KPK Geledah 2 Kantor Pemprov DIY

JALU RAHMAN DEWANTARA
JOGJA—Petugas Komisi Pem-berantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) dan Badan Pemuda dan Olahraga (BPO) DIY, Rabu (17/2/2021). Penggeledahan ini terkait dengan kasus dugaan korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida di DIY tahun anggaran 2016-2017.
Kepala Disdikpora DIY, Didik Wardoyo, saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (18/2/2021) membenarkan hal tersebut. Menurutnya, penggeledahan yang berlangsung mendadak dan tanpa pemberitahuan itu dilakukan oleh lima petugas KPK dengan didampingi personil kepolisian. Menurut Didik, proses penggeledahan berlangsung mulai pukul 10.30 WIB dan baru selesai sekitar pukul 15.00 WIB. Dalam kurun waktu itu, petugas menyita 32 macam dokumen dari dua ruangan, yakni ruang arsip dan bagian perencanaan Disdikpora DIY. Seluruh dokumen tersebut terkait pembangunan Stadion Mandala Krida.
”Yang diambil ada 32 macam dokumen, mulai dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sejak 2012-2017, kemudian ada rencana kerja dari tahun yang sama, lalu ada KUA PPAS. Semuanya terkait dokumen penganggaran untuk pembangunan Mandala Krida,” kata Didik. Senada disampaikan Kepala BPO DIY, Eka Heru Prasetya. Pada hari dan jam yang sama, kantornya juga didatangi petugas KPK. Namun saat itu Eka sedang tidak berada di kantor karena tengah menjalani work from home (WFH).
Eka menjelaskan, di BPO DIY, petugas menggeledah dua ruangan, salah satunya ruang yang ditempati Eka. Petugas juga menyita sejumlah dokumen terkait proyek pembangunan Stadion Mandala Krida. ”Ada dokumen yang dibawa, seluruhnya terkait proyek pembangunan Mandala Krida,” ujar Eka.
Baik Didik maupun Eka mengatakan tidak ada ruangan yang disegel pasca penggeledahan tersebut. Aktivitas kantor juga berjalan seperti biasa.
Plt. Juru Bicara KPK, Ali Fikri, dalam keterangan pers mengatakan penggeledahan tersebut dilakukan dalam penyidikan dugaan kasus korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida Kota Yogyakarta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2016-2017 di Pemerintah DIY.
KPK saat ini menyidik dugaan kasus korupsi pekerjaan pembangunan Stadion Mandala Krida. Kendati demikian, KPK belum memberikan informasi spesifik siapa saja pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.
Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, identitas tersangka akan diumumkan kepada publik jika seluruh bukti dan dugaan korupsi itu benar adanya. ”Sekarang kan KPK tidak setiap penetapan tersangka langsung diumumkan. Jangan sampai seseorang ditetapkan tersangka, kemudian lama prosesnya. Ketika ditetapkan tersangka orang itu sudah tersandera, keluarganya juga kena dampak. Dicap keluarga koruptorlah dan sebagainya,” kata Ali kepada wartawan di Jogja, Kamis.
Dugaan kasus korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida bukanlah hal baru. Harian Jogja pernah mengangkat isu ini pada 2018 silam. Dugaan korupsi muncul setelah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengendus terjadinya persekongkolan, baik secara horizontal di antara enam perseroan yang mengikuti lelang total bernilai pagu Rp85,845 miliar itu, maupun persekongkolan secara vertikal dengan pejabat pembuat komitmen yakni Kepala BPO DIY yang saat itu dijabat Edy Wahyudi.
Saat itu Ketua Majelis KPPU, Chandra Setiawan, saat membacakan putusan KPPU menyatakan UU yang dilanggar para tervonis yakni Pasal 22 UU No.5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dia menjelaskan persekongkolan secara vertikal melibatkan Edy dan Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan (Pokja BLP) Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida dalam proyek pada tahun anggaran 2016 maupun 2017. (Harian Jogja/JIBI)