Protes PPKM, PKL Mogok Jualan

Ponco Suseno
KLATEN—Seorang pedagang kaki lima (PKL) di Jl. Rajawali, Bareng Kidul, Klaten Tengah, Jamaludin, 36, memilih mogok usaha selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), 11-25/1/2021.
Gara-gara kebijakan PPKM yang membatasi usaha PKL hingga pukul 19.00 WIB, pemilik Sop Ayam Bu Lastri itu merumahkan sembilan karyawannya terlebih dahulu.
Sebagaimana diketahui, Bupati Klaten, Sri Mulyani telah mengeluarkan surat edaran (SE) bernomor 360/016/32 tertanggal 8 Januari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Covid-19 di Klaten.
Sesuai SE itu, di poin E nomor tujuh disebutkan mal, department store, toserba, shoping center, dan pusat perbelanjaan lain yang sejenis, dan angkringan dilakukan pembatasan jam operasional maksimal sampai dengan pukul 19.00 WIB.
”Saya melihat kebijakan itu kurang adil. Kenapa usaha kami dibatasi waktunya. Mestinya Klaten bisa mencontoh Solo dan daerah lainnya yang memberi kelonggaran usaha di tengah PPKM. Saya terpaksa merumahkan sembilan karyawan saya. Dengan tidak diperbolehkan usaha sejak pukul 19.00 WIB, saya enggak bisa apa-apa. Saya buka warung habis Magrib. Kalau pukul 19.00 WIB disuruh tutup, ya sama saja. Mending saya tutup dulu,” kata Jamaludin, saat ditemui wartawan di Bareng Kidul, Klaten Tengah, Rabu (13/1/2021).
Jamaludin mengatakan kebijakan pembatasan usaha bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) tersebut tak hanya berdampak pada dirinya yang biasa memperoleh omzet hingga Rp3,5 juta per hari. Sebanyak sembilan karyawannya terpaksa dirumahkan sementara waktu.
”Para karyawan saya itu juga mengandalkan pendapatan di tempat saya setiap harinya. Dengan saya tidak bekerja, mereka otomatis juga tak ada pemasukan. Setiap harinya, saya memberikan upah ke karyawan saya senilai Rp75.000-Rp100.000 per orang. Saya berharap, semoga para PKL seperti kami diberi kelonggaran berusaha, seperti di Solo dan lainnya. Selama ini, kami selalu menaati protokol kesehatan juga,” katanya.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Klaten, Sri Widodo, mengaku sering memperoleh keluhan sejumlah PKL terkait pembatasan usaha hingga pukul 19.00 WIB selama masa PPKM berlangsung. Kondisi tersebut dinilai justru berpotensi mematikan usaha para PKL di Klaten. Diharapkan, Pemkab Klaten segera merevisi kebijakan tersebut.
”Banyak PKL yang menjerit. Mereka pada mengirim pesan dan menelepon saya via WhatsApp (WA) dan telepon. Mereka protes bahwa dengan kebijakan pembatasan usaha seperti itu justru memperberat kehidupan mereka. Para PKL dan pelaku usaha lainnya jadi enggak bisa berjualan sama sekali. Enggak ada salahnya meniru Solo dan daerah lainnya yang bisa lebih longgar. Para PKL pun juga siap menaati protokol kesehatan,” katanya.
Sri Widodo mengatakan kebijakan membatasi usaha PKL hingga pukul 19.00 WIB merupakan kebijakan setengah hati. Dalam mengambil kebijakan perlu diperhitungkan kebutuhan masyarakat selain unsur ketegasan dan kepastian.
”Saya menilai ini kebijakan setengah hati. Di satu sisi kelihatan sok tegas. Di sisi lain ada efek domino yang lainnya. Para PKL enggak bisa berjualan mulai pukul 19.00 WIB,” katanya.
Kepala Dinkes Klaten, Cahyono Widodo, mengatakan pemberlakuan PPKM menjadi salah satu upaya mencegah persebaran virus corona di Kabupaten Bersinar. ”Kenapa PPKM dilaksanakan dua pekan? Karena untuk memutus mata rantai persebaran virus corona itu sendiri. Hasilnya bisa dilihat setelah PPKM berakhir nanti,” katanya.