Utang RI Capai Rp6.074,56 Triliun

Maria Elena
JAKARTA—Posisi utang Pemerintah per akhir Desember 2020 berada di angka Rp 6.074,56 triliun dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 38,68 persen. Komposisi utang pemerintah pusat ini didominasi dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN).

Dikutip dari data APBN KITA Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Sabtu (16/1/2021), secara nominal, utang pemerintah mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Hal ini disebabkan pelemahan ekonomi sebagai akibat dari pandemi Covid-19.
komposisi utang pemerintah pusat ini didominasi dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN). Tercatat sampai akhir Desember 2020 utang dalam bentuk SBN mencapai Rp5.221,65 triliun atau 85,96 persen dari posisi utang.
Dikutip dari Liputan6.com, Sabtu, perinciannya terdiri atas pasar domestik dan valas. Dari pasar domestik terkumpul Rp4.025,62 triliun. Terdiri dari Surat Utang Negara sebanyak Rp3.303,78 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara Rp721,84 triliun.
Sedangkan dari valas totalnya Rp1.196,03 triliun. Terdiri dari Surat Utang Negara Rp946,37 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara Rp249,66 triliun.
Sementara itu, sisa utang pemerintah berasal dari pinjaman sebesar Rp852,91 triliun atau 14,04 persen. Terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp11,97 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp840,94 triliun.

Lebih rinci, komponen pinjaman luar negeri terdiri dari bilateral, multilateral dan bank komersial. Pinjaman bilateral senilai Rp333,76 triliun, pinjaman multilateral Rp 464,21 triliun dan pinjaman bank komersial Rp42,97 triliun.
Dari sisi mata uang, utang pemerintah ini didominasi dengan mata uang rupiah yaitu 66,47 persen dari total komposisi utang pada akhir Desember 2020.
Dominasi mata uang ini seiring dengan kebijakan pengelolaan utang yang memprioritaskan sumber domestik dan penggunaan valas sebagai pelengkap untuk mendukung pengelolaan risiko utang valas.
Sebelumnya, Presiden keenam Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengkritik utang Indonesia yang terus membengkak selama pandemi Covid-19. Utang tersebut akan membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia terhambat apabila 40 persen lebih belanja negara harus untuk membayar cicilan.
Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan, utang saat pandemi tidak boleh dibandingkan dengan sebelum pandemi. Sebab kondisi saat pandemi dan sebelumnya sangat jauh berbeda, salah satunya dari sisi penerimaan pajak.
”Kita mendapat kritik seolah olah kita ini bisanya utang, utangnya bertumpuk, nominalnya bertambah sangat besar tapi lupa kuenya juga membesar. Sehingga kita yakin kita mampu membayar itu terutama dengan yield yang semakin kompetitif,” ujar Yustinus melalui diskusi daring, Jakarta, Jumat (15/1/2021).
”Apalagi selama pandemi tak bisa dibandingkan peningkatan utang 2020 karena apa? Karena tadi penerimaan pajak menurun kebutuhannya meningkat otomatis mengandalkan utang,” sambungnya.
Meskipun terjadi penarikan utang di 2020 yang cukup besar, rasio utang terhadap PDB masih cukup terjaga bila dibandingkan dengan beberapa negara tetangga termasuk negara maju. Di antaranya adalah Malaysia, Thailand dan Vietnam.
”Thailand 50 persen, Vietnam 46 persen. Malaysia 47 persen. Negara maju di atas 100 persen seperti AS, Prancis itu 130 persen. Kita bersyukur dengan stimulus moderat, kita bisa mencapai pertumbuhan defisit rasio utang yang lebih dibanding banyak negara lain,” jelasnya.
Untuk Indonesia sendiri, kata Yustinus, rasio utang terhadap PDB diperkirakan sekitar 38,5 persen. Masih terjaga jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi virus Corona sebesar 30 persen.
”Rasio utang Indonesia terhadap PDB. Saya hitung dari 2008 sampai 2019 konsisten dibawah 30 persen. Tapi karena Covid kita proyeksikan 38,5 persen itu masih lebih baik dibanding negara lain,” tandasnya.
Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir November 2020 mencapai US$416,6 miliar.
Dari jumlah tersebut, ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) tercatat sebesar US$206,5 miliar dan ULN sektor swasta, termasuk BUMN mencapai US$210,1 miliar.
BI menyebut posisi ULN pada November 2020 tersebut tumbuh 3,9 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada Oktober 2020 sebesar 3,3 persen yoy.
Peningkatan ULN ini terutama disebabkan oleh peningkatan penarikan neto ULN pemerintah dan penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
“Posisi ULN pemerintah pada akhir November 2020 tumbuh 2,5 persen yoy menjadi sebesar US$203,7 miliar, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan Oktober 2020 sebesar 0,3 persen yoy,” tulis BI dalam siaran pers, Jumat (15/1/2021).
Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyampaikan ULN pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas.
“Di antaranya mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, sebesar 23,8 persen dari total ULN pemerintah, sektor konstruksi 16,6 persen, sektor jasa pendidikan 16,6 persen, dan sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 11,8 persen, serta sektor jasa keuangan dan asuransi 11,2 persen,” katanya.
Sementara, BI mencatat pertumbuhan ULN swasta pada akhir November 2020 tumuh 5,2 persen yoy, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 6,4 persen yoy
Sementara itu Indonesia Investment Authority (INA), lembaga pengelola investasi atau sovereign wealth fund (SWF) yang baru dibentuk pemerintah ditargetkan bisa menghimpun dana sebanyak US$20 miliar atau sekitar Rp280,64 triliun (Kurs Rp14.032).
Presiden Joko Widodo mengatakan kehadiran lembaga pengelola investasi diharapkan bisa menangkap peluang investasi dan menjadi solusi bagi pembangunan jangka panjang. Pemerintah akan menyetor modal awal senilai Rp15 triliun dan pengalihan saham badan usaha milik negara (BUMN) sebesar Rp50 triliun ke lembaga tersebut.
“Sebulan dua bulan ini, target [dana] yang masuk SWF berapa? Kira-kira 20 miliar…US Dollar. Itu duit gede banget,” ujar Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) yang digelar secara virtual, Jumat (15/1/2021).
Sejauh ini, pemerintah sudah menyodorkan tiga nama calon Dewan Pengawas Indonesia Investment Authority kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada Selasa (12/1/2021). Penyerahan dilakukan setelah uji kelayakan dan kepatutan selesai dilakukan panitia seleksi.
Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin mengatakan bahwa surat tentang tiga calon dewas akan dibacakan saat rapat paripurna. Di legislatif, mereka tidak perlu uji kelayakan lagi.
SWF secara khusus diatur Undang-Undang (UU) 11/2020 tentang Cipta Kerja dalam bab investasi pemerintah pusat dan kemudahan proyek strategis nasional. Lembaga ini bakal diawasi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Keuangan, dan kalangan profesional.
LPI bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Adapun dewan direktur diangkat dan diberhentikan oleh dewan pengawas.
Dalam UU Cipta Kerja, modal awal Lembaga Pengelola Investasi ditetapkan paling sedikit Rp15 triliun. Modal awal bisa berupa dana tunai dan barang milik negara.
Selain itu, piutang negara pada badan usaha milik negara atau badan usaha perseroan terbatas juga bisa menjadi modal awal LPI. Saham milik negara pada badan usaha milik negara atau perseroan terbatas juga menjadi termasuk bentuk modal awal LPI. (Liputan6.com/JIBI/Bisnis Indonesia)