Edaran (SE) yang setiap dua pekan diperbarui itu kan bakal selesai masa berlakunya pada 26 November. Nah, kami akan perbarui lagi. Entah batasan umur kunjungan ke mal dan tempat publik bakal diperketat lagi atau sampai pembatasan kegiatan masyarakat (PKM). Masyarakat kalau ingin tidak ada PKM ya harus menjalankan protokol kesehatan sebaik-baiknya,” tandas Rudy.
Pemkab Karanganyar tidak akan memberikan izin penyelenggaraan kegiatan maupun hiburan yang memicu keramaian dan kerumunan massa pada malam pergantian tahun.
Pernyataan itu disampaikan Bupati Karanganyar, Juliyatmono, saat berbincang dengan wartawan pada Rabu (25/11/2020).
”Mengundang orang berkumpul di akhir tahun itu enggak boleh. Kami enggak akan memberikan izin. Keramaian itu kecenderungannya menghadirkan hiburan dan menyebabkan kerumunan,” kata Yuli.
Salah satu pertimbangan adalah penegakan disiplin masyarakat di Kabupaten Karanganyar. Dia mengakui sejumlah orang belum sepenuhnya peduli terhadap disiplin penerapan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19.
Bahkan, Bupati secara gamblang menyampaikan Pemkab akan memperketat pengawasan terhadap penegakan protokol kesehatan Covid-19. Termasuk di dalamnya pengawasan terhadap aktivitas dan kegiatan menjelang pergantian tahun.
”Pengetatan saat akhir tahun. Seberapa besar upaya itu mampu menekan persebaran Covid-19. Kami cek, evaluasi. Tetapi pengetatan itu tidak membatasi objek wisata untuk buka saat akhir tahun. Hanya dilarang menyelenggarakan acara hiburan yang berpotensi mengundang massa,” jelas dia.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, menyangkal sebutan episentrum baru Covid-19 bagi Jateng. Jateng saat ini memang tengah menjadi sorotan dan disebut-sebut menjadi episentrum baru persebaran Covid-19.
Hal itu menyusul jumlah kasus aktif Covid-19 di Jateng yang tertinggi nasional, yakni 10.494, lebih tinggi dari DKI Jakarta yang berjumlah 8.722 orang. Namun, Ganjar berdalih tingginya kasus Covid-19 di Jateng lebih dikarenakan tertundanya data yang masuk ke pusat.
Kendala itu pun membuat adanya penumpukan data yang dilaporkan ke pusat sehingga seolah-olah Jateng menjadi yang tertinggi.
Gubernur mencontohkan, berdasarkan data Satgas Covid-19 tercatat kasus aktif di Jateng hingga Senin (23/11/2020) mencapai 10.460 orang. Sementara berdasarkan situs web corona.jatengprov.go.id, hingga Rabu (25/11/2020) jumlah kasus aktif Covid-19 di Jateng hanya 7.463 orang.
”Makanya saya kaget, katanya kita paling tinggi. Kita belum sampai ke sana. Bayangkan, bedanya bisa 3.000 kasus. Kalau besok tiba-tiba dimasukkan angka 3.000 itu pasti gede, pasti meningkat,” ujar Ganjar seusai menggelar rapat evaluasi Covid-19 di kantornya, Selasa siang.
Ganjar menyebut, dari pengecekan tanggal 1-10 November 2020, ada 809 data delay yang ditempelkan sebagai data tambahan. Bahkan, Ganjar juga menemukan ada 18 nama yang tes sejak bulan Juni, baru dimasukkan dalam rilis tersebut. (Imam Yuda S./ Sri Sumi Handayani)